Tribratanews.kepri.polri.go.id – Tata cara pelaksanaan hukuman mati atau pidana mati sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain setingkat undang-undang diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata…
Tribratanews.kepri.polri.go.id – Pasal 244 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut…
Tribratanews.kepri.polri.go.id – Penerimaan terhadap anggota kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Perkapolri No. 5 tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (“Perkapolri 5/2006”). Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perkapolri 5/2006 disebutkan bahwa dalam proses…
Tribratanews.kepri.polri.go.id –Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan diwujudkan dalam bentuk prilaku sebagai cermin kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi…
Tribratanews.kepri.polri.go.id –Proklamasi’45 adalah statement kemerdekaan yang merupakan pernyataan sikap bangsa Indonesia yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia maupun kepada seluruh masyarakat dunia bahwa kita “telah merdeka” dari penjajahan bangsa asing…
Tribratanews.kepri.polri.go.id –Tugas dan wewenang dari penyelidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP”). Penyelidik dalam hal ini…
Tribratanews.kepri.polri.go.id – Pemeriksaan Tersangka maupun Saksi di Kepolisian pada dasarnya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan juga UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU…
Tribratanews.kepri.polri.go.id – Polres Bintan melakukan koordinasi bersama Kadisdik Kab. Bintan Bapak Tamsir terkait kejadian pada tanggal 25 September 2019 yaitu aksi unjuk rasa yang dilakukan peserta didik yang mengarah kepada…
Tribratanews.kepri.polri.go.id – Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum memang dilindungi oleh konstitusi, yakni dalam Pasal 28E UUD 1945. Lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam UU…
Munculnya RUU Keamanan Nasional (Kamnas) dengan dalih menjadi payung dan mensinkronkan perundang-undangan di bidang Pertahanan, pada hakekatnya bertujuan untuk merevisi dan menjadi induk terhadap beberapa Undang-Undang dibidang Pertahanan dan Keamanan…