Tribratanews.kepri.polri.go.id – Peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Polri, sebelum diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168 ) adalah Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonsia ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710 ) sebagai penyempurnaan dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kepolisian Negara ( Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289 ).

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997 telah memuat pokok – pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1988 ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 3368 ) dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369 ), sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring merebaknya fenomena supremasi hukum, hak azasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Polri. Hal ini justru menimbulkan berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Tuntutan perubahan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997 semakin merebak sejalan maraknya tuntutan reformasi ke arah perwujudan supremasi hukum, kepolisian yang mandiri dan profesional, demokratisasi dan perlindungan hak – hak azasi manusia. Era reformasi telah melahirkan kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan yang kondusif serta suasana kemasyarakatan yang mendukung terwujudnya perubahan undang – undang yang memuat paradigma baru pemolisian dan diharapkan dapat memberikan penegasan watak Polri sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara , Ketetapan MPR RI No. VI / MPR / 2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII / MPR / 2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi dan peran Polri serta pemisahan kelembagaan TNI dan Polri sesuai dengan peran dan fungsi masing – masing. Sesuai ketentuan – ketentuan tersebut, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Polri dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Sebagai tindaklanjut ketentuan tersebut, maka lahirlah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang – undang ini mengatur pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Polri dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun teknik profesi, terutama hak asasi manusia. Selain itu, undang – undang ini menampung pengaturan tentang keanggotaan Polri sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Polri, baik hak kepegawaian, hak politik maupun kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Substansi lain yang baru adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberika saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanah Ketetapan MPR RI No. VII / MPR / 2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI. Selain itu, terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri. Oleh karena itu tidak berlebihan bila dibahas bagaimana politik hukum berperan dalam proses pembentukan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kontekstual Peraturan Perundang – Undangan Kepolisian

Setiap undang – undang memiliki hubungan signifikan dengan kondisi tertentu dari kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, ada kontekstual setiap undang – undang dengan kondisi ketatanegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan selama undang – undang tersebut diproses. Demikian juga dengan peraturan perundang – undangan kepolisian.

Fungsi kepolisian sebagai bagian integral dari fungsi pemerintahan, dengan sendirinya mengikuti variasi yang berkembang dalam kondisi ketatanegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, khususnya dalam pengaruhnya terhadap produk – produk hukum yang mengatur penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Dalam pasal II Aturan Peralihan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( naskah sebelum perubahan) dinyatakan bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang – Undang Dasar ini.

Menindaklanjuti ketentuan aturan peralihan tersebut, ada peraturan perundang – undangan mengenai kepolisian yang belum ada penggantinya dan dianggap berlaku adalah ketentuan – ketentuan yang termuat dalam staatsblad tahun 1858 Nomor 17, staatsblad tahun 1918 Nomor 125, staatsblad tahun 1918 Nomor 126, Ordonansi yang termuat dalam staatsblad tahun 1934 Nomor 210 yang merupakan penyempurnaan dari staatsblad tahun 1918 Nomor 125 tentang wewenang kepolisian. Selain itu juga terdapat berbagai politie – keur yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang mengatur masalah – masalah ketertiban di daerah. Keadaan tersebut berlangsung sampai terdapat ketentuan mengenai kepolisian dalam Undang – Undang Sementara Republik Indonesia Tahun 1950. Pasal 130 menyatakan bahwa untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan kepolisian yang diatur dengan undang – undang.

Namun, penyelenggaraan fungus kepolisian tidak pernah diatur dalam undang – undang sampai dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejak diundangkannya undang – undang tersebut bersamaan dengan integrasi Polri ke dalam ABRI, maka pengaturan penyelenggaraan fungsi kepolisian dilaksanakan melalui peraturan perundang – undangan yang terintegrasi dalam ABRI, kecuali menyangkut proses pidana diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ).

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1961 mampu bertahan selama 36 (tiga puluh enam) tahun sampai dengan diundangkannya Undang – Undang Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997. Keadaan tersebut erat kontekstualnya dengan kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan Orde Lama dengan Demokrasi Terpimpin yang beralih pada Orde Baru dengan kekuasaan pemerintahan yang sentralistik berada pada Presiden dalam nuansa politik mayoritas tunggal dan peran ABRI yang dominan. Penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam periode itu, dengan sendirinya memiliki nuansa dan karakteristik tersendiri sesuai jamannya.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997 telah memuat pokok – pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang didasarkan pada paradigma baru dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Status Kepolisian

Dalam masa Orde Baru, status kepolisian masih didominasi oleh keterikatan yang kuat sebagai bagian integral ABRI. Polri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ABRI. Dalam menunaikan tugas pokoknya, Polri bukanlah kekuatan yang berdiri sendiri. Semangat, doktrin, organisasi dan program – program Polri adalah bagian dari ABRI yang dibangun sebagai salah satu bagian dari keseluruhan sistem nasional untuk mewujudkan cita – cita dan tujuan nasional.

Dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997, menegaskan bahwa walaupun merupakan unsur ABRI, Polri bukan militer. Namun, pada hakekatnya tidak membawa pengaruh terhadap status Kepolisian, karena masih terikat pada ketentuan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Setelah pergantian pimpinan nasional pada tahun 1998, mulai terlihat adalanya political will kearah perubahan status kepolisian, sejalan dengan tuntutan reformasi yang menuntut penghapusan dwi fungsi ABRI serta terpisahnya POLRI dan ABRI.

Proses perubahan status kepolisian terus bergulir dan berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1999, maka dilakukan pemisahan POLRI dari ABRI pada tanggal 1 April 1999. Dengan demikian status kepolisian dalam proses menuju Polri yang mandiri dan profesional. Pasca Pemilu 1999, gaung pemisahan POLRI dan TNI menuju kemandirian status, semakin santer sejalan dengan tuntutan ditegakkannya supremasi hukum dan profesionalisme kepolisian.

Political will pemantapan status kepolisian dalam rangka penyelenggaraan negara ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. IV / MPR / 1999 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 yang dalam arah kebijaksanaan bidang Pertahanan dan Keamanan butir 5 disebutkan bahwa menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia secara bertahap dan berlanjut dengan meningkatkan keprofesionalannya, sebagai alat negara penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat selaras dengan perluasan otonomi daerah. Kemudian dipertegas dengan keluarnya Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden.

Pasca Sidang Istimewa MPR – RI tahun 2001, status dan kedudukan Kepolisian Negara RI masih tetap didasarkan kepada Undang – Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR – RI No. VI / MPR / 2000, Ketetapan MPR – RI No. VII / MPR / 2000, dan dipertegas dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

  • Sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara.
  • Sebagai pengemban fungsi kepolisian.
  • Sebagai alat negara.
  • Kepolisian Nasional.
  • Polri dibawah Presiden.
  • Selaku penyidik dalam rangka criminal justice system (sesuai KUHP).
  • National Central Bureau Interpol Indonesia.
  • Dan status serta kedudukan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. (Irvan Indarta).

Penulis : Yolan

Editor : Edi

Publish : Tahang

Klik Icon Untuk Sharing