Tribratanews.kepri.polri.go.id –

  1. Dalam hal seorang polisi melanggar kode etik profesi POLRI, prosedur pengajuan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian adalah sebagai berikut:

Prosedur Operasional Standar tentang Penerimaan Surat Pengaduan Masyarakat dan Pendistribusiannya kepada Bagian Pelayanan dan Pengaduan

  1. Dalam hal seorang polisi berada di hiburan malam dan dalam keadaan mabuk kemudian ia memukul warga sipil sedangkan ia tidak sedang bertugas maka atas tindakan polisi tersebut dapat dikenakan:
  2. Tindak pidana umum

Polisi tersebut dapat dikenakan ancaman penganiayaan sesuai Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

(1)  Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2)  Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3)  Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4)  Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5)  Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sedangkan, soal proses peradilan pidananya, dilakukan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia (“PP 3/2003”) yang berbunyi:

Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Jadi, bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

  1. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

Kode etik kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 14/2011”) yang ruang lingkupnya terdiri dari:[1]

  1. Etika Kenegaraan;
  2. Etika Kelembagaan;
  3. Etika Kemasyarakatan; dan
  4. Etika Kepribadian.

Dari keempat etika di atas, berkaitan dengan perilaku polisi berada di hiburan malam dan dalam keadaan mabuk kemudian ia memukul warga sipil adalah Etika Kemasyarakatan dan Etika Kepribadian.[2]

  1. Etika Kemasyarakatanadalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.

Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:

  1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
  2. penegakan hukum;
  3. pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan
  4. kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.

 

  1. Etika Kepribadianadalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:

  1. kehidupan beragama;
  2. kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan
  3. sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Jadi, dalam hal polisi berada di hiburan malam dan dalam keadaan mabuk kemudian ia memukul warga sipil sedangkan ia tidak sedang bertugas, maka atas tindakan tersebut dapat dikategorikan telah melanggar etika profesi Polri. Karena sudah seharusnya polisi menghindarkan diri dari perbuatan tercela yakni mabuk dan memukul warga sipil. Terhadap pelanggaran etika profesi tersebut dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat, sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divpropam Polri.

Penulis : Susi
Editor   : Tahang
Publish : Tahang