Tribratanews.kepri.polri.go.id – Kegeraman Presiden Jokowi atas penyalahgunaan dan peredaran  narkoba di Indonesia sudah memuncak, hal ini dinyatakan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Nasional bahwa para pengedar narkoba harus di buru, di hajar,  kalau  UU memperbolehkan di dor (tembak).   Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba  saat ini memang telah mengkhawatirkan masyarakat dan negara karena  telah merusak masa depan bangsa di negara manapun. Besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan dari peredaran gelap Narkoba juga dapat digolongkan dalam kejahatan serius dan luar biasa.

Modus para pelaku narkoba semakin canggih, sasaran mereka juga kian beragam, anak-anak dan wanita sudah dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba untuk dijadikan kurir. Modus baru penyelundupan narkoba kian bertambah,  melalui pipa baja, mainan anak, kaki palsu, dan barang-barang yang tidak diduga lainnya kini juga jadi cara baru penyelundupan narkoba. Presiden Jokowi menyatakan kesemuanya  ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus segera  ditumpas.

Pengungkapan kasus sindikat narkoba jenis sabu  dengan berbagai modus sama halnya telah menyelamatkan ratusan ribu jiwa generasi Indonesia dari ancaman dan bahaya narkoba. Seperti kita ketahui Badan Narkotika Nasional (BNN) memeriksa narapidana Lembaga Pemasyarakatan Cipinang jaringan Freddy Budiman  bernama Akiong (42) terkait kasus sabu dalam pipa baja yang ditemukan di kawasan Rawa Bebek, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada 14 Juni 2016.  Akiong mendekam di Lapas Cipinang sebelumnya karena keterlibatannya dalam penyelundupan 1,4 juta pil ekstasi tahun 2013 silam bersama Freddy Budiman terpidana mati kasus narkoba. Keduanya mendapat vonis hukuman mati pada Mei 2015 lalu. Dari hasil pemeriksaan, diduga kuat Akiong kembali bermain dalam kasus sabu pipa besi. Akiong memegang kendali penuh terhadap proses penyelundupan barang haram tersebut.

Sebenarnya, penegakan hukum yang tegas bagi pengedar narkoba baik skala nasional maupun internasional, sudah dilakukan pemerintah, eskesusi mati  tahap I dan tahap II sudah dilaksanakan oleh regu tembak. Pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung juga berencana kembali akan melaksanakan eksekusi mati tahap III didahulukan untuk terpidana kasus narkoba. Nama-nama yang sudah terpenuhi seluruh hak hukum akan diprioritaskan untuk dilakukan eksekusi mati.  Tindakan tersebut merupakan  sinyal untuk terus perang terhadap narkoba.

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Antinarkotika (Granat) meminta Kejaksaan Agung untuk tidak menunda-nunda pelaksanaan eksekusi hukuman mati bagi para bandar narkoba.  Granat tetap konsisten bahwa hukuman mati itu bagi napi yang sudah inkracht merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari criminal justice system yang harus dilakukan. Menunda eksekusi sama halnya melakukan pembiaran terhadap para terpidana mati kasus narkoba untuk melakukan pengendalian bisnis narkoba dari lembaga pemasyarakatan (lapas) yang juga merupakan pembunuhan terhadap anak-anak bangsa.

Penulis : Firman Edi

Editor : Nora Listiawati

Publish : Rinto Adixon