Tribratanews.kepri.polri.go.id-Sebelum dilakukannya Pemberhentian Tidak  Dengan Hormat atau yang disingkat dengan PTDH bagi anggota Kepolisian, harus dilandasi dengan beberapa hal atau alasan yang sangat tidak bisa ditoleransi lagi. Berikut ini hal-hal atau alasan, seorang anggota kepolisisan dapat diberhentikan secara tidak terhormat yang dapat kita lihat pada aturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

Pasal 21

(3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

  1. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
  2. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
  3. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
  4. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
  5. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
  6. perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
  7. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
  8. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
  9. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
  10. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
  11. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
  12. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

(4) Sanksi administratif berupa rekomendasi  PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.

Jadi, aturan inilah yang dipakai dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat bagi anggota Polisi yang melakukan pelanggaran terhada Kode Etik Profesi Polisi.

Editor     : Nora Listiawati

Penulis   : Firman Edi

Publiser : Firman Edi