Tribratanews.kepri.polri.go.id – Salah satu tantangan utama Polri ke depan adalah menciptakan polisi masa depan, yang mampu secara terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat. Polisi harus dapat menjadi figur panutan masyarakat agar mampu membangun simpati dan kemitraan dengan masyarakat. Prasyarat dari semua ini adalah Polri harus memperbaiki citra dirinya terlebih dahulu. Untuk mempebaiki citra Polri dibutuhkan suatu paradigma baru Polri yang sesuai dengan tuntutan arus reformasi. Community Policing (CP, Pemolisian Masyarakat) adalah paradigma baru Polri yang sangat cocok dengan tuntutan tugas saat ini. CP adalah konsep yang menjadikan masyarakat sebagai Polisi untuk melindungi dirinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat oleh Polisi dalam rangka keamanan dan ketertiban menuju keamanan dalam negeri adalah alternatif terbaik di tengah kondisi internal Polri yang mengalami keterbatasan kemampuan dan peralatan lainnya. Partisipasi masyarakat dijadikan alat atau sistem deteksi dini dalam menangkal setiap ancaman keamanan masyarakat, bangsa dan negara.

Kemandirian Polri yang diawali dengan pemisahan dari ABRI sejak tanggal 1 April 1999, sebagaimana yang diamanatkan dalam Tap MPR No. VI dan VII Tahun 2000 harus dipandang sebagai salah satu fase dari proses reformasi di tubuh Polri. Langkah awal ini perlu disikapi secara arif agar dapat menjadi landasan yang kokoh guna mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dalam tatanan kenegaraan Republik Indonesia yang demokratis.
Upaya untuk menjadikan Polri sebagai polisi yang profesional, tidak sekedar menjadi tanggung jawab internal Polri semata, namun juga menuntut konsekuensi kebijakan negara dan para elite politik. Hal ini tentu memberikan implikasi politik yang tidak ringan, namun patut untuk diupayakan demi terciptanya kepolisian negara yang mumpuni.

Untuk menjadikan polisi dengan aparatnya yang profesional tidak cukup hanya dengan memisahkan institusi Polri dari tubuh TNI semata. Namun yang jauh lebih esensial dari itu adalah mengembalikan dan memulihkan seluruh kewenangan yang seharusnya berada di tangan Polri, serta menanggalkan seluruh tugas, fungsi dan tanggung jawab yang memang selayaknya tidak dibebankan kepada Polri.

Pemulihan wewenang tersebut tentu memberikan implikasi tersendiri bagi Polri. Institusi ini dituntut untuk memberdayakan diri di segala bidang, baik instrumen maupun sumber daya manusianya. Pembangunan kemampuan dan kekuatan Polri ini merupakan kebutuhan mendasar agar Polri dapat mengemban wewenangnya dengan sempurna dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya secara profesional.

Selain itu, pemberdayaan Polri secara berkesinambungan, secara alamiah memang merupakan tuntutan jaman, agar Polri dapat mengatasi tantangan masa depan. Tantangan tersebut tidak hanya berupa perubahan modus operandi ancaman dan gangguan keamanan terhadap masyarakat yang semakin canggih, namun juga perubahan-perubahan konstelasi sosial-politik dalam masyarakat itu sendiri, seperti globalisasi dan demokratisasi.

Pemberdayaan Polri tidak sekedar menjadi slogan yang mengiringi arus reformasi di negeri ini, namun merupakan kebutuhan penting dan mendesak bagi Polri sendiri agar dapat tetap eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Polri memerlukan suatu konsep pemikiran yang dapat membantu dalam mereposisi, menyusun agenda, memberikan prioritas baru serta melahirkan paradigma baru, guna meningkatkan kinerja dan profesionalitas SDM Polri. Untuk tujuan itulah, tulisan ini akan difokuskan untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan Polri dalam menghadapi tuntutan dan tantangan masa depan yang begitu kompleks.

Atas dasar realitas empiris di atas, tulisan ini ingin menjawab beberapa pertanyaan berikut : Bagaimana sejarah perkembangan Polri? Mengapa Polri membutuhkan paradigma baru? Apa paradigma baru Polri yang ideal dengan konteks era reformasi?.

Sejarah Polri

Selama 32 tahun berada di bawah naungan ABRI, secara praktis telah mengikis nilai-nilai kepolisian sipil yang universal dalam jiwa Polri, dan tertransformasi dalam instrumen yang militeristis, baik filosofi, visi, misi, doktrin hingga petunjuk pelaksanaan tugasnya. Tri-Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai-nilai filosofi Kepolisian Indonesia, seakan tertelan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Demikian pula doktrin kepolisian “Tata Tentram Kerta Raharja” yang membingkai koridor pelaksanaan tugas pokok dan pencapain tujuan Kepolisian Indonesia, tenggelam dalam doktrin “Catur Dharma Eka Karma dan “Doktrin Perjuangan ABRI”. Istilah-istilah petunjuk pelaksanaan yang bernuansa militer pun, seperti ‘pembinaan kekuatan’ atau ‘penggunaan kekuatan’, menjadi akrab di telinga personil kepolisian Indonesia.

Konsekuensi lain dengan bernaungnya Polri di bawah ABRI adalah minimnya alokasi kucuran dana bagi pembangunan SDM Polri. Karenanya, tidaklah mengherankan bila kekuatan dan kemampuan yang berhasil dikembangkan juga menjadi sangat terbatas. Oleh sebab itu, wajar pula jika kinerja Polri secara keseluruhan masih jauh dari memadai sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri, harapan yang digantungkan masyarakat kepada Polri sangat tinggi. Oleh sebab itulah, masyarakat tidak cukup sabar menanti proses perubahan yang tengah berjalan dalam tubuh Polri. Terlepas dari kesenjangan tersebut, segala kelemahan dan kelebihan SDM Polri yang ada pada saat ini harus dipahami sebagai kondisi obyektif yang telah berhasil dicapai Polri dengan segala keterbatasan, tantangan dan pergulatannya. Bagaimanapun juga, hal ini sangat terkait erat dengan tingkat kemampuan negara dalam mengalokasikan anggaran dana bagi pembangunan Kepolisian Indonesia.
Di bawah ini akan diuraikan secara kronologis sejarah status hukum Polri yang divisualisasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Sejarah Status Hukum POLRI

  • Tahun1945 – Maklumat Pemerintah RI tanggal 1 Oktober 1945 Polisi statusnya dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, taktis di bawah Jaksa Agung dan Pemda.
  • Tahun 1946 – Penetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 tanggal 1 Juli 1946 Status Polisi menjadi jawatan Kepolisian Negara, dibawah Pimpinan Perdana Menteri.
  • Tahun 1948 – Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1948 Status Polisi : Jawatan Kepolisian Negara, dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden.
  • Tahun 1949 – Penetapan Pemerintah No.1 tahun 1949 Status Polisi di bawah pimpinan Menteri Pertahanan sampai pemulihan kedaulatan menjadi RI Serikat (RIS).
  • Tahun 1950 – Keputusan Presiden R.I 22 tahun 1950 Status Polisi RIS, kebijaksanaan politik polisionil dipimpin Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung, sedangkan Administrasi dan Organisasi dipertanggungjawabkan kepada Menteri Dalam Negeri.
  • Tahun 1950 – Penetapan Perdana Menteri No. 2/PM/1950 Status Polisi di bawah Menteri Pertahanan.
  • Tahun 1959 – Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/1959 tanggal 26 Agustus 1959 Status Polisi menjadi Departemen Kepolisian dengan Pimpinan Menteri Kepolisian.
  • Tahun 1961 – Undang-Undang 13 tahun 1961 (Pasal 7 dan Pasal 8) Status Polisi Departemen Kepolisian Negara, dipimpin : Menteri Kepolisian/Pangak.
  • Tahun 1982 – Undang-Undang 20 tahun 1982 (pasal 29, pasal 30) Status Polisi : Unsur ABRI dibawah Dephankam.
  • Tahun 1998 – Undang-Undang No. 28 tahun 1997 Status Polisi : Unsur ABRI dibawah Dephankam.
  • Tahun 2002 – UU No. 2 Tahun 2002 Secara Kelembagaan : Polri berada di bawah Presiden.

Tabel di atas menunjukkan bahwa POLRI telah ditarik ke sana ke mari oleh pergeseran politik dan pemerintahan yang terjadi. Pada masa Orde Lama di bawah Presiden Sukarno saja, paling tidak memproduksi lima posisi kelembagaan polisi dalam struktur pemerintahan. Hal ini sangat terkait erat dengan berbagai eksperimentasi demokratisasi yang dijalankan oleh pemerintahan Sukarno.
Eksperimentasi paling sedikit justru terjadi dalam era pemerintahan Presiden Suharto yang secara percaya diri telah menempatkan polisi sebagai bagian dari pertahanan dan keamanan di bawah ABRI. Hal ini sangat terkait dengan kemantapan Presiden Suharto untuk menempatkan ABRI untuk memonopoli arena politik dengan mengedepankan fungsi-fungsi represi. Akibatnya, bukan saja POLRI ikut dilibatkan dalam fungsi-fungsi pertahanan, tetapi POLRI cenderung menggunakan pendekatan kemiliteran tatkala sedang menjalankan fungsi kepolisian.

Polri dan Paradigma Baru

Salah satu tantangan utama Polri ke depan adalah menciptakan polisi masa depan, yang mampu secara terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat. Polisi harus dapat menjadi figur panutan masyarakat agar mampu membangun simpati dan kemitraan dengan masyarakat. Prasyarat dari semua ini adalah Polri harus memperbaiki citra dirinya terlebih dahulu.

Polri harus membangun interaksi sosial yang erat dan mesra dengan masyarakat, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat itu sendiri melalui pendekatan persuasif, bukan represif. Sebab kelahiran kepolisian modern dipandang sebagai proses pembebasan polisi dari cara-cara kerja yang unpolice atau ‘tidak layak polisi’ menjadi cara kerja kepolisian yang otentik. Pola pendekatan persuasif ini penting untuk menunjukkan jati diri polisi yang sipil dan mampu berkomunikasi dari hati ke hati dengan seluruh anggota masyarakat.
Tekad untuk menciptakan polisi masa depan ini harus dilandasi oleh pemahaman dan kesadaran bahwa semakin maju suatu masyarakat, makin tinggi harapan masyarakat itu terhadap kemampuan polisinya. Dengan demikian perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan selalu mendorong dan memberikan motivasi bagi pengembangan dan kemajuan Polri. Kata kunci yang dapat menjawab tantangan masa depan Polri adalah terciptanya Polri yang baru. Yaitu, Polri yang mandiri dan profesional serta berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Community Policing

Berbagai fenomena yang muncul dalam masa reformasi ini telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula Polri sebagai bagian dari bangsa dan negara ini tidak luput dari trend pergeseran paradigma tersebut. Paradigma baru Polri inipun dengan sendirinya harus berkesesuaian dengan visi masa depan bangsa Indonesia. Paradigma baru Polri tersebut menjadi kerangka dalam mewujudkan jati diri, profesionalisme dan modernisasi Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.
Beberapa aspek dan pertimbangan yang mendasari perumusan paradigma baru Polri tersebut adalah:
• Dalil reformasi menuntut Polri harus lebih berorientasi kepada kebutuhan masyarakat daripada kebutuhan Polri sendiri.

  • Struktur organisasi yang bersifat piramida (hirarki) harus dirubah ke arah struktur berbentuk jejaring / jaringan (heterarkis) yang mengedepankan kebersamaan dan pemberdayaan, sehingga pola pejabat yang hanya melayani atasan dapat berubah menjadi fasilitator dalam semangat kemitraan.
  • Seiring dengan semangat demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, polisi adalah mitra masyarakat, demikian pula sebaliknya, masyarakat adalah mitra polisi.
  • Penampilan yang kaku dan prosedural ala militer harus berubah menjadi lebih luwes, ramah, kaya inisiatif dan kreatifitas. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi dan supremasi hukum. Dengan demikian pendekatan tugas yang digunakan bukan lagi pendekatan kekuasaan dan kewenangan, namun pendekatan persuasif yang menampilkan moral dan etika.
  • Prinsip efektifitas dan efisiensi kemampuan negara serta keterbatasan jumlah personil Polri yang tak dapat mengejar laju perkembangan jumlah penduduk, menyebabkan pembinaan potensi masyarakat serta kemitraan polisi dan masyarakat perlu diintensifkan. Metode ini dikenal dengan nama Community Policing.

Sejatinya konsep community policing inilah yang merupakan paradigma baru Polri, yakni polisi yang mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat, berada dekat masyarakat dan membaur bersamanya. Kehadiran aparat polisi di tengah masyarakat memang merupakan suatu keharusan. Sebab kehadiran aparat polisi tidak dapat digantikan dengan teknologi secanggih apapun.

Dalam ukuran polisi modern, praktek kepolisian di Indonesia secara umum dapat disebut polisi tradisional atau sama dengan polisi di negara maju pada tahun 1950-an atau bahkan tahun 1940-an. Di AS, kepolisian dianggap modern sejak ditunjuknya seorang polisi yang sekaligus guru besar kriminologi dari University of California di Berkeley bernama Orlando Winfield Wilson. Bukunya “Police Administration” dianggap sebagai peletak manajemen modern kepolisian yang mengutamakan sistem patroli, Unit Reaksi Cepat, jaringan komunikasi, panggilan polisi dengan telepon khusus, serta sistem pengendali operasi terpadu.
Dalam penanggulangan kejahatan yang berbentuk penyidikan (tugas represi), Wilson mengembangkan unit-unit kecil (3-4 orang) yang disebut Small Effective Force. Di AS, pada jamannya ada tokoh sukses ; Eliot Ness yang unitnya disebut “The Untouchable”. Masa keemasan metode O.W. Wilson ini adalah tahun 1960-an dan menurun terus karena sistem dan metoda operasional Wilson tidak ditingkatkan secara signifikan. Teori Wilson itu di AS lalu disebut paradigma konvensional yang benar-benar pudar di awal 1970-an sejalan dengan lahirnya paradigma baru yang disebut : “Community Policing”.

Paradigma baru ini didasari oleh kenyataan bahwa SDM kepolisian yang terbatas tidak mungkin mengamankan masyarakat secara solitair – seorang diri. Polisi membutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam pengamanan. Dengan arah bahwa (1) Masyarakat sebagai pribadi maupun kelompok harus mampu mengamankan dirinya (2) Masyarakat harus sadar dan taat hukum dan; (3) Masyarakat harus berani dan siap bertempur menolak kejahatan.
Dalam paradigma baru ini (dikembangkan pada akhir 1960-an) ditentukan oleh kedekatan polisi pada masyarakat, yang merupakan syarat utama keberhasilan. Sinergi antara inisiatif masyarakat dan dukungan polisi merupakan kekuatan dan sarana pokok upaya mencegah kejahatan. Paradigma baru menitik beratkan pada upaya pencegahan, sedang paradigma lama menomor satukan penindakan (represif).

Cerita panjang itu apabila diproyeksikan pada POLRI, diperoleh gambaran bahwa segenap teori Wilson atau paradigma konvensional telah hidup dan berkembang di tubuh POLRI. Namun karena rendahnya anggaran, semua dilaksanakan secara seadanya dan jauh dari sempurna. Maraknya kegiatan URC dalam kinerja di tubuh Polri menandai adanya pengaktifan operasionalisasi prinsip kepolisian modern yang di AS pada tahun 1970-an sudah ditinggalkan atau mulai berubah menuju aplikasi paradigma baru : Community Policing atau menjadikan masyarakat sebagai Polisi untuk melindungi dirinya sendiri.

Tugas Polisi yang mencakup tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan di samping tugasnya sebagai alat negara penegak hukum membuka format yang lebih luas kearah pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, tetap menitik beratkan kepada orientasi profesi dengan pertimbangan obyektif dan rasional. Dengan demikian, ada pergeseran lingkup tugas kepolisian dan penegakan hukum yang sempit ke arah lingkup yang lebih luas mencakup pemeliharaan ketertiban dan pelayanan sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks ini, seluruh upaya anggota Polri untuk mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat akan menjadi tanpa makna, bila tanpa partisipasi masyarakat yang secara sadar mampun menjadi ‘polisi’ di lingkungannya masing-masing. Sebab, sesuai dengan terori “Fixing Broken Window”, masyarakatlah yang paling dini mendeteksi kemungkinan adanya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitarnya. Konsep ini juga dikenal dengan sebagai “Community Based Prevention”, yakni pencegahan yang berlandaskan pada kekuatan masyarakat.
Di masa lalu, dalam penanggulangan kejahatan kerap kali digunakan unit-unit kecil yang disebut sebagai Small Effective Force (pasukan kecil yang efektif). Secara universal konsep ini dikenal sebagai paradigma konvensional dan perlahan ditinggalkan dengan menggunakan paradigma baru, yakni Community Policing.

Paradigma baru ini didasari oleh kenyataan bahwa sumber daya manusia kepolisian yang terbatas tidak mungkin mengamankan masyarakat secara solitair atau seorang diri. Polisi membutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Syarat utama dari paradigma baru ini adalah terjalinnya kedekatan hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat. Tepatnya, kemitraan yang harmonis.

Sinergi antara inisiatif masyarakat dan dukungan polisi merupakan kekuatan dan sarana pokok upaya mencegah kejahatan. Sebab, kejahatan adalah produk dari masyarakat, maka menjadi logis bila penangkalannya pun harus berakar pada masyarakat itu sendiri. Dengan paradigma baru ini Polri akan menitikberatkan pelaksanaan tugasnya pada upaya pencegahan (pre-emtif, preventif), dan meninggalkan paradigma lama yang mengutamakan aspek penindakan (represif).
Dalam mewujudkan profesionalisme anggota Polri sebagai polisi sipil dalam masyarakat yang demokratis yang harus dilakukan adalah perubahan kebudayaan organisasi. Perubahan kebudayaan organisasi Polri menuju Polri yang profesional mencakup :

  1. Kode Etik Polri

Kode etik Polri yang jelas dan operasional yang dapat dijadikan pedoman/acuan bagi para petugas kepolisian dalam melaksanakan pemolisiannya baik di tingkat Markas Besar (Mabes) Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resort (Polres) maupun Kepolisian Sektor (Polsek). Yang berisi aturan-aturan, norma-norma, moral, yang mencakup kewajiban yang harus dilakukan dan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh petugas kepolisian dari Bhayangkara Dua (Bharada) sampai Jenderal. Di samping itu, juga nilai-nilai kebanggaan dan hal-hal yang tercela serta memalukan bagi anggota Polri.

  1. Standarisasi dan Formalisasi Tugas Kepolisian

Standarisasi dan formalisasi tugas yang mencakup seluruh bagian atau fungsi kepolisian untuk tingkat nasional dibuat oleh Mabes Polri. Untuk tingkat Propinsi dibuat oleh Polda yang mengacu dari Mabes Polri dan mencakup corak masyarakat serta kebudayaannya yang berguna untuk pedoman dalam pemolisiannya. Dan secara mendasar dibuat oleh Polres sebagai bentuk aktualisasi pelaksanaan tugas pemolisiannya. Standarisasi dan formalisasi tugas tersebut mencakup hal-hal yang mendasar tentang uji kelayakan (fit and propper test), sistem penilaian kinerja, sistem penghargaan dan penghukuman, kepemimpinan dan pendelegasian wewenang.

  1. Uji kelayakan (fit and propper test)

Sistem uji kelayakan merupakan syarat utama bagi para calon pejabat di kewilayahan, yang dilakukan oleh tim independen dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Dan bagi peserta uji kelayakan diwajibkan membuat visi dan misinya serta implementasinya dalam pemolisiannya, upaya-upaya pemberdayaan sumber daya yang ada serta langkah-langkah mengeliminir atau mencegah terjadinya penyimpangan / KKN. Bagi bagian yang diberi kewenangan untuk menunjuk atau menentukan peserta uji kelayakan maupun tim penguji harus mempunyai standar dan syarat tertentu yang harus dimilikinya agar dapat bekerja secara efektif dan obyektif serta bertanggung jawab penuh atas penilaian dan keputusan yang dikeluarkan.

  1. Sistem penilaian kinerja

Sistem penilaian kinerja disesuaikan dengan standarisasi dan formalisasi tugas kepolisian dan digunakan bagi setiap petugas kepolisian pada tingkatannya masing – masing dengan maksud untuk mendorong produktifitas dalam pelaksanaan pemolisian atau tugas – tugas kepolisian lainnya. Bagi yang diberi kewenangan untuk menilai harus mempunyai standar dan syarat tertentu agar dapat bekerja secara efektif dan objektif serta bertanggungjawab penuh atas penilaian dan keputusan yang dikeluarkan.

  1. Sistem penghargaan dan hukuman

Sistem penghargaan dan penghukuman sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas kepolisian untuk memberikan penghargaan bagi yang berprestasi yang dapat memotivasi petugas kepolisian lainnya serta dapat menumbuh kembangkan produktivitas. Dan bagi petugas kepolisian yang melakukan penyimpangan harus bertanggungjawab dan dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  1. Kepemimpinan

Dalam organisasi Polri diperlukan pemimpin yang menguasai ilmu kepolisian yang digunakan sebagai dasar pemolisiannya disamping berani dalam menegakkan kebenaran, jujur, transparan, bertanggungjawab dan mampu memberi teladan bagi anak buahnya serta dapat dipercaya. Keberhasilan pemimpin dinilai berdasarkan peningkatan atau kemampuannya mendorong terciptanya kreatifitas dan produktifitas organisasi yang dipimpinnya. Dalam organisasi, pemimpin dapat melakukan tindakan – tindakan sebagai berikut :

  • Top management menjadi Agent of Change. Secara terus menerus memberikan motivasi dan semangat terhadap perubahan yang hendak dituju.
  • Manajemen partisipatif. Mengurangi hambatan komunikasi antar level jabatan.
  • Konsisten menerapkan reward and punishment yang tegas. Menekankan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang tidak berprestasi.
  • Dekat dengan bawahan dan adanya keteladanan.
  • Kemampuan membuat orang untuk bertanggung jawab.
  1. Organisasi pembelajaran

Membangun organisasi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan SDM baik melalui pendidikan formal ataupun latihan guna meningkatkan profesionalitas serta mamacu motivasi berprestasi dengan sistem kompetisi yang fair. Adapun tahapan dalam membangun sistem pembelajaran sebagai berikut :

  • Tingkatan terendah adalah ketidaktahuan.
  • Tingkatan kedua adalah kepedulian.
  • Tingkatan ketiga adalah pemahaman.
  • Tingkatan keempat adalah komitmen.
  • Tingkatan kelima adalah berperan, dan
  • Tingkatan tertinggi adalah refleksi.
  1. Motivasi.

Motivasi merupakan bagian dari kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupan, tak ubahnya sebuah “mesin” yang sering macet kerena terjadinya kerusakan-kerusakan, manusia pada hakekatnya juga demikian. Sedangkan manusia, menurut HEZBERG, secara psikologi merupakan motivator yang hadir dalam seseorang dikarenakan faktor intrinsik yakni imbalan yang disarankan pada saat dia bekerja, yang bermakna berkaitan langsung antara imbalan dan pekerjaan sehingga manusia akan termotivasi oleh dirinya sendiri.
Dilihat dari pola motivasi seseorang yang didasarkan cara memandang pekerjaan dan menjalani kehidupan, ada empat pola motivasi yaitu :

  • Prestasi : dorongan untuk mengatasi tantangan serta keinginan untuk maju dan berkembang.
  • Afiliasi : dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang secara efektif.
  • Kompetensi : dorongan untuk mencapai hasil kerja dengan kualitas tinggi.
  • Kekuasaan : dorongan untuk mempengaruhi orang-orang dan situasi.

Perkembangan dunia modern ini memang melahirkan berbagai fenomena sosial, politik, budaya dan ekonomi yang baru, yang pada akhirnya memperluas spektrum tugas kepolisian. Tugas kepolisian tidak lagi sekedar kuratif dan represif, namun juga preventif dan preemtif. Selain sebagai stabilisator, dinamisator dan motivator keamanan serta ketertiban masyarakat, Polri juga harus memainkan peran sebagai negosiator. Oleh sebab itu diperlukan adanya paradigma baru yang dapat menjawab tantangan jaman tersebut dan paradigma baru tersebut adalah community policing.

Seiring dengan semangat demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat, polisi adalah mitra masyarakat, demikian pula sebaliknya, masyarakat adalah mitra polisi. Selain itu, prinsip efektifitas dan efisiensi kemampuan negara serta keterbatasan jumlah personil Polri yang tak dapat mengejar laju perkembangan jumlah penduduk, menyebabkan pembinaan potensi masyarakat serta kemitraan polisi dan masyarakat perlu diintensifkan. Metode yang dikenal dengan nama Community Policing ini harus menjadi paradigma baru Polri.
Sinergi antara inisiatif masyarakat dan dukungan polisi merupakan kekuatan dan sarana pokok upaya mencegah kejahatan. Sebab, kejahatan adalah produk dari masyarakat, maka menjadi logis bila penangkalannya pun harus berakar pada masyarakat itu sendiri. Namun, keberhasilan seluruh upaya reformasi ini maupun paradigma baru yang dimunculkan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Polri. Tanpa kualitas yang memadai, semua ini hanya tinggal menjadi teori tanpa makna.

Paradigma baru Polri ini sesuai dengan visi masa depan bangsa Indonesia. Di mana dalil reformasi menuntut Polri harus lebih berorientasi kepada kebutuhan masyarakat daripada kebutuhan Polri sendiri. Dan seiring dengan semangat demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat, polisi adalah mitra masyarakat, demikian pula sebaliknya, masyarakat adalah mitra polisi. Selain itu, prinsip efektifitas dan efisiensi kemampuan negara serta keterbatasan jumlah personil Polri yang tak dapat mengejar laju perkembangan jumlah penduduk, menyebabkan pembinaan potensi masyarakat serta kemitraan polisi dan masyarakat perlu diintensifkan.

Penulis : Yolan

Editor : Edi

Publish : Tahang

Klik Icon Untuk Sharing