Tribratanews.kepri.polri.go.id – Arus reformasi yang melanda seluruh wilayah Indonesia telah mendorong berbagai wilayah di Indonesia untuk memisahkan diri dari ikatan wilayah NKRI, sebagaimana terjadi di Papua, Maluku dan Aceh. Gerakan separatis di ketiga wilayah ini dalam perkembangannya menimbulkan konflik separatis yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri.

Sebagai aparat penegak hukum, Polri berkewajiban untuk menangani konflik separatis yang terjadi di wilayah Indonesia. Kehadiran Polri di tengah masyarakat yang sedang berkonflik, apalagi konflik separatis merupakan sebuah keharusan sebagaimana diamanatkan dalam UU Polri. Gerakan separatis merupakan gerakan yang melanggar hukum sehingga Polri sebagai aparat penegak hukum berkewajiban untuk menanganinya.

Konflik separatis yang terjadi di Indonesia harus sesegara mungkin ditangani mengingat akan mengancam keamanan dalam negeri dan menganggu integritas keutuhan NKRI. Satuan Polri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia harus mampu melakukan pendeteksian dini terhadap gejala disintegrasi bangsa yang menimbulkan gerakan separatis dan melahirkan konflik separatis.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendalaman yang dapat membuktikan bahwa peran Polri sebagai aparat penegak hukum sangat penting dalam menangani konflik separatis. Diperlukan data dan fakta yang memadai untuk mendukung argumentasi bahwa koflik separatis dapat ditangani melalui peran Polri.

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran yang berbeda & tidak sejalan. Sedangkan konflik sosial adalah situasi yang mengacu pada perbedaan tujuan serta kepentingan yang tajam antar orang per orang atau cara yang dipilih oleh orang per orang dalam mengatasi perbedaan tujuan dan kepentingan.
Konflik adalah benturan struktur dalam masyarakat yang dinamis, antara struktur yang dominan dengn struktur yang minimal. Motifnya adalah penguasaan sumber daya dalam masyarakat, baik sumber daya politik maupun ekonomi. Konflik adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Penghalang dimaksud adalah sesuatu yang bisa dihindarkan.

Dalam konteks konflik separatis, peran polri sangat strategis karena selain sebagai aparat penegak hukum, polri juga sebagai aparat keamanan dan aparat pelayanan yang senantiasa dapat berkomunikasi dengan masyarakat sehingga dapat menyerap aspirasi masyarakat terkait keinginan untuk merdeka yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat.
Berdasarkan UU Polri dinyatakan secara tegas bahwa tugas polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam rangka terwujudnya keamanan dalam negeri, sehingga konflik separatis yang melanggar hukum dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas Polri untuk menanganinya.

Ada beberapa peran yang dapat dimainkan oleh Polri dalam menangani konflik separatis. Pertama, peran yang bersifat preemtif. Artinya, satuan Polri dapat melakukan berbagai penyuluhan, sosialisasi, dan penataran kepada masyarakat tentang gerakan separatis yang dapat membahayakan keutuhan NKRI. Diperlukan pelatihan wawasan kebangsaan untuk memupuk rasa nasionalisme kepada masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah perbatasan, daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Peran satuan Binamitra sangat penting dalam mendayagunakan sumber dayanya, khususnya babinkamtibmas untuk melakukan berbagai penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedua, peran yang bersifat preventif. Artinya, satuan Polri dapat menciptakan melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap pihak-pihak yang ingin melepaskan diri dari NKRI, khususnya di wilayah Papua dan Maluku. Berbagai ruang gerak gerakan separatis perlu segera dibatasi dan menangkap terhadap semua jaringan yang terlibat dalam gerakan separatis agar supaya tidak mengarah pada konflik separatis.

Ketiga, peran yang bersifat penegakkan hukum. Artinya, satuan polri dapat melakukan langkah-langkah hukum yang cukup keras terhadap pihak-pihak yang memang benar-benar terbukti ingin melakukan gerakan separatis dengan memburu, menangkap, menahan, menyidik, dan memproses secara hukum sesuai aturan hukum yang berlaku. Tindakan represif merupakan pilihan terkahir yang harus dilakukan oleh Polri apabila memang para separatis melancarkan serangan terhadap masyarakat dan aparat keamanan, sehingga diperlukan tindakan tegas namun tetap menjunjung tinggi HAM.

Peran satuan Polri dalam menangani konflik separatis juga dapat dilakukan dengan meningkatkan peran Polmas (community policing) di tengah-tengah masyarakat sebagai sarana deteksi dini terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ingin melakukan gerakan separatis.

Dengan demikian, dapat terlihat dengan jelas bahwa sebagai aparat penegak hukum, Polri mempunyai tugas dan wewenang untuk menangani gerakan separatis yang mengarah pada konflik separatis. Kehadiran Polri untuk berperan dalam menangani konflik separatis merupakan sebuah keharusan mengingat konflik separatis sangat melanggar hukum, sehingga Polri sebagai aparat penegak hukum wajib menanganinya. Selain itu, konflik separatis akan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga Polri sebagai aparat keamanan berkewajiban untuk menyelesaikan konflik separatis tersebut.

Peran pimpinan Polri di semua level sangat penting dalam menangani konflik separatis. Kebijakan pimpinan Polri dalam mensinergikan unit/ satuan, sangat penting dalam pelaksanaan tugas penanganan konflik separatis.

Melihat analisis yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa peran aparat penegak hukum dalam konflik sosial sangat penting dan perlu di tingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Sebagai aparat penegak hukum, Polri mempunyai tugas dan wewenang untuk menangani saah satu jenis konflik sosial, yakni konflik separatis. Konflik separatis yang terjadi dan marak akhir-kahir ini sangat memerlukan penanganan dari satuan Polri di tingkat yang terlatih, teruji, dan profesional.

Bukti yang dapat ditunjukkan bahwa satuan Polri sangat penting perannya dalam menangani konflik separatis adalah peran Polri yang bersifat preemtif, preventif, dan penindakan hukum. Polri juga perlu mengembangkan Polmas di tengah-tengah masyarakat sehingga mampu menciptakan sistem deteksi dini yang dapat digunakan sebagai “mata” dan “telinga” Polri dalam mengidentifikasi konflik separatis di wilayah Indonesia.

Penulis : Gilang

Aditor : Edi

Publish : Yolan

Klik Icon Untuk Sharing