Bersama kemterian agama dan kominfo ,Polres anambas gelar FGD penanganan ujaran kebencian dan berita bohong.

Momen foto bersama

Polres Kep. Anambas– Sat Binmas Polres Anambas  menyeleggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertempat di gedung BPMS Tarempa , Rabu (27/03/2019)

Mengangkat tema ” Fenomena ujaran kebencian (Hate speech) dan Berita bohong (Hoax) menurut hukum agama,guna tercipta nya situasi yang aman dan kondusif diwilayah Kab.Kep.Anambas”

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kab.Anambas wan Zulhendra,wakapolres Kep.Anambas Kompol Rafizal Amin,Kamenag kab.Anambas DR.H.Erizal Abdulah MH, Diskominfo Kab.Abambas Hatta lubis, Kapten.Eko mewakili Dan Lanal Tarempa, sekcam siantan, Kades Tarempa barat daya,Lurah tarempa dan siswa/i SMAN 1 dan MA Fatahilah siantan.

Kegiatan ini adalah sebagai kepedulian polri untuk mengatasi problem sosial ditengah masyarakat dan mencari solusi pemecahan masalah serta mewujud kan sinergitas kemitraan antara polri dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah kab.Anambas.

Dalam paparan nya Bp.Hatta Lubis dari Kominfo Kab.Anambas ,kegiatan FGD dengan tema ujaran kebencian dan berita bohong bertujuan selain membantu tugas polri juga membantu masyarakat dalam memahami tentang ujaran kebencian (hate speech) dan berita bohong (hoax), perlu masyarakat pahami pelaku dalam menyebar kan ujaran kebencian dan berita bohong ke media sosial dengan cara memposting kejaringan transaksi elekteonik dengan tujuan tertentu sehingga diketahui khalayak ramai dan berita tersebut berindikasi menyerang kehidupan seseorang atau kelompok, oleh karena itu kita harus berhati-hati dan harus pandai menyikapi suatu berita yang dishere di medsos ,apalagi saat ini tahun politik agar selalu waspada demi terciptanya keamanan terutama menjelang Pileg dan Pilpres tanggal 17-April-2019.

Materi selanjut kan disampai kan oleh Kamenag kab.Anambas DR.H.Erizal Abdulah MA. Beliau menjelaskan agama manapun melarang tentang ujaran kebencian dan berita bohong karena dampak nya sangat besar bahkan bisa memecah belah bangsa juga dalam berkehidupan bernegara dan masyarakat .

Bripda hendri dari satreskrim polres Anambas menyampai kan ujaran kebencian dan berita bohong berdasarkan hukum positif diatur dalam UUTE Nomor 11 Tahun 2008 Ayat 1.