Tribratanews.kepri.polri.go.id – UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri mengamanatkan secara eksplisit tugas pokok Polri sebagai aparat kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Visi Polri di era reformasi adalah terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral, dan modern. Harapannya, Polri akan menjadi organisasi yang mampu memenuhi kebutuhan jaman, mampu menangapi perkembangan lingkungan, dan mampu menghadapi tuntutan masyarakat. Grand Strategi Polri mencanangkan adanya trust building (2005 – 2009), parnertship building (2010-2014), dan strive for excelence (2015 – 2025).

Salah satu kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan visi Polri tersebut adalah faktor komitmen moral kepemimpinan. Kepemimpinan Polri yang bermoral, visioner, kharismatis, dan profesional sangat diperlukan sehingga dapat membawa organisasi Polri ke arah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan bermoral. Kepemimpinan Polri yang baik dan bertanggungjawab perlu dioptimalkan sehingga akan dipahami, disadari, dan diamalkan oleh setiap pimpinan Polri di semua jenjang kepangkatan dan jabatan.

Kepemimpinan Polri yang menujung tinggi nilai-nilai luhur dan yang profesional akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh penerapan etika moral kepemimpinan. Artinya, seorang pemimpin Polri harus memegang teguh nilai-nilai moral ketaqwaan, seperti jujur, adil, bermoral, bermental baja, transparan, akuntabel, responsif, dan inovatif. Etika moral kepemimpinan sudah saatnya ditularkan oleh pimpinan Polri kepada semua anggota/anak buah/stafnya masing-masing sehingga tercermin dalam sikap, perilaku, dan perbuatan keseharian.
Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa pemberian motivasi pimpinan terhadap anggota masih belum sepenuhnya optimal dilakukan sehingga masih ada anggota yang sikap, perilaku dan perbuatannya tidak sesuai dengan peraturan disiplin, etika profesi, tri brata, dan catur prasetya. Sebagian kecil anggota Polri masih memiliki mental, moral, dan ketaqwaan yang lemah sehingga berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok Polri, khususnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan citra polri, yang pada akhirnya berimplikasi pada melemahnya kepercayaan masyarakat. Seorang pimpinan Polri di semua level kepangkaatan dan jabatan harus memiliki kompetensi, yakni pengetahuan (intelektualitas / knowledge), keterampilan / keahlian (skill), dan mentalitas ketagwaan (morallity / attitude), sehingga mampu mendorong anggota nya untuk berbuat baik dan tidak melakukan pelanggaran di lapangan.

Dalam melaksanan tugas pokok, seorang anggota Polri harus bersikap jujur, adil, dan bijaksana di tengah masyarakat sehingga akan dapat menciptakan citra Polri yang positif di tengah masyarakat. Tantangan tugas Polri yang semakin komplek dan beragam melahirkan berbagai godaan terhadap anggota Polri di tengah masyarakat, seperti godaan menerima penyuapan, menerima dana tertentu dan godaan untuk menyimpang dari aturan yang ada sehingga diperlukan mental dan moral yang kuat untuk membentengi diri dari berbagai godaan tersebut.
Salah satu kunci untuk membentengi diri dari berbagai godaan tersebut adalah dengan menguatkan nilai-nilai luhur Polri yang bersumber pada nilai-nilai moralitas, mentalitas, dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga setiap anggota Polri akan memahami segala tugas yang diembannya tanpa beban, tanpa pamrih dan tanpa adanya paksaan.

Polri dan Manajemen Perubahan

Dalam melaksanakan proses penegakkan hukum, memelihara kamtibmas, melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, Polri perlu melakukan perubahan dengan menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan menjunjung tinggi HAM dalam setiap melaksanakan tugas pokok Polri di lapangan sehingga akan meningkatkan citra di tengah masyarakat. Setiap perubahan yang terjadi di tubuh organisasi Polri pasti akan mengalami pro dan kontra, ada yang menolak dan ada yang mendukung, dan ada yang resisten dan ada yang adaptabel terhadap perubahan tersebut.

Oleh karena itu, dalam rangka melakukan pemulihan nilai-nilai luhur Polri maka diperlukan manajemen perubahan di lingkungan organisasi Polri, antara lain :

  • Vision

Dalam menerapkan manajemen perubahan, organisasi Polri harus merumuskan visi dan misi yang jelas, dimana visi yang ditetapkan harus mampu memberikan keyakinan kepada semua personil Polri akan adanya harapan dalam jangka waktu tertentu dapat tercapai hasil yang baik.

  • Open Mind.

Dalam menerapkan manajemen perubahan, organisasi Polri harus mampu membuka dan menyadarkan setiap personilnya untuk berpikir terbuka, adaptabel terhadap perubahan, responsive terhadap nilai-nilai yang positif dari luar, dan mencoba mentransformasikan perubahan dalam setiap pelaksanaan tugas pokok polri.

  • Insentive

Dalam menerapkan manajemen perubahan, organisasi Polri harus mampu memberikan rangsangan / stimulus kepada setiap personil agar supaya mereka termotivasi dan semangat dalam melaksanakan tugas. Pemberian insentif, tunjangan, dan remunerasi merupakan beberapa upaya untuk mendorong personil Polri bekerja sesuai dengan apa yang digariskan.

  • Resources

Dalam menerapkan manajemen perubahan, organisasi Polri harus mampu mengelola sumber daya organisasi mulai dari sumber daya manusia / personil, sumber daya materiil / logistic/sarana parasarana, sumber daya keuangan / anggaran, dan sistem / metode / HTCK kepolisian sehingga mampu menunjang pelaksanaan tugas Polri.

  • Alligment

Dalam menerapkan manajemen perubahan, organisasi Polri harus mampu meyakinkan kepada setiap personil untuk disiplin, kerja keras, loyal, berdedikasi dan taat / patuh terhadap berbagai aturan hukum yang ada serta memegang teguh kode etik profesi dalam melaksanakan tugas pokok Polri.

  • Action Plans.

Dalam menerapkan manajemen perubahan, organisasi Polri harus mampu menerjemahkan visi dan misi ke dalam rencana aksi yang bersifat nyata, kongkret dan operasional di lapangan sehingga setiap personil memahami tugas dan fungsinya masing-masing dalam setiap operasi penegakkan hukum yang digelar di lapangan.

Polri dan Pemulihan Nilai-Nilai Luhur

Sebagai organisasi pemerintah, Polri memiliki pedoman hidup. Pedoman hidup Polri adalah tri brata dan catur prasetya. Kedua pedoman hidup ini wajib dihafalkan, dihayati, diamalkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pokok Polri. Setiap anggota Polri wajib untuk mengaplikasikan semua poin penting yang tertera dalam tro brata dan catur prasetya.
Tri brata merupakan sumber rujukan anggota Polri yang merujuk pada nila—nilai luhur kepolisian Polri. Adapaun bunyi dari tri brata adalah : (1) Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa; (2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945; (3) Senantiasa melindungi, mengayomi Dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Sedangkan catur prasetya berbunyi sebagai insan bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara, untuk : Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan; Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia; Menjamin kepastian berdasarkan hukum, dan Memelihara perasaan tentram dan damai.
Tri brata dan catur prasetya harus menjadi pedoman, pegangan, dan panduan bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas. Setiap pelanggaran anggota dalam melaksanakan tugas sebenarnya disebabkan oleh tidak diaplikasikannya nilai-nilai luhur Polri yang bersumber dari tri brata dan catur prasetya sehingga sudah saatnya nilai-nilai luhur Polri yang tertuang dalam tri brata dan catur prasetya segera di aktualisasikan dalam kehidupan riel anggota Polri sehari-hari khususnya dalam pelaksanaan tugas pokok Polri agar supaya menjadi filter dan benteng agar supaya anggota Polri tidak melakukan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan melakuakan pelanggaran.

Pemenuhan nilai-nilai luhur sudah saatnya dilakukan oleh Polri sehingga akan mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri. Tantangan tugas yang berat, tuntutan tugas yang beragam, dan banyaknya godaan dalam melaksanakan tugas pokok mengharuskan organisasi Polri untuk segera melakukan pemenuhan nilai-nilai luhur Polri sehingga akan menjadi dasar dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Organisasi Polri yang paripurna sangat membutuhkan anggota Polri yang memegang teguh nilai-nilai luhur sebagaimana tertuang dalam tri brata dan catur prasetya serta etika profesi Polri sehingga akan membawa organisasi Polri ke arah yang lebih baik di tengah masyarakat yang dinamis.

Penulis : Tahang

Editor : Edi

Publish : Yolan

Klik Icon Untuk Sharing