Tribratanews.kepri.polri.go.id-Para pengemudi pasti sudah tidak asing dengan garis-garis yang berada di permukaan jalan raya. Ya, itulah yang dinamakan marka jalan dan berfungsi untuk mengatur arus lalu lintas. Apabila nekat memotong marka jalan, pihak kepolisian tak segan memberikan tilang kepada pengendara.

Rambu-rambu lalu lintas tak hanya terbatas pada palang rambu saja. Masih ada jenis marka jalan yang berfungsi membatasi, dan mengarahkan lajur kendaraan pada beberapa persimpangan.

Di jalan-jalan protokol, marka jalan juga berfungsi untuk separator atau membatasi jalur kendaraan. Setiap kendaraan yang melintas tidak boleh menginjak marka tersebut. Dengan kata lain, bertujuan sebagai separator di jalan raya.

Contoh marka yang berfungsi sebagai separator yaitu berlokasi di pertigaan lapangan tembak Senayan, Jakarta Selatan. Untuk memahaminya, ada tiga jenis marka jalan yang perlu kita ketahui yaitu marka membujur, melintang, dan serong. Untuk marka separator itu, termasuk dalam marka membujur dengan garis tidak putus.

Pelanggaran terhadap marka jalan telah diatur dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal itu menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, atau marka jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan, atau denda paling banyak Rp500.000.

Selain garis dan separator, masih ada lagi garis marka berupa Yellow Box Junction atau YBJ. Jenis marka ini biasa ditemukan di persimpangan jalan besar perkotaan. Tujuan dibuatnya YBJ yaitu agar jalur persimpangan tidak terkunci ketika kondisi jalan sedang padat.

Kendaraan dilarang untuk melintas atau bahkan berada di kotak garis kuning. Ini berlaku ketika dari jalurnya lampu masih menyala merah atau belum diperkenankan jalan oleh polisi yang mengatur lalu lintas.

Sebagai salah satu rambu lalu lintas, bentuk dan jenis marka telah diatur dalam Undang-Undang. Setidaknya ada dua landasan hukum yang mengatur soal marka yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 67 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Perhubungan hanya mengatur soal desain dan bentuk marka. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan soal marka warna kuning yang hanya terdapat di jalan nasional.

Selanjutnya, UU No. 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mulai dari pasal 184 sampai 287 mengatur soal pelanggaran rambu dan marka. Jenis pelanggaran marka ini bermacam-macam, mulai dari melawan arus, melewati garis stop. Khusus untuk marka jalan diatur dalam Pasal 287 ayat 1 juncto Pasal 106 ayat 4 huruf a dan b. Dalam pasal tersebut, pelanggar marka jalan diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu.

Editor     : Nora Listiawati

Penulis   : Adrian Boby

Publiser : Adrian Boby