Tribratanews.kepri.polri.go.id – Bagi mereka yang masih awam, pertanyaan ini mungkin perlu dikemukakan supaya terbangun persepsi yang benar tentang apa itu yang disebut Humas (= Hubungan Masyarakat) atau dalam istilah berbahasa Inggeris disebut Public Relations (PR).

Perkembangan zaman yang ditandai perubahan sosial politik serta terbangunnya organisasi, baik oranisasi swasta maupun organisasi di bawah naungan pemerintah maka persoalan-persoalan berkait dengan kemasyarakatan semakin kompleks. Tidak bisa lagi sebuah organisasi berdiri dan melaksanakan kegiatannya hanya memikirkan kepentingan sepihak. Jika menginginkan kesuksesan di kemudian hari maka komponen khalayak atau masyarakat yang menjadi publiknya menjadi perlu untuk diperhatikan.

Sukses suatu organisasi sudah barang tentu dibarengi sukses membangun relasi dengan seluruh komponen yang terlibat dalam sebuah sistem yang dijalani, baik secara internal maupun eksternal. Misalnya saja, sebuah perusahaan akan selalu memerhatikan “suara” atau “tanggapan/komentar” dari para konsumen atau pelanggannya. Ini penting karena bagaimana pun juga suatu produk/jasa yang telah diberikan akan selalu direspons oleh penggunannya.

Demikian halnya dalam organisasi Polri, pelayanan kepada publik menjadi faktor yang perlu dicermati. Terlebih dalam tugas pokok dan fungsi secara umum , Produk kerja berupa jasa yang telah diberikan kepada khalayak luas menjadi layak diperhatikan, dalam artian bahwa sejauhmana pelayanan telah mampu memenuhi harapan serta kebutuhan khalayaknya.

Dalam ilmu komunikasi, respons yang terjadi biasa disebut sebagai feedback (umpan balik) yang nantinya menjadi bahan masukan (input) dan evaluasi dalam rangka menjaga keberlangsungan organisasi ke depan. Feedback menurut Effendy (1997:19) merupakan tanggapan komunikan apabila tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator. Adanya feedback ini juga menandakan bahwa komunikasi telah berlangsung secara proporsional, terjalin komunikasi dua arah/timbal-balik sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi publik atau konsumen/pengguna jasa dapat diketahui untuk kemudian perlu disampaikan penjelasan sehingga pada akhirnya terjadi pemahaman/pengertian bersama (common understanding).

Itu sebabnya maka sub-unit organisasi yang disebut Humas menjadi penting dimiliki di setiap lingkungan kerja baik swasta maupun di lingkungan pemerintah. Keberadaan Humas sebagai jembatan atau penghubung antara organisasinya dengan publik sebagai pengguna produk/jasa, terutama bila terjadi tanggapan berupa respons atas segala aktivitas maupun produk kerja yang telah dilakukan/diberikan oleh organisasi/perusahaan (fungsi eksternal). Demikian halnya untuk mempersolid keberadaan organisasi, maka para pekerja di bidang kehumasan bertugas menjaga harmonisasi (fungsi internal) sehingga sistem dan mekanisme kerja menjadi kondusif demi mencapai tujuan organisasi.

Humas dan kemampuan mengubah image

Merunut perkembangannya dari waktu ke waktu, terutama posisi Humas dalam sebuah organisasi khususnya dalam naungan pemerintah di Indonesia ternyata cukup mengalami pasang surut. Dalam artian bahwa keberadaan Humas dalam organisasi pemerintah di era ordebaru tidak lebih sebagai “corong pemerintah” yang melakukan aktivitas komunikasi dan penyebaran informasi (hanya) untuk memenuhi kepentingan birokrasi itu sendiri. Ini dapat dipahami mengingat sistem politik yang masih cenderung otoritarian memang menghendaki kondisi demikian.

Memasuki era reformasi (yang kini masih berproses) pemenuhan kepentingan sepihak tidak layak lagi dilakukan. Walaupun keberadaan Humas di bawah naungan struktur birokrasi akan tetapi perspektif ilmu pengetahuan (ilmu kehumasan) yang bersifat netral dan berlaku universal menjadi pilihan. Ini sesuai tuntutan reformasi di antaranya berupa perlunya mengacu pada demokratisasi, supremasi hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Seiring perubahan zaman serta dinamika sosial politik yang ditandai kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maka persoalan yang dihadapi suatu organisasi, baik swasta maupun pemerintah maka masalah-masalah yang terjadi semakin kompleks. Seringkali di tengah kehidupan masyarakat yang semakin cerdas dan kritis adakalanya tanggapan muncul ke permukaan atas sebuah aktivitas yang telah dilakukan oleh organisasi.

Munculnya tanggapan atau bisa disebut respons ini jika tidak dikelola/dimenej secara proporsional dan dilakukan oleh tenaga profesional sangat bisa jadi akan berdampak lebih luas. Mengutip makalah Nadimah, Dra, MBA, disebutkan bahwa aktivitas setiap organisasi akan membuahkan kesan (image). Kesan buruk bisa terjadi seperti: ketidakpedulian, prasangka buruk, sikap melawan, dan apatis.

Pada kondisi demikian, keberadaan Humas menjadi penting. Para pekerja di bidang Humas semakin tertantang untuk mengubahnya. Melalui perancangan dan model komunikasi serta aktivitas komunikasi yang dilancarkan diharapkan mampu untuk menanamkan pengetahuan khalayak terhadap masalah yang dihadapi. Langkah berikutnya yaitu memberikan pengertian sehingga terjadi pemahaman bersama. Dicarikannya solusi dan memberikan harapan kepada khalayak sesuai masalah yang dihadapi maka image buruk akan dapat ditepis sehingga terjadi apa yang dinamakan penerimaan dan ketertarikan khalayak untuk bersimpati.

Penulis : Susi

Editor : Nora

Publish : Tahang