Tribratanews.kepri.polri.go.id – Ketujuh konsepsi kultur Polisi Sipil (Civil Police) tersebutlah menurut penulis harus dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengantisipasi berbagai kelemahan kultur yang kurang responsip dan akomodatif mengantisipasi dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Apalagi Polri merupakan bagian dari unsur pemerintahan (sub-sistem Pemerintahan) dan sekaligus berperan sebagai aparat negara dalam tataran legal struktural, maka hendaklah selalu memperhatikan dan mencerminkan prinsip-prinsip dalam pembentukan “Pemerintahan yang baik” (General principle of Good Government) antara lain: (1) Menciptakan kondisi kepastian hukum (principle of legal security) kerja (2) membentuk suasana keseimbangan kerja (principle of proportionality), (3) pemberlakuan kesamaan sebagai warga negara dalam hukum dan pemerintahan (principle of equality), (4) melakukan tindakan yang cermat dalam pelaksanaan peran dan tugasnya (priniciple of carefuless), (5) melakukan upaya motivasi kepada berbagai pihak agar mereka mau berbuat segala sesuatunya sesuai dengan norma yang berlaku (principle of motivation), (6) tidak mencampuradukan berbagai kewenangan dalam pelaksanaan tugas (principle of non missue of competence), (7) melakukan berbagai pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku  (principle of fair play), (8) pemenuhan aspirasi dan semua unsur masyarakatnya (principle of meeting raised excitation), (9) memberikan keadilan dan kewajaran (principle of reasonables or prohibition of arbitariness), (10) meniadakan berbagai macam resiko sehubungan dengan adanya keputusan yang dibatalkan (principle of undoing the consequences on annuiled decision), (11) memberikan perlindungan terhadap bermacam pandangan hidup masyarakatnya (principle of protecting the personal way to life), (12) menerapkan berbagai kebijaksanaan yang telah ditentukan dan disepakati bersama (principle of spientia), (13) menegakkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi (principle of public service).        

Terwujudkanya budaya Polisi Sipil tidak terlepas dari pembinaan profesinol. Kata “profesional”   berasal dari bahasa Inggris “profession” adalah sebagai sebuah “bidang kerja” atau pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang. Dengan demikian maka “Polisi” adalah sebuah profesi sebagaimana juga profesi dokter, notaris, wartawan, akuntan,  pengacara,  dosen,  pedagang, dan lain-lain.

Dalam pengertian akademik, istilah “professional” sebenarnya digunakan untuk menunjuk sekelompok orang yang dapat disebut sebagai “kaum spesialis”memiliki keahliah/kacakapan  khusus. Orang-orang  ini menjalankan “profesi” tertentu setelah melalui pendidikan dan pelatihan yang lama baik pendidikan dasar pembentukan ataupun pendidikan lanjutan. Dengan pendidikan yang diperoleh, mereka dapat menjalankan fungsinya  dalam masyarakat dengan lebih baik jika dibandingkan dengan warga masyarakat umum lainnya.

Menurut Prof. Douglas Mc. Gregor dalam bukunya “The Profesional Maneger (1960) sebagaimana dikutip oleh Achmad S. Ruky menjelaskan bahwa seorang professional selalu menetapkan tujuan dan sasaran kerja yang tinggi yang ingin dicapai dan akan berusaha mencapai, yaitu: (1) Berorientasi Pada Prestasi Tinggi. Seorang menejer profesional mempunyai kecondongan (orientasi) pada pencapaian hasil dan prestasi yang tinggi. Seorang profesional akan selalu menetapkan tujuan dan sasaran kerja yang tinggi yang ingin dicapainya dan akan berusaha mencapainya. (2) Mempunyai Rasa Percaya Diri Yang Besar. Organisasi profesi merupakan wadah penting untuk pembinaan profesi. Pembinaan terutama diwujudkan kepada manusia-manusia yang menyandang profesi tersebut, yakni masyarakat atau komunitas profesi. Percaya pada diri sendiri berarti bahwa seseorang yakin akan kemampuannya untuk dapat melaksanakan kegiatan tertentu dengan baik dan mencapai sasaran prestasi yang ditetapkannya. Rasa percaya diri dimiliki seseorang karena ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kemampuan sesuatu dan  sekaligus mengetahui kekurangannya sendiri. (3) Kesediaan Mengambil Resiko. Tujuan dan sasaran tidak akan selalu dapat diraih dengan mudah karena ada kemungkinan berakhir dengan kegagalan. Seorang profesional, apakah dia seorang manager atau seorang anggota Polri akan bersedia mengambil resiko yang telah diperhitungkan dengan matang? (4) Keteguhan/ Konsistensi Pada Kode Etik Profesinya. Barangkali kriteria yang keempat ini seringkali terabaikan tanpa sengaja. Seorang profesional akan berusaha mencapai tujuan-tujuannya melalui upaya dan usaha yang keras tetapi ia akan selalu berpegang pada kode etik profesinya. Kode etik profesi yang harus dipatuhinya mungkin ditetapkan oleh organisasi dimana ia bergabung atau kode etik yang ditetapkan oleh kelompok profesinya. Semua profesi memiliki kode etik. Walaupun dewasa ini banyak orang-orang yang disebut kelompok profesional justru sudah menyimpang dari kode etik profesinya sendiri. (5) Memiliki Pengetahuan dan Keahlian Teknis Mumpuni Yang Dituntut Oleh Profesinya. Di samping sifat atu karakter yang disebutkan dalam butir 1 sampai 4 di atas seorang profesional dituntut untuk memiliki pengetahuan, kemampuan dan keahlian teknis.

Kode etik profesi merupakan inti yang melekat pada suatu profesi. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” (vluegel vrij), dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikan lumpuh sayap (vluegel lam) dalam arti tidak maju dan tidak tegap.

Berdasarkan uraian kultur tersebut di atas dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam mewujudkan Polisi Sipil, dan pengembangan profesionalisme dan etika kepolisian, yang terakhir dan kunci penilain yaitu berasal dari masyarakat selaku subjek-subjek  yang harus dilindungi, dilayani, diayomi, dan dijaga, dalam koridor hukum artinya eksistensi substansi hukum secara filosofis akan bisa diketahui dan dirasakan esensi kemanfaatannya bagi pelaku hukum dan masyarakatnya kalau polisi berhasil membumikan.

Dengan demikian diperlukan anggota Polri yang sangat “peduli”, karena kepedulian merupakan sikap (attitude) atau komitmen terhadap tugas-tugas ataupun kewajiban-kewajiban.

Seorang  konsultan dari Universitas Hardvard bernama Prof. David H. Maister dalam bukunya: “The True Professionalism“ (Simom & Schuster dalam  Achmad S. Ruky, 2005) menulis dan mengajukan pertanyaan pada sejumlah perusahaan tentang perbedaan antara konsultan yang baik dan yang hebat. Mereka menjawab bahwa seorang konsultan yang hebat  akan memiliki ciri-ciri:

  1. bangga dengan pekerjaannya dan menunjukkan komitmen yang tinggi pada kualitas hasil kerja;
  2. memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar;
  3. melakukan antisipasi, tidak menunggu sampai diperintah (berinisiatif);
  4. melakukan apapun untuk menyelesaikan tugasnya;
  5. berpartisipasi dalam kegiatan tim, tidak hanya memusatkan perhatian pada tugas sendiri;
  6. selalu mencari cara untuk membantu mereka yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya;
  7. mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dibutuhkan oleh mereka yang harus dilayaninya;
  8. selalu bersemangat untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian baru;
  9. bersikap jujur,dapat dipercaya dan loyal; dan
  10. terbuka untuk kritik membangun dan bermaksud memperbaiki.

Dari ciri-ciri tersebut di atas, maka justru lapangan ilmu pengetahuan dan teknis ditempatkan pada  urutan nomor 5 s.d. 10, sedangkan urutan 1 s.d. 4 merupakan sikap atau kepedulian terhadap tugas-tugas.

Ciri-ciri tersebut berlaku bagi setiap anggota Polri maupun kepada setiap pejabat publik, kemudian label keberhasilan, kesuksesan, kebaikan bukanlah  yang kita buat-buat, tetapi pengakuan yang tulus dari lapisan masyarakat, khususnya yang kita lanyani (costumer).

Semuanya kriteria atau ciri-ciri yang disebutkan di atas perlu didasari pada metode yaitu perubahan  yang dilakukan secara konsisten dan konsekuen, dimulai  dari atas  sampai ke bawah (top-down).

Dari uraian tersebut di atas, penulis menyampaikan beberapa butir kesimpulan sebagai berikut:

  1. Eksistensi Polisi Sipil (Civilian Police) merupakan dambaan setiap negara dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks sifatnya, oleh karena itu Polri harus dibangun dalam prinsip-prinsip demokrasi, karena hukum dan demokrasi merupakan dua sisi yang saling menopang satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras dari semua elemen negara untuk mewujudkannya sehingga tidak semata-mata hanya dalam suatu tataran konsep.
  2. Perilaku atau kultur (hukum) merupakan nilai-nilai yang sangat mendasar yang harus ada dalam suatu profesi, tidak terkecuali Polri, karena budaya/kultur membuat suatu profesi menjadi mulia dan dihargai oleh masyarakat atau publik.
  3. Tuntutan transparansi, akuntabilitas, sikap, dan perilaku yang profesional dari aparat penyelenggara lainnya saat ini semakin mengemuka. Oleh karena itu Polri selaku bagian dari aparat pemerintah dan penegak hukum dituntut untuk mengakomodir dan merespon dalam wujud perilaku dan sikapnya, agar menjadi bagian dari pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
  4. Sampai saat ini perilaku anggota Polri dalam mewujudkan tujuan kepolisian negara RI melalui tugas, fungsi dan perannya belum sepenuhnya mengakomodir dan merespon kepentingan masyarakat, sehingga diperlukan berbagai kiat-kiat dalam menumbuhkembangkan kesadaran yang tinggi agar menjadi insan-insan bhayangkara yang peduli dengan lingkungannya.

Dari beberapa kesimpulan tersebut diatas sebagai saran yaitu budaya hukum menyangkut prinsip-prinsip penghormatan, penghayatan, dan kecintaan, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum oleh karena itu aspek budaya hukum bagi Polri harus dibangun dan diinternalisasikan sejak dini agar nilai-nilai kepatuhan maupun disiplin dapat melembaga dalam diri seorang anggota Polri  dan perlu dilembagakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terhadap setiap anggota Polri karena Polri merupakan bagian dari pejabat publik, sehingga bidang tugas masing-masing setiap elemen negara dapat dilaksanakan demi tercapainya prinsip-prinsip profesionalisme dari setiap angota Polri yang bermoral atau berbudaya.

Penulis : Gilang

Editor : Edi

Publish : Tahang

Klik Icon Untuk Sharing