Tribratanews.kepri.polri.go.id – Tugas dan wewenang Polri secara khusus tercantum pada Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 15 dan Pasal 16. Lalu juga dilengkapi dengan Pasal 18. Hanya saja dalam Pasal 18 membahas mengenai diskresi Kepolisian didasarkan pada Kode Etik Kepolisian.

Berdasarkan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri yang diatur pada UU No. 2 tahun 2002, dapat disimpulkan kewenangan utama kepolisian adalah sebagai berikut:

  1. Berwenang Pembinaan Masyarakat atau Pre-emtif

Tugas dan kewenangan utama Polri dalam bidang pembinaan masyarakat yaitu community policing, dengan melakukan pendekatan sosial dan menjalin hubungan mutualisme dengan masyarakat. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, serta kesadaran akan hukum dan undang-undang.

Konsep Community Policing ini sebenarnya sudah ada pada karakter dan budaya Indonesia (Jawa), contohnya siskamling atau sistem keamanan lingkungan. Siskamling diterapkan pada lingkungan desa atau kampung/ komplek dengan melakukan penjagaan secara bergantian. Dan juga ditunjang dengan kegiatan seperti babinkamtibnas yang mengawasi daerah-daerah untuk melaksanakan kegiatan khusus.

  1. Bertugas dan Berwenang di Bidang Preventif

Tujuannya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, keselamatan orang, benda dan barang, memberi perlindungan dan pertolongan, serta mencegah pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas di bidang preventif, perlu kemampuan seorang profesional dengan teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan, dan juga pengaturan.

  1. Dalam Bidang Represif

Di bidang represif, tugas dan kewenangan seorang anggota polri ada dua macam yaitu represif justisiil dan represif non justisiil. Salah satu contoh tugas represif non justisiil terdapat pada UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1, yaitu memiliki wewenang diskresi kepolisian yang menyangkut kasus ringan.

Sedangkan tugas represif justisiil menggunakan azas legalitas bersama unsur criminal justice sistem lainnya. Contohnya yaitu membuat substansi mengenai cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya.

Bila terjadi tindakan pidana, penyidik perlu melakukan kegiatan sebagai berikut:

  • Mencari dan menemukan peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana
  • Menetukan bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan pada kasus
  • Mencari dan mengumpulkan bukti pada kasus
  • Membuat terang tindak pidana yang terjadi
  • Menemukan tersangka pelaku tindak pidana

 

Penulis : Joni Kasim

Editor : Nora Listiawati

Publisher : Radhes Langgeng