Tribratanews.kepri.polri.go.id – Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau melaksanakan rapat koordinas bersama sejumlah instansi terkait dalam rangka membahas terkait Angkutan Umum yang ada di Provinsi Kepri bertempat di RTMC Polda Kepri, Rabu (19/2/2020).

Hadir pada kesempatan tersebut Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol Mujiono, S.IK., Kadishub Provinsi Kepri diwakili Sekretaris Dinas, Kepala Jasa Raharja, Kadishub Kota Batam diwakili Kabid Darat, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Kepri, Kasubdit Regident Dit Lantas Polda Kepri,Kasat Lantas Polresta Barelang, PT. Bintang Anugerah Pelangi selaku Pemilik Bimbar, Organda Kepri, dan Organda Kota Batam.

Dir Lantas Polda Kepri menyampaikan, seringnya terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan umum Bimbar. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, akan dilakukan secara rutin pengecekan Kelayakan uji kendaraan termasuk juga KIR dari angkutan umum tersebut.

“Apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam hal tersebut, kendaraan yang bersangkutan akan langsung dikandangkan,” ujar Dirlantas Polda Kepri.

Dirlantas juga menuturkan, Ditlantas Polda Kepri dan jajaran akan melakukan penegakkan hukum secara tegas dan kegiatan pencegahan kecelakaan lalulintas bekerjasama dengan stakeholder.

Sementara itu, Kabid Darat Dishub Kota Batam Bapak Syafrul menghimbau kepada para pengemudi angkutan umum untuk dapat mematuhi peraturan lalu lintas dan harus mempunyai SIM serta dalam berkendara tidak dalam keadaan mabuk.

“Bagi kendaraan yang tidak layak jalan maka akan kita kandangkan. Operasi pengecekan akan sering dilakukan untuk mengetahui kelayakan KIR dari kendaraan Bimbar,” ujar Kabid Darat Dishub Kota Batam.

Dari hasil rapat koordinasi tersebut semua pihak sepakat untuk dilakukan razia dan penindakan hukum terhadap angkutan publik khususnya di Kota Batam yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan menjadikan pembelajaran bersama terkait kecelakaan lalulintas yang terjadi pada 17 Februari yang lalu, hingga tidak terulang kembali kedepannya.

Perlu diketahui bersama masih banyak angkutan umum yang tidak layak jalan, tercatat sebanyak 200 unit lebih armada angkutan umum yang ada, diperkirakan hanya 60 unit yang layak KIR.