Tribratanews.kepri.polri.go.id – Era globalisasi saat ini telah melahirkan berbagai isu-isu strategis pada level global, regional, nasional, maupun lokal. Berbagai isu yang lahir di era globalisasi seperti demokrasi, good governance, lingkungan hidup, kejahatan transnasional, dan hak asasi manusia (HAM), sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan umat manusia. Salah satu isu yang sampai saat ini terus diperdebatkan dan menjadi sorotan adalah isu HAM. Masalah HAM manusia menjadi isu penting di Indonesia, khususnya sejak reformasi dimana muncul kesadaran bersama agar supaya menjaga HAM dari setiap warga negara dan siapapun wajib menghormati HAM yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Perhatian besar bangsa Indonesia terhadap masalah HAM kemudian diwujudkan dengan adanya amandemen UUD 1945 dimana terdapat Bab X yang secara khusus mengatur tentang HAM. Selain itu, disahkan pula UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 11 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selanjutnya masing-masing kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), dengan tujuan agar supaya terjamin proses penegakan HAM dalam semua lapisan masyarakat, sehingga berbagai pelanggaran HAM di masa lalu, baik pelanggaran HAM berat, sedang, dan ringan, sejauh mungkin dapat dihindari.

Sebagai salah satu lembaga negara, Polri sangat konsen dengan proses penegakan HAM. Dalam rangka menegakan HAM, Polri di era reformasi melaksanakan reformasi struktural, instrumental, dan kultural, dengan berbasis pada paradigma polisi sipil, yang didalamnya terdapat fokus pada nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi oleh Polri. Sebagai aparat kamtibmas, aparat penegakan hukum, pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka Polri telah berkomitmen untuk menegakan HAM di tengah masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri. Polri telah meninggalkan budaya militeristik yang terbangun dalam ABRI di masa lalu dan telah membangun paradigma baru polisi sipil, polisi humanis, dan polisi demokratis, yang menjunjung tinggi HAM.

Melalui doktrin “tata tentrem kertaraharja”, tata laku “tri brata” dan “catur prasetya”, Polri di era globalisasi dan reformasi sekarang ini menginginkan proses penegakan hukum yang selalu berlandaskan pada HAM. Polri dirancang untuk menjadi pelopor dalam proses penegakan HAM dalam setiap pelaksanaan tugas pokok Polri. Oleh karena itu, disusun kode etik profesi Polri sebagaimana tertuang dalam Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), sebagai pedoman moral bagi Polri dalam melaksanakan tugas pokok di tengah masyarakat yang selalu harus berpegang teguh pada nilai-nilai HAM setiap warga negara Indonesia. Dalam kaitan ini, setiap anggota Polri diharapkan untuk menjunjung tinggi HAM dalam setiap proses penegakan hukum yang dijalankan. Artinya, Polri diminta untuk menegakan HAM dan menjadi teladan bagi lembaga lain dalam proses penegakan HAM di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dimana salah satu sila, yakni sila kedua : “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, sangat kental bermuatan HAM. Dalam konteks ini, proses penegakan HAM yang dijalankan oleh Polri selaras dan senafas dengan nilai-nilai Pancasila sehingga sangat strategis ketika Polri melakukan berbagai program dan kegiatan penegakan HAM di tengah masyarakat karena akan mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila “kemanusiaan” yang sangat penting bagi setiap elemen masyarakat untuk ditumbuhkembangkan guna terwujudnya Kamdagri yang mantap dan stabil. Proses penegakan HAM yang dijalankan oleh Polri sangat penting karena akan berkontribusi pada akselerasi tumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusian di tengah masyarakat, dimana toleransi, gotong royong, tepa selira, dan saling menghormati antar warga negara, antar kelompok, dan antar warga negara dengan negara merupakan bagian penting dalam memperkokoh terwujudnya Kamdagri.

Hal ini sangat strategis, mengingat dalam praktek nyata kehidupan sehari-hari di Indonesia sekarang ini, muncul berbagai pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok di tengah masyarakat sehingga sangat mengaancan nilai-nilai kemanusiaan yang termaktub dalam Pancasila. Fakta menunjukkan bahwa di era reformasi sekarang ini, muncul konflik horizontal dan konflik vertikal di tengah masyarakat yang kemudian melahirkan pelanggaran HAM, seperti pengrusakan rumah ibadah, ancaman kelompok mayoritas terhadap mayoritas, penodaan agama, penghinaan antar suku, kekerasan berbau SARA, dan tindakan diskriminasi lainnya di tengah masyarakat sehingga sangat berpotensi melanggar HAM. Ruang kebebasan yang diberikan pada era reformasi telah disalahartikan oleh kelompok tertentu untuk sebebas-bebasnya melakukan tindakan yang cenderung melanggar hukum dan HAM sehingga membahayakan kamtibmas dan kamdagri.

Di lain pihak, Polri juga sering dikritik oleh berbagai kalangan karena dianggap melakukan pelanggaran HAM di masa Orde Baru ketika masih bergabung dalam organisasi ABRI, sehingga di era reformasi sekarang ini, Polri dituntut untuk selalu menegakan HAM dalam setiap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, tindak kejahatan, dan pelanggaran hukum lainnya. Polri didorong untuk transparan, terbuka, dan akuntabel dalam setiap proses penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, dan pemberkasan BAP terhadap semua saksi, tersangka, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan memegang teguh aturan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Demikian, pula dalam proses pemeliharaan kamtibmas, Polri tidak boleh melakukan pelanggaran HAM ketika melakukan pengamanan unjuk rasa atau demonstrasi yang marak belakangan ini. Dalam proses pelayanan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat, Polri dtuntut pula untuk selalu adil, terbuka, dan jujur kepada setiap masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan menghindari potensi pelanggaran HAM.

Berbagai kasus salah tangkap, rekayasa kasus, penyiksaan terhadap saksi, pemerasan terhadap tersangka, diskriminasi dalam pelayanan, gaya represif dalam pengamanan unjuk rasa, dan berbagai pelanggaran HAM yang pernah terjadi di masa lalu, yang dilakukan oleh oknum Polri sudah saatnya ditinggalkan dan sekuat tenaga melakukan berbagai upaya untuk menghormati dan menjujung tinggi HAM dalam setiap pelaksanaan tugas pokok Polri. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum Polri harus dijadikan pelajaran bagi Polri untuk menatap masa depan dan sebagai bekal dalam menerapkan polisi sipil sebagai paradigma baru yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan, dimana tindakan persuasif lebih diutamakan dan sejauh mungkin meninggalkan tindakan represif militeristik yang berpotensi melanggar HAM.

Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penegakan HAM yang dilakukan oleh Polri di semua level, baik Mabes Polri, Polda, Polres, dan Polsek, melalui berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada penegakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang tertuang dalam ideologi Pancasila. Proses penegakan HAM yang dijalankan oleh Polri akan dapat mempercepat implementasi nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat sehingga akan dapat mendukung Kamdagri yang kondusif. HAM yang merupakan produk globalisasi harus ditangkap, direspon dan dimanfaatkan secara positif oleh organisasi Polri di era reformasi untuk mengokohkan ideologi Pancasila, terutama sila “kemanusiaan” sehingga terwujud tolrensi, kerukunan, dan harmonisasi sosial di tengah masyarakat dalam rangka terciptanya Kamdagri. (Agus. S).

Penulis : Gilang

Editor : Edi

Publish : Yolan

Klik Icon Untuk Sharing