Kebijakan Penegakan Hukum

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Pada masa Orde Baru, kebijakan penegakan hukum masih mengacu pada sumber hukum dan tata urutan perundang – undangan yang berlaku sesuai Ketetapan MPRS No. XX / 1966 sebagai berikut :

  • Undang – Undang Dasar 1945.
  • Ketetapan MPR
  • UU / Perpu
  • Peraturan Pemerintah
  • Keputusan Presiden
  • Peraturan Pelaksanaan Lain seperti – Peraturan Menteri – Instruksi Menteri, dll.

Dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997 yang menggantikan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1961, maka telah memuat cukup lengkap pengaturan tentang pemolisian dalam ancang – ancang kemandirian dan profesionalisme serta lingkup tugas memelihara keamanan dalam negeri dalam proyeksi pembedaan kepolisian dari militer, serta penegakan hukum telah mulai menggunakan paradigma baru hak asasi manusia. Namun, nuansa politis belum kondusif dan masih terkait dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1982 dan doktrin pertahanan keamanan negara serta masih berlakunya Undang – Undang Nomor 11/PNPS/ 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.

Aktualisasi penegakan hukum, khususnya dalam rangka criminal justice system masih diwarnai perbedaan persepsi tentang wewenang Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, seperti diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997. Rumusan tersebut sedikit mengundang tanggapan dari para pengemban fungsi kepolisian khusus. Selain itu, nuansa politik ketatanegaraan dan pemerintahan pasca Pemilu 1997 bersifat otoriter birokratis, penonjolan kekuasaan dan cenderung mengutamakan penindakan represif dalam rangka menciptakan stabilitas. Keadaan ini secara diam – diam telah membentuk budaya penegakan hukum yang khas seperti yang dapat dilihat dalam sikap perilaku aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara).

Pasca Pemilu 1999, arah kebijakan penegakan hukum, antara lain menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia. Substansi – subtansi tersebut dengan sendirinya menjadi paradigma dan acuan bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Namun demikian, aktualisasi dari berbagai kebijakan penegakan hukum tersebut belum dapat terlihat langsung di lapangan, karena berbagai undang – undang dan peraturan pelaksanaannya masih terkait dengan kebijakan lama yang memerlukan perubahan dan penyesuaian, terutama Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1997 dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1982.

Pasca sidang istimewa MPR – RI Tahun 2001, kebijakan penegakan hukum telah secara tegas menuntut kemandirian aparat penegak hukum yang didukung dengan profesionalisme, sehingga tidak terpengaruh oleh kepentingan politik dan bentuk kekuasaan lainnya. Lahirnya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, pengganti Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1997, yang menggunakan paradigma baru dalam pemolisian, maka penegakan hukum oleh Polri lebih bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan politik dan atau bentuk kekuatan lainnya.

Bentuk – Bentuk Pemolisian

Pasca Pemilu Tahun 1997, bentuk – bentuk pemolisian awalnya masih menunjukkan ciri – ciri pemolisian pada Orde Baru, karena kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan serta kebijakan penegakan hukum dan peraturan perundang – undangannya belum banyak berubah, baik substansi maupun wataknya. Bentuk – bentuk pemolisian merupakan refleksi dari sikap dan perilaku kepolisian dalam setiap tataran penyelenggaraan tugas kepolisian.

Dalam tataran represif yustisial, pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian diintervensi oleh kekuatan struktural ke – ABRI – an sehingga tidak menghasilkan obyektifitas pelaksanaan tugas dan masih terdapat interpretasi dari motif kejahatan / kriminal biasa ke arah motif politis. Dalam tataran represif non – yustisial, bentuk penindakan sering tampil dengan komando dan pengendalian dari militer aparat teritorial berdasarkan pada doktrin pertahanan keamanan negara. Dengan demikian, metoda – metoda pemolisian dalam tataran represif non yustisial dengan sendirinya terbiasa dengan metoda militeristik. Dalam tataran fungsi kepolisian preventif, berupa pengaturan, pengawalan, penjagaan, dan patroli dilakukan Polri sebagai bagian dari tugas Gabungan ABRI ( Garnisun ), sehingga tidak tampil secara mandiri. Sedangkan dalam tataran fungsi kepolisian pre – emtif, peran Babinkamtibmas yang ditugaskan ke desa- desa selalu dalam keterpaduan dengan aparat teritorial ( Binter ) dan militer.

Pasca Pemilu tahun 1999, political will dan paradigma supremasi hukum mulai dikembangkan melalui berbagai produk perundang – undangan. Pada tataran represif yustisial, paradigma supremasi hukum dan hak asasi manusia semakin mencuat ke permukaan, sehingga proses represif yustisial lebih terlihat lagi. Sementara intervensi dari luar terhadap fungsi penyidikan kepolisian tidak lagi terlihat, sehingga dapat dikatakan telah ada kemandirian. Dalam tataran represif non – yustisial, kepolisian belum memiliki pola operasional yang baku sesuai dengan status dan kedudukannya yang telah mandiri terlepas dari TNI. Selain itu, masih ada usaha – usaha menggunakan satuan Polri dan TNI untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam tataran fungsi kepolisian preventif, pelaksanaan tugas kesamptaan dan pembinaan masyarakat dilakukan oleh Polri sendiri, tanpa ada intervensi dari TNI. Sedangkan dalam tataran fungsi kepolisian pre – emtif, kepolisian mengintensifkan koordinasi lintas sektoral dan pengemban fungsi kepolisian lainnya.

Pasca Sidang Istimewa Tahun 2001, political will yang mendorong kemandirian Polri melalui lahirnya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Dalam tataran represif yustisial, Polri masih mengalami hambatan dari pihak – pihak yang mempunyai kepentingan. Penegakan hukum semakin giat dilaksanakan dan dijadikan ukuran kinerja kepolisian, namun demikian intervensi politik dalam penegakan hukum tetap berlangsung. Dalam tataran represif non – yustisial, berbagai bentuk pemolisian didukung dengan kewajiban umum kepolisian yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam tataran fungsi kepolisian preventif, diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Selain itu diatur juga dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sedangkan dalam tataran fungsi kepolisian pre – emtif, metoda community policing mulai diterapkan untuk memberdayakan masyarakat dalam menjaga lingkungannya dan membantu tugas – tugas kepolisian. Namun, masih terdapat pemahaman yang keliru tentang pengamanan swakarsa yang dipersepsikan masyarakat, dengan munculnya berbagai satuan tugas, komando dan laskar – laskar yang melakukan berbagai tindakan kepolisian secara tidak sah dan melawan hukum.

Akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan dari catatan diatas bahwa :

  • Setiap undang – undang memiliki hubungan signifikan dengan kondisi tertentu dari kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta ada kontekstual setiap undang – undang dengan kondisi ketatanegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan selama undang – undang tersebut diproses. Hal ini termasuk juga dalam proses lahirnya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
  • Status kepolisian selalu mengalami perubahan tergantung pada political will pemerintahan, sistem ketatanegaraan yang dijalankan dan tuntutan masyarakat atas tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menjamin status dan kedudukan Polri dalam kemandirian dan profesionalisme.
  • Kebijakan penegakan hukum masih mengacu pada sumber hukum dan tata urutan perundang – undangan yang berlaku. Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Kebijakan penegakan hukum secara tegas menuntut kemandirian aparat penegak hukum yang didukung dengan profesionalisme, sehingga tidak terpengaruh oleh kepentingan politik dan bentuk kekuasaan lainnya. Dengan demikian, penegakan hukum oleh Polri lebih bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan politik dan atau bentuk kekuatan lainnya.
  • Bentuk – bentuk pemolisian merupakan refleksi dari sikap dan perilaku kepolisian dalam setiap tataran penyelenggaraan tugas kepolisian, baik tataran represif yustisial, represif non -yustisial, fungsi kepolisian preventif maupun fungsi kepolisian pre-emtif. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menjamin dan mengatur bentuk – bentuk pemolisian, dengan metoda community policing, meskipun Polri masih mengalami hambatan dari pihak – pihak yang mempunyai kepentingan atau pun intervensi politik dalam penegakan hukum yang dijalankannya. Selain itu masih terdapat pemahaman yang keliru tentang pengamanan swakarsa yang dipersepsikan masyarakat. (Irvan Indarta).

Penulis : Yolan

Editor : Edi

Publish : Tahang

Klik Icon Untuk Sharing