Tribratanews.kepri.polri.go.id – Berkenaan dengan topik ini,  terdapat tiga konsepsi yang dapat penulis tarik dan jadikan sebagai tolok ukur bahasan, yaitu Pertama, membangun perilaku (behaviour) hukum, artinya bagaimana Polri selaku penegak hukum meng-upgrade dirinya agar dapat mengimplementasikan hukum yang benar dan tepat dalam tugas masing-masing maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian sifatnya sangat strategis. Kedua, implementasi hukum yang baik harus sejalan dengan pembangunan moral, karena hukum dan moral merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Dengan demikian dilaksanakan melalui pendekatan cultural (legal culture). Ketiga, refleksi dari pembangunan perilaku hukum dan moral yang tertata dengan baik akan menghasilkan keluaran (out put) berupa terlindunginya masyarakat atau publik. Oleh karena itu, publik akan menilai bagaimana penegak hukum (Polri) mengakomodir dan merespon kepentingan rakyat. Dengan demikian tujuannya menghasilkan nilai tambah dalam mewujudkan keamanan, keadilan, dan kepuasan bathin, dan nilai itu bukan sesuatu yang dilihat tetapi sesuatu yang dirasakan, bukan dipikirkan.

Dari ketiga konsepsi tersebut di atas, tanpa berpretensi buruk, kondisi real penegakan hukum  saat ini telah menunjukkan kepada kita bahwa reformasi di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum dinilai berbagai kalangan belum menunjukkan eksistensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi, karena permasalahan hukum (legal problematical) yang dijumpai sampai saat ini sangat beragam, yakni mulai dari pembentukan sampai pengawasannya, akibatnya masyarakat mengabaikan hukum, tidak menghormati sistem hukum, bahkan implikasinya meluas sampai kepercayaan dunia internasionalpun terhadap Indonesia menurun. Dengan demikian topik dalam tulisan ini baik langsung maupun tidak langsung mengajak kita semua untuk membangun kemampuan diri kita yang terkait dalam profesi apapun itu, agar menyadari secara seksama hak-hak  dan kewajiban-kewajiban kita selaku warga negara, baik yang terkait dalam supra struktur   maupun  infra struktur kekuasaan.                    

Sistem penegakan hukum beserta fenomena yang menyertainya cukup luas dan sangat pradoksal sifatnya, pembahasan akan difokuskan pada eksistensi Polri dengan menetapkan judul ”Membangun Perilaku Hukum dan Moral Polri Melalui Pemantapan Kultur Polisi Sipil (Civilian Police) Yang Profesional”.  

Berkaitan dengan judul tulisan ini, maka ada 4 (empat) permasalahan yang penulis  bahas/analisis, sekaligus dikaitkan dengan pengalaman empiris penulis selaku anggota Polri, yaitu: pertama, bagaimana mewujudkan Polri yang bermoral saat ini dalam menghadapi tugas-tugas yang berat dihadapkan dengan situasi negara yang mengalami krisis multi dimensi? Kedua, bagaimana kultur Polisi Sipil (Civilian Police) memposisikan diri dalam merespon dinamika demokrasi yang terus bergulir dan fluktuatif sifatnya dimasa yang akan datang? Ketiga, bagaimana kultur Polisi Sipil  yang professional dan modern dalam mengantisipasi dampak globalisasi? Keempat, bagaimana harapan masyarakat terhadap kultur Polisi Sipil pada era reformasi yang terus bergulir?

Adapun pendekatan analisis yang akan penulis pergunakan adalah melalui pendekatan pembenahan kultur dan etika moral sebagai cerminan dari prinsip-prinsip profesionalisme ke depan yang harus dimiliki setiap anggota Polri dalam mengantisipasi tugas-tugas yang semakin berat.

Fungsi, Tugas Dan Peran Polri

Fungsi, tugas, dan peran Polri tidak terpisahkan dari sistem ketatanegaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Fungsi, tugas, dan peran Polri secara universal  tidak jauh berbeda antara satu negara dengan negara lain, yaitu to protect and serve (melindungi dan melayani) yang dirinci menjadi love humanity, help deliquence, keep them out of jail, and fight for crime (mengasihi manusia, membantu anak nakal, menjauhkan mereka dari penjara serta memerangi  kejahatan).

Penegakan hukum dalam hal  ini, tidak hanya terbatas pada tindakan represif, tetapi menyangkut tindakan preventif dan prempatif. Ketiganya merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan tujuan Polri, yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Seiring dengan tugas-tugas kepolisian secara universal tersebut di atas, awalnya merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa, salah satu tujuannya adalah menciptakan perdamaian, kesejahteraan, dan kemanusiaan bagi umat manusia, sehingga tugas kepolisian diarahkan dan dikembangkan ke arah  human services dan human welfare yaitu sebagai abdi masyarakat sehingga terdapat perpaduan yang erat antara negara hukum dan negara kesejahteraan.

Standar eksistensi Polri berdasarkan asas-asas dari human right, human welfare, human services, social welfare  telah ditetapkan dalam Kongres  PBB ke-IV tahun 1975 di Genewa yang memutuskan bahwa tugas polisi adalah bukan untuk penguasa yang tidak ramah (cold and distant representatives authority), melainkan menjadikan  dirinya  sebagai  sahabat,  baik bagi masyarakat (friends, partners, and defender of citizens) dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan masyarakat (mutual trust between police and public) dalam menumbuhkan peran serta masyarakat (social participation) untuk mencapai cita-cita kesejahteraan sosial (social welfare).

Symposium on The Role of the Police in Protection of Human Rights pada tahun 1980 di Den Haag,   memberikan rekomendasi bagi negara-negara anggota PBB dan polisi anggota-anggota Interpol berupa:

  1. kewajiban menempuh langkah-langkah “criminal policy, crime prevention programs on the administrations of criminal justice”;
  2. mengutuk kebijakan yang bersifat extralegal execution of criminal justice;
  3. menjamin “the greater security and protection of the rights and freedoms of all people”;
  4. menghormati hak asasi manusia dengan memperhatikan “the prevention of torture and other forms cruel, inhuman or degrading treatment”;
  5. mengutamakan “the police were a part of and not separate from the community and than the mayority of policement’s time was spent on services-oriented task rather than on law enforcement duties”;
  6. mengembangkan “techno-prevention of investigation”.

 Masalah Yang Ditemui                 

Permasalahan pertama, bagaimana mewujudkan Polri yang bermoral saat ini dalam menghadapi tugas-tugas yang berat dihadapkan dengan situasi negara yang mengalami krisis multi dimensi?

Permasalahan ini sebenarnya menyangkut tataran kebijakan di bidang pembinaan sumber daya manusia Polri yang terus diarahkan untuk peningkatan akhlak dan moral, tidak sekedar peningkatan ilmu pengetahuan (kualitas) dan kuantitas jumlah sumber daya manusia Polri.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Polri, ada landasan filosofi kerjanya yang disebut dengan istilah vigilat quiscant yaitu polisi bekerja sepanjang waktu agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan aman. Kemudian Polri menjabarkannya menjadi rastra sewakottatama yaitu abdi utama negara dan bangsa, dengan demikian ada tuntunan dan kewajiban moral dari setiap insan Bhayangkara untuk selalu mau berupaya menyiapkan potensi fisik, psikis, dan moral serta intelektualnya guna memainkan tugas dan perannya selaku hamba hukum, seiring dengan pesatnya dinamika masyarakat modern yang ditandai dengan perkembangan hasil-hasil teknologi yang memiliki dampak positif dan negatif dalam lintas pergaulan masyarakat. Dampak negatif dapat dilihat bahwa kejahatan  juga turut berkembang mengikuti perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan, sehingga sifat kejahatan yang terjadi juga  semakin  terstruktur dari segi metoda (modus operandi) dan cakupannya/lintasan negara (transnational crimes) seperti kejahatan narkotika, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang (trafficking in person), korupsi, kejahatan perbankan, kejahatan di bidang lingkungan hidup, pertmbangan liar (illegal mining, kejahatan dalam penebangan liar (illegal logging), dan penangkapan ikan secara liar (illegal fishing).

Moralitas menunjukkan bahwa unsur-unsur moral terletak pada modus perilaku (perbuatan) yang dilakukan oleh manusia mengenai  apa itu baik atau apa itu buruk. Manusia menjadi penentu subjek yang bisa melahirkan stigma dan sekaligus posisi sosialnya. Harapan dan cita-cita manusia  dapat menjadi pendorong munculnya ragam moral ditengah-tengah masyarakat, tepatlah kalau dikatakan bahwa  intisari kehidupan  harus diletakkan pada konstribusi moral. Ajaran-ajaran moral mengajarkan manusia untuk menjadi baik, sedangkan etika bertugas memberikan argumentasi yang rasional dan kritis dibalik ajaran moral tersebut. Etika profesi baru dapat ditegakkan apabila ada tiga ciri moralitas yang utama yaitu: (1) berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, (2) sadar akan kewajibannya, dan (3) memiliki idealisme yang tinggi.

Polisi yang bermoral berarti polisi yang mempunyai prinsip, ajaran atau aturan main. Polisi yang bergairah, percaya diri, dan setia, baik secara perorangan maupun kelompok terhadap tugas yang diembannya, polisi yang sadar dan loyal pada tujuan polisi sebagai institusi dan kesatuan, dan polisi yang mempunyai keyakinan pada masa depan.

Kriteria norma-norma moral telah ditentukan dalam kehidupan Polri, apa yang disebut dengan Etika Profesi Kepolisian, sebagaimana secara normatif telah ditentukan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, utamanya dapat dilihat dalam  penjelasan Pasal 34 ayat 1 menentukan:

“Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara RI. Selain itu untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika Profesi Kepolisian tersebut merupakan kristalisasi  nilai-nilai  yang  terkandung dalam Tribrata  dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.”

Penulis : Gilang

Editor : Edi

Publish : Tahang

Klik Icon Untuk Sharing