Tribratanews.kepri.polri.go.id – HARI INI tepat tanggal 1 Juli 2022, jajaran Kepolisian di Indonesia akan memperingati Hari Bhayangkara ke-76. Bila dibandingkan dengan usia seorang manusia, angka 76 tahun ini dapat disebut usia yang tidak muda lagi namun dengan berbagai kematangan yang dimiliki. Ya, seperti itulah usia yang dimiliki Korps Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang sudah genap berusia 76 tahun per 1 Juli ini.

Seiring dengan perjalanan waktu, banyak hal yang sudah dilakukan jajaran Polri dalam melayani bangsa ini. Termasuk peran Polri sebagai petugas yang mengayomi anak bangsa di mana pun mereka berada. Meski harus diakui pula, ada citra positif yang tercoreng akibat ulah segelintir oknum di lembaga tersebut. Namun secara umum, kehadiran Polri mampu memberikan warna utuh dalam menciptakan suasana kondusif, aman dan nyaman bagi warga negara Indonesia.

Salah satu sosok yang tak pernah lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan sehingga mampu menjadi panutan bagi semua anggota kepolisian meski sudah tak hadir lagi secara fisik, adalah figur yang ditampilkan Jenderal Hoegeng Imam Santoso. Sosok polisi yang satu ini memang sudah tak ada lagi, beliau meninggal dunia pada 14 Juli 2004 lalu.

Namun pribadinya yang jujur dan selalu menjaga nama baik Korps Polri semasa hidupnya, membuat nama jenderal yang satu ini begitu harum tak hanya di jajaran kepolisian, namun juga di luar korpsnya. Bahkan, mendiang Presiden RI yang keempat K.H. Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur, pernah memuji Jenderal Hoegeng sebagai polisi jujur di Tanah Air.

Sebagaimana dikutip dari Wikipedia, Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Imam Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 14 Oktober 1921 dan meninggal di Jakarta, 14 Juli 2004 pada usia 82 tahun. Hoegeng merupakan salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-5 yang bertugas dari tahun 1968 – 1971.

Mungkin tak banyak orang yang tahu, kalau Hoegeng juga merupakan salah satu penandatangan Petisi 50. Namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Bhayangkara di Mamuju, dengan nama Rumah Sakit Bhayangkara Hoegeng Imam Santoso.

Hoegeng masuk pendidikan HIS pada usia enam tahun, kemudian melanjutkan ke MULO (1934) dan menempuh sekolah menengah di AMS Westers Klasiek (1937). Setelah itu, ia belajar ilmu hukum di Rechts Hoge School Batavia tahun 1940.

Pemusik Hawaii

Sewaktu pendudukan Jepang, ia mengikuti latihan kemiliteran Nippon (1942) dan Koto Keisatsu Ka I-Kai (1943). Setelah itu ia diangkat menjadi Wakil Kepala Polisi Seksi II Jomblang Semarang (1944), Kepala Polisi Jomblang (1945), dan Komandan Polisi Tentara Laut Jawa Tengah (1945-1946). Kemudian mengikuti pendidikan Polisi Akademi dan bekerja di bagian Purel, Jawatan Kepolisian Negara.

Di luar dinas kepolisian Hoegeng terkenal dengan kelompok pemusik Hawaii, The Hawaiian Seniors. Selain ikut menyanyi juga memainkan ukulele. Saat menjadi Kapolri Hoegeng Iman Santoso melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih terkesan lebih dinamis dan komunikatif.

Pada masa jabatannya terjadi perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Keppres No.52 Tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI (Pangak) diubah menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian (Mabes Pol).

Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak) menjadi Kepala Daerah Kepolisian RI atau Kadapol. Demikian pula sebutan Seskoak menjadi Seskopol. Di bawah kepemimpinan Hoegeng peran serta Polri dalam peta organisasi Polisi Internasional, International Criminal Police Organization (ICPO), semakin aktif.

Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol di Jakarta. Tahun 1950, Hoegeng mengikuti Kursus Orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Port Gordon, Georgia, Amerika Serikat. Dari situ, dia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya (1952). Lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminil Kantor Polisi Sumatra Utara (1956) di Medan.

Tahun 1959, mengikuti pendidikan Pendidikan Brimob dan menjadi seorang Staf Direktorat II Mabes Kepolisian Negara (1960), Kepala Jawatan Imigrasi (1960), Menteri luran Negara (1965), dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti tahun 1966. Setelah Hoegeng pindah ke markas Kepolisian Negara kariernya terus menanjak. Di situ, dia menjabat Deputi Operasi Pangak (1966), dan Deputi Men/Pangak Urusan Operasi juga masih dalam 1966. Terakhir, pada 5 Mei 1968, Hoegeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara (tahun 1969, namanya kemudian berubah menjadi Kapolri), menggantikan Soetjipto Joedodihardjo. Hoegeng mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 2 Oktober 1971, dan digantikan oleh Drs. Mohamad Hasan.

Tak pernah neko-neko

Sejumlah tanda jasa pernah diterima Hoegeng, di antaranya Bintang Gerilya, Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara I, Bintang Kartika Eka Paksi I, Bintang Jalasena I, Bintang Swa Buana Paksa I, Satya Lencana Sapta Marga, Satya Lencana Perang Kemerdekaan (I dan II), Satya Lencana Peringatan Kemerdekaan, Satya Lencana Prasetya Pancawarsa, Satya Lencana Dasa Warsa, Satya Lencana GOM I, Satya Lencana Yana Utama, Satya Lencana Penegak, Satya Lencana Ksatria Tamtama, dan lain-lain.

Terlepas dari itu semua, Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Imam Santoso dikenal banyak orang, karena kiprahnya sebagai polisi yang jujur dan sederhana. Putra kedua Hoegeng, Aditya Soetanto Hoegeng pernah bercerita, usai ayahnya diangkat menjadi Kapolri tepatnya pada 15 Mei 1968 setelah Jenderal Soetjipto mengundurkan diri, Hoegeng mewanti-wanti kepada keluarganya agar tak memanfaatkan jabatan tersebut untuk hal yang kurang baik.

“Papi tetap mengingatkan hidup sederhana dan tidak neko-neko. Keluarga diminta tidak mengganggu urusan dirinya sebagai Menpangak dengan urusan rumah tangga,” kenang Aditya saat itu.

Sikap sederhana yang ditunjukkan Hoegeng itu salah satunya ditunjukkan saat menolak fasilitas negara berupa rumah dinas Kapolri di Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sehingga selama menjabat itu, Hoegeng dan keluarga diketahui tetap tinggal di rumahnya di Jalan Madura, Jakarta Pusat.

“Papi tidak mau rumahnya dikawal-kawal dan ada pos jaga ‘monyet’ di depan pintu masuk rumahnya. Papi ingin rumahnya terbuka dan tidak menyeramkan buat masyarakat. Dan masih banyak lagi fasilitas lainnya yang Papi tolak,” ungkap Didit –panggilan akrab Aditya–.

Setelah diberhentikan sebagai Kapolri, Hoegeng juga tetap menolak adanya pengawalan di rumahnya. Padahal, saat itu ia mendapatkan ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal. Hoegeng akhirnya menerima pengawalan itu setelah Kapolri yang baru, Anton Soedjarwo memaksanya. Hal itu karena takut terjadi hal yang tak diinginkan.

Namun inilah sosok Hoegeng yang dikenal tampil apa adanya. Meskipun mempersilakan pengawalan dilakukan, namun dia meminta agar prosedur pengawalan yang dilakukan tetap tidak mencolok dan membatasi kesehariannya bersama keluarga.

Sebenarnya masih banyak hal lain terkait dengan labeling polisi jujur, yang memang layak untuk disandang Hoegeng.  Termasuk bagaimana Hoegeng yang saat itu sudah menjabat sebagai Kapolri tapi tak malu mengayuh sepeda dari rumahnya menuju Markas Besar Kepolisian Indonesia di Jalan Trunojoyo, Jakarta.

Sebab itu, rasa-rasanya bukan hanya Korps Polri yang harus mencontoh sosok dan meneladani Jenderal Hoegeng, namun secara umum seluruh rakyat Indonesia harusnya merasa bangga atas dedikasi yang sudah diperlihatkan sosok jenderal yang satu ini.

Hoegeng dikenal sangat merakyat dan selalu penuh dedikasi dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Kapolri. Sosoknya bisa disebut sebagai “The Real Polisi”, yang diharapkan mampu menginspirasi bagi banyak orang untuk berperilaku sebagaimana yang sudah ditampilkannya dalam keseharian. (Efrie Christianto)***