Tribratanews.kepri,polri.go.id – Aspek penting lain dari doxa kepolisian berkaitan dengan dominasi kejantanan (masculinity). Kebutuhan untuk menggunakan paksaan dalam beberapa situasi sering disamakan dengan kebutuhan untuk menggunakan kekuatan fisik, memerangi kejahatan secara agresif dan gigih dengan menyamakan fisik dan maskulinitas, kepolisian umumnya dianggap sebagai pekerjaan pria. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar pekerjaan polisi adalah tentang pemeliharaan, layanan dan resolusi konflik yang memerlukan hubungan interpersonal dan keahlian pemecahan masalah. Pengenalan pemolisian masyarakat (polmas) dan perekrutan petugas perempuan di berbagai kesatuan polisi telah menyajikan sebuah tantangan untuk dimensi pengetahuan budaya ini, tapi doxa polisi sebagai pemberantas kejahatan terus mendominasi, dan akibatnya membentuk keyakinan bahwa pekerjaan polisi pada dasarnya merupakan pekerjaan pria. Kekuatan doxa ini menjadi sedemikian rupa sehingga pekerjaan fisik tersebut telah diterima oleh polisi wanita dan polisi pria sebagai tatanan alam dan tidak membutuhkan pembenaran.

2)   Pengetahuan Kamus : Kategorisasi Polisi

Pengetahuan ini menyediakan definisi dan penandaan orang, hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang dihadapi polisi dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Dalam melakukan tupoksinya, kepolisian memerlukan petugas untuk merangkum situasi yang kompleks dan ambigu dalam waktu singkat dan mengambil beberapa tindakan. Oleh karena itu, petugas mengembangkan kategorisasi terhadap lingkungan sosial dan orang-orang yang dicurigainya. Petugas lapangan kadang membuat kategorisasi normal dan abnormal untuk lingkungan sosial tertentu. Kategorisasi ini bertujuan untuk membedakan atau menandakan berbagai kelompok masyarakat yang ada disebuah wilayah yang dianggapnya dapat menimbulkan gangguan keamanan atau ketertiban.

Pengetahuan ‘kamus’ juga berlaku untuk pekerjaan polisi itu sendiri. Doxa bahwa kepolisian sebagai pemberantas kejahatan berarti bahwa perbedaan seksual sudah tidak lagi dipertentangkan dalam pengaturan kerja polisi : fisik versus emosional, luar (di jalan) versus dalam (di kantor), kerja menangkap penjahat versus tugas lain, penggunaan kekerasan versus cara lain penyelesaian sengketa, dll. Kategorisasi polisi ini juga mencakup perbedaan pandangan/penilaian anggota kepolisian terhadap unit/satuan yang dianggap lebih memiliki prestise dengan satuan lain yang tidak/kurang memiliki prestise. Penilaian anggota tersebut juga berkaitan dengan modal ekonomi dan modal simbolik yang dimiliki oleh unit/satuan tersebut.

3)   Pengetahuan Direktori : Metode Kepolisian

Pengetahuan ‘direktori’ menginformasikan petugas kepolisian tentang bagaimana kegiatan operasional dijalankan. Metode operasional ini mengikuti definisi dan kategori yang ditetapkan oleh kamus pengetahuan. Setelah mengembangkan indikator normalitas dan abnormalitas, pra perkiraan dan kehormatan, polisi cenderung menggunakan kategorisasi tersebut untuk mencapai target pekerjaan yang telah ditentukan atasan, sehingga kadang sekedar memenuhi target namun mengabaikan kualitas hasil serta akibatnya bagi kelompok masyarakat tertentu.

Salah satu kewenangan kepolisian adalah menggunakan kekuatan koersif jika diperlukan. Penggunaan kekerasan (represif) oleh polisi dianggap sebagai sarana yang sah dalam situasi untuk memelihara otoritas, kontrol terhadap para tersangka, untuk mendapatkan informasi atau bahkan untuk menghindari peradilanan jalanan (street justice). Namun dalam situasi tertentu, polisi tidak memiliki hak untuk memaksa. Sebaliknya, pemulihan ketertiban kadang memerlukan banyak keterampilan interpersonal untuk memperoleh kepatuhan, penyelesaian konflik, dan memberikan dukungan kepada para korban dan sesama petugas. Dalam pemberantasan kejahatan, doxa maskulin kepolisian membutuhkan kecakapan fisik dan kontrol emosional dalam menghadapi bahaya, sehingga keterampilan interpersonal dan dukungan emosional justru kehilangan nilainya.

4)   Pengetahuan Resep : Nilai-nilai Kepolisian

Pengetahuan ‘resep’ merujuk pada dimensi normatif pengetahuan budaya. Hal ini merujuk apa yang harus atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Resep pengetahuan memberikan rekomendasi dan strategi dalam penanganan pekerjaan polisi. Petugas polisi kadang menghindari persoalan dengan melakukan pekerjaan seminim mungkin dari yang seharusnya. Petugas kadang juga mengembangkan sikap skeptis terhadap atasannya dan belajar untuk tidak berharap banyak dari organisasi, reward (imbalan) yang mereka peroleh dalam bentuk persahabatan/perkawanan dan dukungan kecil dari atasan. Petugas juga belajar untuk menutupi kesalahan diantara mereka untuk menghindari tindakan disiplin organisasi, sehingga akibatnya mereka memanipulasi rekaman peristiwa/kasus untuk menghindari penilaian buruk dari atasannya.

Aspek lain yang terdokumentasi dengan baik dari resep pengetahuan (nilai-nilai) kepolisian adalah “aturan tutup mulut” dan solidaritas diantara petugas kepolisian ketika dihadapkan pada tuduhan penyimpangan. Solidaritas terbangun sebagai respon atas kondisi kerja, hasilnya bukan saja ketertutupan, namun juga kebutuhan untuk bergantung pada rekan-rekan dalam lingkungannya, dan menjadi kekuatan pelindung dari pengetahuan publik atas pelanggaran-pelanggaran.

5)   Pengetahuan Bentuk Tubuh

Pengetahuan ini mengacu pada disposisi fisik atau jasmani yang dibawa anggota polisi kedalam posisi kedudukannya. Doxa bahwa polisi sebagai pemberantas kejahatan memerlukan kekuatan fisik dan latihan ketahanan fisik sebagai pembenaran persyaratan fisik yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tersebut, sehingga anggota polisi yang direkrut merupakan orang yang tepat. Dengan pelatihan gaya militer, pelatihan polisi mencakup disiplin, pengendalian diri, dan ketahanan diri (mortifikasi). Hal-hal yang melekat dalam kondisi fisik dari dimensi habitus ini termasuk tidak hanya standar seragam polisi, model potongan rambut, bentuk alis dan anting-anting (piercing), tetapi juga cara berjalan, bicara, berdiri, melihat, duduk, dsb.
Pelatihan fisik merupakan cara untuk membangun karakter dalam pekerjaan polisi, yakni toleran terhadap keterbatasan fisik, ketaatan, keteraturan dan kepatuhan. Doxa polisi sebagai pemberantas kejahatan dan jaminan ketahanan kondisi fisik dalam sebuah perbedaan seksual, digunakan sebagai pembenaran alami bahwa kepolisian adalah pekerjaan pria. Dengan demikian, dalam rangka mempertahankan posisinya, polisi wanita harus belajar untuk mengambil posisi maskulin dan melakukan perubahan perilaku mengenai cara bicara, bentuk wajah, dan penampilan tubuh, termasuk belajar untuk tidak tersenyum dan menghindari postur yang menunjukkan kefemininan atau keragu-raguan bertindak

  1. Hubungan antara Ranah dan Habitus

Mengacu konsep Bourdieu, hubungan antara ranah dan habitus bekerja dalam dua cara, yakni disatu sisi kondisi ranah habitus yang merupakan perwujudan dari kebutuhan imanen (kesadaran) sebuah ranah, dan disisi lain habitus merupakan ranah yang menyediakan kerangka budaya untuk kesesuaian ranah. Habitus memungkinkan kreasi dan inovasi dalam ranah kerja kepolisian. Seorang anggota organisasi yang sudah cukup lama cenderung menerapkan habitusnya, karena ketika habitus dihadapkan pada sebuah kehidupan sosial yang dihasilkannya, maka akan terasa seperti “ikan didalam air”. Ketika bergabung dengan organisasi baru, seseorang akan membawa habitus yang merupakan produk dari ranah tempat sebelumnya. Dalam analogi Bourdieu, sejak awal masuk organisasi tersebut, mereka akan merasa seperti “ikan keluar dari air”. Dalam budaya organisasi yang stabil, mereka biasanya belajar untuk beradaptasi dengan kepekaan dan kognisi rekan-rekan sekelompoknya, secara sadar atau tidak sadar untuk mengurangi rasa keterasingan dan kecemasannya.

Oleh karena itu, meskipun praktek kepolisian memiliki penampilan rasionalitas, namun kenyataannya kode etik kepolisian lebih merupakan hasil kodifikasi peneliti/polisi ketimbang seperangkat aturan yang menjadi panduan umum. Namun demikian, Bourdieu mengakui bahwa habitus dapat memiliki “tanda-tandanya”, saat-saat kritis ketika salah sasaran atau keluar dari fase, sehingga beberapa tingkatan ‘refleksi praktis’ diperlukan dalam beberapa situasi untuk mengevaluasi tindakan atau untuk memperbaiki kesalahan atau tidaksempurnaan langkah.

Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah memahami situasi ketika melakukan perekrutan, yang kemungkinan besar memberikan kesadaran dan berhati-hati dengan ‘tindakan pertama’ (ketika merekrut anggota baru) karena habitus mereka merupakan produk dari dunia yang berbeda. Mereka harus melakukan penyesuaian habitusnya sampai cocok dengan lingkungan yang baru, mereka juga memiliki kepentingan untuk terus-menerus mengevaluasi tindakannya dan memperbaiki berbagai kesalahan langkah yang pernah terjadi.

  1. Perubahan Ranah Kepolisian

Ranah kepolisian telah mengalami perubahan dengan berbagai alasan struktural, misalnya, globalisasi pasar uang dan komunikasi budaya, kemajuan teknologi informasi dan bio-genetik, komersialisasi layanan kepolisian dan jasa keamanan, perubahan peraturan hukum dan aturan kontrol kepolisian, dan munculnya model alternatif kepolisian.

Jika sosialisasi merupakan sarana belajar habitus kepolisian pada bagian rekrutmen, lalu apa yang terjadi ketika ranah kepolisian itu sendiri mengalami perubahan ? Kerangka kerja Bourdieu menunjukkan bahwa pergeseran dalam ranah akan mengarah pada penyesuaian dari habitus : perubahan di ranah menciptakan sebuah kebutuhan baru yang mungkin memerlukan pembentukan strategi baru untuk mengatasi, antara lain kondisi sosial yang aktif dalam agen tertentu agar diperoleh kualitas dan kapasitas pikiran dan tubuh. Dalam kondisi yang berubah, anggota organisasi dengan habitus yang terbentuk oleh budaya lama mungkin dirasa kurang nyaman bagi pendatang baru karena habitus organisasi yang mereka peroleh tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini.

Sementara organisasi menyesuaikan habitusnya, pendatang baru kemungkinan akan menghadapi keberagaman budaya ketimbang budaya yang homogen, sementara pada saat yang sama, mereka perlu menyesuaikan habitusnya masing-masing terhadap perubahan ranah. Dalam kepolisian, setiap tindakan anggota akan mendapat perhatian penuh dari masyarakat atau anggota lainnya, cost atau ‘biaya’ akibat kesalahan tindakan dapat berupa dipermalukan, lelucon (joke) kantor, kehilangan kepercayaan sesama petugas atau ketidakpercayaan publik. Dengan demikian, ketika ranah berubah, sosialisasi menjadi proses yang sulit diprediksi, lebih beragam dan terbuka ketimbang ketika kondisi relatif stabil. Rukrutmen juga menjadi lebih sadar untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga proses belajar mereka menjadi jauh lebih baik dan lebih mendalam.

  1. Revolusi Mental dan Perubahan Kultur Organisasi Polri

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam kampanye Pilpresnya melontarkan gagasan perlunya “Revolusi Mental” untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan nasional yang diniai sudah melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa (founding fathers). Menurut Jokowi, selama 16 tahun menjalankan reformasi, kita hanya mencapai kemajuan sebatas kelembagaan. Pembangunan belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik dari manusia yang menjalankan sistem sehingga nation building tak mengantarkan Indonesia pada cita-citanya. Revolusi mental yang ditawarkan tersebut didasarkan atas konsep Trisakti Bung Karno, yaitu (1) Indonesia yang berdaulat secara politik, (2) mandiri secara ekonomi, dan (3) berkepribadian secara sosial-budaya. Revolusi mental harus dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan keluarga, tempat tinggal, lingkungan kerja, kemudian meluas ke lingkungan kota dan negara sehingga menjadi sebuah gerakan nasional.

Reformasi kultural yang dilaksanakan Polri pada dasarnya sama dengan Revolusi Mental, keduanya menekankan pada perubahan pola pikir, sikap dan perilaku atau perubahan paradigma kultur organisasi. Meskipun telah lebih dari satu dasawarsa melakukan reformasi kultural, namun masih banyak terjadi penyelewengan dan pelanggaran hukum/etika yang dilakukan anggota Polri. Reformasi kultural dengan konsep perubahan paradigma pada akhirnya dianggap sebagian orang hanya sekedar jargon belaka. Reformasi Polri pada aspek struktural dan instrumental terkesan berjalan sendiri-sendiri dengan reformasi aspek kultural. Reformasi aspek struktural, instrumental dan kultural seharusnya merupakan satu-kesatuan yang saling terkait dan terintegrasi, sehingga reformasi aspek struktural dan instrumental merupakan bagian yang terpisahkan dengan reformasi aspek kultural.

Dengan menggunakan kerangka analisis field, habitus dan capital Pierre Bourdiue, reformasi aspek kultural Polri tidak memperhatikan disposisi habitus dan ranah yang tidak mengalami perubahan signifikan dari paradigma lama. Habitus budaya organisasi lama disadari maupun tidak disadari telah terdisposisi kedalam budaya organisasi yang baru, sehingga secara cepat melakukan adaptasi dan menyesuaikan diri dengan ranah habitus yang ada. Setiap anggota Polri yang ditempatkan di satuan atau unit yang baru selalu membawa habitus lamanya dan berusaha menerapkan pola habitusnya tersebut ke satuan/ unit yang baru. Ranah kepolisian dan ranah kekuasaan dimana anggota Polri tersebut ditempatkan juga sangat menentukan berkembang atau tidaknya habitus lama. Jika ranah kepolisian atau ranah kekuasaan memungkinkan habitus lama tersebut berkembang, maka anggota Polri tersebut akan berusaha meneruskan pola habitus lamanya kedalam budaya organisasinya yang baru.

Konsep Revolusi Mental yang akan diterapkan presiden terpilih Jokowi dalam pemerintahannya, diharapkan mampu menciptakan ranah kepolisian yang memungkinkan terbangunya kultur organisasi baru yang mampu merubah habitus kepolisian kearah paradigma baru. Revolusi mental dalam bidang politik dan sistem pemerintahan dapat mendorong terciptanya ranah kepolisian yang melahirkan perubahan paradigma pada modal sosial, modal budaya, modal fisik dan modal simbolik. Perubahan paradigma modal sosial terkait dengan terbangunnya jaringan kerja kepolisian yang mampu mendorong perubahan habitus menyesuaikan diri dengan paradigma baru. Perubahan paradigma modal budaya terkait dengan peningkatan pengetahuan dan kompetensi anggota Polri sehingga mampu menggunakan keputusan diskresi yang didasarkan atas peraturan dan etika kepolisian. Sedangkan perubahan modal fisik terkait dengan perubahan pandangan bahwa pelaksanaan tugas-tugas kepolisian tidak lagi dominan ditentukan faktor fisik semata, namun juga kemampuan intelektual. Sementara perubahan modal simbolik terkait perubahan paradigma bahwa ukuran keberhasilan tugas kepolisian bukan hanya didasarkan atas kemampuan melakukan tindakan represif semata, namun juga tindakan pre-emtif berupa visi kepolisian yang berorientasi mengatasi masalah (solve problem oriented) bekerjasama dengan masyarakat atau memberi layanan masyarakat.

Perubahan ranah kepolisian diatas harus terintegrasi dengan reformasi aspek struktural dan intrumental berupa perbaikan struktur organisasi layanan masyarakat dan perbaikan perangkat peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian. Perbaikan aspek struktural dan instrumental tersebut juga harus mencakup sistem pembinaan sumber daya manusia, seperti sistem rekrutmen, sistem pendidikan dan pelatihan, sistem penempatan dan karir. Sistem pembinaan SDM harus mampu memutus pola habitus lama dan mendorong anggota untuk menyesuaikan diri dengan pola habitus organisasi yang baru. Dengan demikian, anggota yang ditempatkan dalam sebuah satuan/unit tidak memiliki kesempatan untuk menerapkan pola habitus lama ditempatnya yang baru. Oleh karena itu, reformasi aspek struktural, instrumental dan kultural harus berjalan secara terintegrasi dengan penerapan konsep Revolusi Mental yang berjalan dalam sistem politik dan pemerintahan, sehingga mampu mendorong terjadinya perubahan habitus dan ranah kepolisian menuju paradigma baru. (Siswanto).

Penulis : Gilang

Editor : Edi

Publish : Tahang

Klik Icon Untuk Sharing