Tribratanews.kepri,polri.go.id – Sejak bergulirnya reformasi sistem politik dan pemerintahan tahun 1999, Polri telah melakukan reformasi aspek struktural, instrumental dan kultural. Pemisahan struktur Polri dari TNI serta penempatan struktur Polri dibawah langsung Presiden RI merupakan awal langkah dilakukannya reformasi struktural Polri. Langkah ini kemudian diikuti dengan diterapkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menjadi pilar reformasi aspek instrumental Polri. Polri juga melakukan reformasi aspek kultural melalui perubahan paradigma Polri dari kepolisian yang berwatak militeristik menjadi kepolisian yang berwatak sipil (civilian police) serta perubahan pendekatan dari antagonis menjadi progonis, yakni dari pendekatan lama yang menitikberatkan pada pendekatan reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah kamtibmas.

Namun dalam kenyataannya, reformasi kultural yang dilaksanakan Polri hingga saat ini belum mengalami perubahan yang signifikan. Masih banyaknya kasus pelanggaran hukum atau penyelewengan yang dilakukan anggota Polri merupakan indikator bahwa reformasi kultural yang dijalankan Polri selama ini masih cenderung bersifat formal-prosedural semata. Reformasi kultural Polri belum menyentuh aspek budaya organisasi Polri, sehingga dari waktu ke waktu sikap dan perilaku hampir sebagian besar anggota Polri masih mengadopsi paradigma lama. Masih banyak anggota Polri yang sibuk mengejar posisi (simbolic capital) dan sumberdaya ekonomi (economic capital), sehingga tidak jarang terjadi kompetisi dan konflik antar anggota yang berakibat terjadinya pelanggaran hukum dan kode etik kepolisian serta dikorbankannya kepentingan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan budaya (cultural knowledge) organisasi Polri yang lama terdisposisi kedalam pengetahuan budaya organisasi Polri saat ini.

Kultur Organisasi Polri

Reformasi kultural Polri yang diharapkan mampu merubah paradigma berfikir, bersikap dan perilaku anggota Polri dalam kenyataannya masih mengadopsi paradigma lama. Berbagai penyimpangan yang dilakukan anggota Polri (police deviance) seperti penerimaan suap, korupsi polisi, kekerasan polisi dan lain-lain menunjukkan bahwa reformasi kultural Polri belum menyentuh perubahan aspek budaya organisasi, namun hanya sebatas perubahan formal-prosedural semata. Perubahan paradigma yang dicanangkan dalam reformasi kultural Polri belum sepenuhnya menanggalkan pola-pola budaya organisasi masa lalu, sehingga mempengaruhi kredibilitas dan akuntabilitas Polri saat ini.

Untuk mengetahui dan memahami budaya organisasi kepolisian dan kaitannya dengan reformasi kultural Polri, kita dapat menggunakan kerangka analisis konsep field, habitus dan capital yang dikembangkan Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, habitus adalah suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah (durable, transposible disposition) yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara obyektif. Sedangkan field (ranah) adalah ruang khusus yang ada di dalam masyarakat, seperti ranah pendidikan, ranah ekonomi, ranah budaya, ranah agama, dan ranah sosial-politik. Ranah membentuk habitus yang sesuai dengan struktur dan cara kerjanya, namun habitus juga membentuk dan mengubah ranah sesuai dengan strukturnya. Sementara capital meliputi benda-benda material (yang dapat memiliki nilai simbolik) dan berbagai atribut ‘yang tak tersentuh’, namun memiliki signifikansi secara kultural, misalnya prestise, status dan otoritas (yang dirujuk sebagai modal simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi).

Ranah Kepolisian (the Field of Policing)

Ranah kepolisian (the field of policing) adalah sebuah ruang sosial dari konflik dan kompetisi yang tersusun atas hierarki imbalan (capital) dan sanksi (negative capital). Ranah kepolisian berada dalam posisi subordinat atau dominasi bidang kekuasaan dengan prestise yg relatif rendah dalam hal modal ekonomi, namun mendapat penghargaan dari masyarakat dan dukungan pemerintah (modal politik dan modal simbolis). Sebagai sebuah institusi, kepolisian dibangun melalui proses politik yang ditujukan untuk menegakkan hukum, memelihara kamtibmas dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Karena posisi simboliknya yang tinggi ditengah masyarakat, anggota kepolisian memilki kepentingan pribadi (vested interest) terhadap kekuasaan diskresi untuk penyelidikan, penyidikan dan menangkap pihak-pihak yang dianggap melanggar hukum.

Dalam ranah kepolisian, para anggota kepolisian juga bersaing untuk mengendalikan berbagai jenis sumber daya atau modal yang ada. Untuk bertahan dalam posisinya, petugas kepolisian memerlukan modal sosial dan modal budaya. Modal sosial (dalam bentuk dukungan jaringan kerja) merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa mereka dilindungi, tidak saja terhadap bahaya eksternal atau permusuhan yang terkait dengan pekerjaan polisi, tetapi juga terhadap praktek-praktek pengawasan atau manajemen yang dianggapnya sewenang-wenang. Masih banyak anggota kepolisian yang masih menerapkan pola organisasi militer yakni ketaatan atau loyalitas terhadap atasan, sehingga untuk mendapatkan perhatian atau dukungan atasan maka anggota kepolisian memberikan “imbalan”. Hal ini juga bertujuan agar anggota kepolisian tersebut terhindar dari masalah atau hukuman ketika melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Pola hubungan ‘mutual simbiosis’ yang terus-menerus terulang tersebut selanjutnya terakumulasi membentuk modal sosial.

Petugas kepolisian juga memerlukan modal budaya berupa informasi, pengetahuan dan kompetensi. Karena sebagian besar pekerjaan polisi di tingkat operasional membutuhkan penilaian individual, respon cepat dan keputusan diskresi, maka tindakan situational kepolisian dibenarkan, yakni tindakan yang diambil sebagai permintaan situasi, dan kemudian dibenarkan oleh peraturan yang ada. Petugas kepolisian yang mampu membangun jaringan informan yang baik, menguasai peraturan hukum dan birokrasi serta mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan akan dihargai lebih tinggi. Seluruh pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki anggota tersebut merupakan modal budaya.

Modal fisik (physical capital) dalam ranah kepolisian berkaitan dengan kekuatan dan daya tahan fisik. Anggota kepolisian yang memiliki kekuatan dan daya tahan fisik dianggap memiliki modal fisik yang lebih baik. Kekuatan dan daya tahan fisik dibutuhkan untuk pekerjaan kepolisian yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan. Untuk meningkatkan disiplin dan daya tahan fisik, maka dilakukan pelatihan-pelatihan fisik. Polisi wanita yang dianggap memiliki fisik dibawah laki-laki pada akhirnya memiliki modal fisik yang rendah (negative capital).

Sedangkan modal simbolik yang didasarkan atas reputasi, opini dan representasi ditentukan oleh habitus yang dominan, namun bisa juga dibangun oleh hukum atau kebijakan. Dalam visi polisi sebagai pemberaantas kejahatan, anggota kepolisian yang memiliki modal simbolik paling besar adalah mereka yang berhasil menangkap penjahat, yang dipercaya dapat melindungi warga dan memiliki pengalaman lebih baik. Sedangkan dalam visi kepolisian yang berorientasi mengatasi masalah (solve problem oriented) atau pemolisian masyarakat (polmas) berusaha mengubah pandangan tersebut melalui pengenalan alternatif sumber modal simbolik dengan kemampuan mengatasi masalah, bekerjasama dengan masyarakat atau memberi layanan masyarakat.

Habitus Kepolisian (the Habitus of Policing)

Habitus kepolisian dapat dipandang sebagai sebuah budaya kepolisian yang disadari maupun tidak disadari telah mendisposisikan budaya organisasi masa lalu kedalam budaya kepolisian saat ini dan membentuk pengetahuan budaya (mental, cara berfikir, sikap dan perilaku) dikalangan anggota kepolisian. Habitus kepolisian juga terbangun dari sistem rekruitmen, sistem pendidikan dan pelatihan, sistem pembinaan dan praktek manajemen organisasi yang diterapkan di kepolisian. Untuk memahami habitus kepolisian, Janet Chan (2004) menggunakan empat tipologi pengetahuan budaya yang dikembangkan Sonja Sackmann (1991), yakni axiomatic knowledge (pengetahuan aksioma), dictionary knowledge (pengetahuan kamus), directory knowledge (pengetahuan direktori), dan recipe knowledge (pengetahuan resep). Selain ke empat tipologi tersebut, terdapat tipologi ke lima yang berkaitan dengan disposisi fisik atau bentuk tubuh. Mengacu pada konsep Bourdeau, tipologi tersebut dikenal dengan pengetahuan bentuk tubuh (bodily knowledge).

1)   Pengetahuan Aksioma

Pengetahuan aksioma (axiomatic knowledge) adalah pengetahuan yang terbukti dengan sendirinya (self-evident), atau apa yang Pierre Bourdieu sebut sebagai doxa, yakni kepercayaan dan nilai-nilai tak sadar, berakar mendalam, mendasar, yang dipelajari (learned), yang dianggap sebagai universal-universal yang terbukti dengan sendirinya (self-evident). Doxa cenderung mendukung pengaturan sosial tertentu pada ranah tersebut, dan dengan demikian mengistimewakan pihak yang dominan dan menganggap posisi dominan tersebut sebagai terbukti dengan sendirinya (self-evident) dan lebih disukai secara universal (universally favorable).

Doxa kepolisian adalah jaminan kebenaran tentang pekerjaan polisi yang tak terbantahkan, yakni memerangi kejahatan, menjaga ketertiban dan melindungi kehidupan dan harta benda masyarakat. Peter Manning (1978) menggambarkan pandangan masyarakat tentang polisi sebagai karakteristik yang penuh semangat, berbahaya dan efisien. Pandangan heroik masyarakat terhadap polisi sebagai penangkap penjahat dan pemberantas kejahatan tersebut dipicu oleh pandangan petugas kepolisian itu sendiri. Publik pada gilirannya menuntut lebih atas tugas pemberantasan dan pencegahan kejahatan. Tuntutan-tuntutan masyarakat ini kemudian diubah oleh organisasi polisi menjadi kriteria yang terdistorsi untuk promosi, keberhasilan dan keamanan. Akibatnya, polisi sering membuat perbedaan antara pekerjaan riil polisi dan pekerjaan rutin yang mereka melakukan. Namun, sangat sedikit waktu yang dihabiskan petugas dilapangan daripada apa yang mereka anggap sebagai fungsi utama mereka. Tugas riil polisi tersebut selanjutnya menjadi sumber kepuasan dan frustrasi. (Siswanto).

Penulis : Gilang

Editor : Edi

Publish : Tahang

Klik Icon Untuk Sharing