Tribratanews.kepri.polri.go.id –  Terjadinya Illegal Fishing di Indonesia

(1) Potensi sumberdaya perikanan laut maupun perairan umum Kalimantan Barat cukup besar,
(2) Penduduk Kalimantan Barat sebagian besar tinggal di daerah pesisir sehingga pada umumnya mereka memilih profesi sebagai nelayan serta
(3) pengetahuan tentang pembudidayaan ikan yang dimiliki masyarakat pesisir pada umumnya masih sangat terbatas

Cara mengatasi Pencurian ikan di laut Indonesia
– Memanpatkan nelayan Indonesia
Kalau nelayan itu berada di semua laut Indonesia dan mampu beroperasi di sana, maka nelayan juga berperan sebagai mata dan telinga kita terhadap kapal asing. Mereka jadi khawatir begitu masuk penuh kapal Indonesia,” tutur dia.

– Armada laut
menyediakan armada kapal untuk nelayan agar digunakan di seluruh laut Indonesia.

– Mitra
mengundang mitra yang sudah mempunyai kapasitas besar untuk mencari ikan, dengan syaratnya mereka tidak boleh pakai trawl, tidak boleh pakai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan

beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri,

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia beriteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum.
Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang mengambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

2. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI.

3. Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasan hakim

4. Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2005 tentang

Penegakan Hukum Pidana Perikanan
Sistem peradilan pidana secara umum merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menangulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai kepada penegak hukum. Berapa banyak laporan kapal ikan asing yang masuk ke suatu wilayah pengelolaan perikanan baik dari laporan masyarakat pesisir/nelayan atau tertangkap tangan oleh Pengawas Perikanan, berapa banyak yang dapat diselesaikan penyidik, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesakan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es.
Masih banyak pelaku illegal fishing yang tidak tertangkap dan atau tidak ditangkap, yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana pelakunya tidak dapat ditentukan atau “crimes without victims”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan.
Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana perikan. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.
Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut :
(1) peranan yang ideal;
(2) peranan yang seharusnya;
(3) peranan yang dianggap oleh diri sendiri
(4) perana yang sebenarnya dilakukan.

 

Penulis    : Yolan

Editor     : Edi

Publish   : Tahang

Klik Icon Untuk Sharing