Tribratanews.kepri.polri.go.id – Konsekwensi dari setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi akan dipertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Polri. Tujuannya agar profesi kepolisian tetap dimuliakan, sedangkan pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam jabaran norma-norma yang ditetapkan sebagai petunjuk (guidance) terhadap kode etik profesi kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, tanggal 1 Juli Tahun 2006, telah ditetapkan bagaimana hubungan seorang anggota Polri dilihat dari segi pengabdianya,  kelembagaan,  kenegaraan, dengan masyarakat dan dengan sesama anggota Polri.  Tidak seperti banyak profesi lain, bila dibandingkan dengan profesi kepolisian, karena kepolisian diberikan mandat oleh undang-undang untuk menegakkan moralitas masyarakat secara konkrit dengan berbagai instrumen mulai dari yang halus sampai dengan tindakan yang lebih ekstrim, misalnya dengan menggunakan pentungan, borgol dan upaya kekerasan yang lain seperti senjata. Dari tindakan yang lebih halus yang dipakai membangun moral masyarakat yaitu melalui tindakan penegakan hukum yang bersifat pre-empatif yaitu antara lain melalui kegiatan pemberian penyuluhan-penyuluhan, ceramah-ceramah, simulasi-simulasi agar dalam diri masyarakat tumbuh kesadaran moral, diikuti dengan tindakan preventif, artinya tindakan yang lebih real untuk mengantisipasi suatu tindakan agar niat untuk melakukan sesuatu kejahatan atau tindakan yang kurang terpuji dapat dicegah. Dengan kata lain bahwa tindakan pre-emtif dan preventif sebenarnya bertujuan bagaimana menciptakan agar masyarakat menjadi polisi terhadap dirinya sendiri. Dalam istilah saat ini merupakan perpolisian masyarakat (Public Policing) agar masyarakat memiliki daya tangkal dan cegah dalam dirinya sendiri sebagaiaman telah ditentukan dalam Buku Panduan Pelatihan Untuk Anggota Polri, ”Perpolisian Masyarakat” yang diterbitkan oleh Mabes Polri bulan Juni 2006, menyebutkan bahwa ”Perpolisian Masyarakat” merupakan bentuk perpolisian yang dikembangkan banyak negara dan merupakan satu model perpolisian yang sangat penting di Asia.

Tantangan bagi anggota Polri dalam menghadapi era globalisasi yang bergulir terus dan semakin komplek sifatnya, Polri haruslah membangun moralitas lebih dulu sebelum membangun moralitas masyarakat. Di samping itu, suatu pandangan yang sangat penting kita hayati bersama secara mendasar bahwa karena anggota Polri merupakan bagian integral dari masyarakat, tingginya moralitas anggota Polri merupakan refleksi dari moralitas masyarakat secara umum. Oleh karena itu, membangun moralitas kepolisian berarti membangun moralitas masyarakat secara keseluruhan.

Pembahasan menyangkut persoalan kedua, bagaimana kultur Polisi Sipil memposisikan diri dalam merespon dinamika demokrasi yang terus bergulir dan fluktuatif sifatnya pada masa yang akan datang? Ketiga, bagaimana kultur Polisi Sipil yang profesional dan modern dalam mengantisipasi dampak globalisasi? Keempat, bagaimana harapan masyarakat terhadap kultur Polisi Sipil pada era reformasi yang terus bergulir?

Karena ketiga persoalan tersebut di atas selalu dikaitkan dengan masalah-masalah kultur, pembahasan penulis dalam hal ini dijadikan satu  kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain.

Polisi Sipil (Civil Police) merupakan satu konsep dalam suatu kelembagaan atau secara umum lebih sering disebut organisasi kepolisian. Isitilah ini pertama sekali populer setelah tidak lama Orde Baru terguling. Bahkan dalam seminar-seminar, diskusi-diskusi maupun interaktif di media massa elektronik  istilah ini menjadi sesuatu yang trend  saat ini.

Istilah Polisi Sipil (Civil Police) atau civilization police atau polisi yang beradab adalah yang menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dengan peran masyarakat demikian sentral, ditandai dengan suatu ciri-ciri  kebebasan, keterbukaan (transparency), pertanggungjawaban publik (accountability).

Dengan demikian menurut penulis Polisi Sipil hanya dapat dibangun atau berkembang di negara-negara  yang menjunjung tinggi prinsip-rinsip demokrasi. Pandangan yang demikian sudah terus bergulir di negara kita ini, namun bagaimanapun perubahan dari sifat pemerintahan yang repressif termasuk produk-produk hukumnya kearah pemerintahan yang demokratis, dimana produk-produk hukumnya bersifat outonomous atau responsive  telah membawa pengaruh terhadap eksistensi Polri untuk tetap menjadi bagian dari masyarakat sipil dalam memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi melalui penegakan hukum yang adil dan beradab.

Konsep Polisi Sipil lebih berkaitan dengan bagaimana membangun budaya Polisi (Culture of Police) artinya bagaimana seharusnya Polisi berbuat dalam melaksanakan tugasnya. Kenyataan yang terjadi bahwa jarak antara Polisi Sipil yang berbudaya dengan masyarakat yang berbudaya di satu sisi masih jauh dalam tataran perkembangan demokrasi yang universal, namun konsepsi ini merupakan masalah strategis  yang bukan saja dihadapi oleh lembaga kepolisian  tetapi   bangsa dan negara RI.

Sebenarnya konsepsi tentang pemahaman budaya  merupakan hal yang baru dibicarakan di Indonesia, padahal konsepsi budaya itu sendiri sudah lama dikenal dan ditekankan  pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah dirumuskan dalam UUD RI 1945 yang menentukan:

“Yang  penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara  ialah   semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin  pemerintah. Meskipun dibuat UUD yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan bila semangat para penyelenggara, para pemimpin pemerintah itu bersifat perseorangan. UUD tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun UUD itu tidak sempuna akan tetapi jika semangat para penyelenggara pemerintahan baik, UUD tentu tidak akan merintangi   jalannya negara. Yang penting adalah semangat…..”

Pemahaman tentang budaya (hukum) sangatlah penting bukan hanya kepada setiap anggota Polri tetapi kepada semua lapisan masyarakat, apakah mereka yang terkait dalam birokrat (struktural), tenaga pendidik, pengusaha, para penegak hukum, maupun berbagai profesi lainnya. Mengenai pentingnya budaya hukum Satjipto Rahardjo mengatakan dalam Media Indonesia:

”Sejak kapanpun jalannya hukum untuk sebagian penting juga ditopang oleh bekerjanya suatu kekuatan spiritual yang disebut budaya hukum. Kita belum dapat memahami hukum suatu bangsa dengan baik sebelum mengetahui dengan persis bagaimana hukum itu digunakan atau tidak digunakan oleh suatu bangsa terhadap hukumya dan seterusnya. Hal-hal yang disebut terakhir tidak dapat dianggap soal kecil atau sepele, karena akan sangat menentukan apa yang terjadi pada hukum suatu bangsa. Bangsa-bangsa boleh menggunakan hukum yang sama, tetapi dengan budaya hukum yang berbeda, maka penampilannyapun menjadi berbeda. Salahlah apabila kita berpendapat bahwa jalannya hukum hanya ditentukan oleh adanya peraturan dan kemudian menerapkannya terhadap kejadian sehari-hari di masyarakat. Masih ada kekuatan lain yang turut menentukan jalannya hukum, bahkan kekuatan ini bisa lebih menentukan daripada faktor-faktor peraturan dan penerepannya…masyarakat menjalankan hukum bukan karena adanya peraturan tertulis, melainkan karena diyakini bahwa suatu tindakan harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan…”

Pemahaman terhadap budaya harus dioperasionalkan dalam sikap dan perilaku hukum secara total. Hukum itu merupakan anasir kebudayaan, hukum itu juga memperlihatkan sifat dan corak kebudayaan yang bersangkutan. Dengan kata  lain sifat dan corak, juga isi dari hukum ditentukan oleh sifat corak kebudayaan yang bersangkutan.

Kajian tentang budaya organisasi Polri sudah sering dilakukan oleh pakar di bidang kepolisian termasuk para purnawirawan Polri, seperti yang pernah dilakukan dalam seminar “membangun kultur baru Polri” pada tanggal 23 September 1999 di Universitas Gajah Mada-Yogyakarta, dalam kesimpulannya tentang ciri-ciri organisasi Polri (berarti  8 tahun yang lalu)  adalah:

  1. Sikap dan perilaku yang militeristik. Lihat sistem kepangkatan (walaupun sebutannya sudah berubah), proses pengambilan  yang bergaya militer dan terutama dalam pola sikap dan perilaku sewaktu menghadapi warga masyarakat.
  2. Budaya feodalistik. Indikator yang paling menyolok adalah penghomatan yang sangat berlebihan kepada para atasan dan senior yang mungkin menentukan nasib mereka dalam hal kenaikan pangkat dan kemajuan karier. Akibatnya, sikap dan perilaku mereka sewaktu menghadapi anggota masyarakat justru tidak seramah ketika  menghadapi atasan/seniornya.
  3. Sikap burung unta. Anggota Polri dianggap sangat tidak responsif terhadap apa yang terjadi “di luar” sana. Kritikan dan keluhan masyarakat dianggap sebagai angin lalu seperti layaknya burung unta yang menanamkan kepalanya ke dalam pasir bila mendengar hiruk-pikuk dan menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
  4. Integritas yang rendah. Integritas rendah diakibatkan oleh dua hal. Pertama adalah budaya feodalistik yang mengharuskan anggota untuk bersikap sangat melayani atasan, sehingga terpaksa mengirim “upeti” sebagaimana layaknya pejabat rendah memberi upeti kepada pejabat tinggi di jaman kerajaan dahulu kala. Alasan kedua adalah kebutuhan dana untuk mencukupi biaya hidup karena gaji yang dianggap minus.

Rumusan hasil Seminar Nasional yang diselenggarakan di Univ. Parahyangan Bandung pada tanggal 14 Nopember 2005 telah menetapkan 7 (tujuh) dimensi konsepsi dalam membangun dan mewujudkan kultur Polisi Sipil  yang  diarahkan pada terwujudnya aspek pelayanan dan terpenuhinya 12 (dua belas) unsur-unsur kepuasan masyarakat. Adapun ke 7 (tujuh) dimensi tersebut adalah: (1) komunikasi yang berbasis kepedulian, (2) cepat dan tanggap tanpa pamrih, (3) kemudahan pemberian informasi, (4) prosedur yang efisien dan efektif, (5) biaya formal dan wajar, (6) kemudahan penyelesaian urusan, (7) lingkungan fisik tempat kerja yang konduktif.

Kemudian 12 (dua belas) index kepuasan masyarakat di bidang pelayanan yang mencakup: (1) prosedur pelayanan (2) atau persyaratan pelayanan, (3) kejelasan petugas pelayanan, (4) kedisiplinan petugas pelayanan, (5) tanggung jawab petugas pelayanan, (6 kecepatan pelayanan, (7) keadilan mendapat pelayanan, (8) kesopanan dan keramahan petugas, (9) kewajaran biaya pelayanan, (10) kepastian biaya pelayanan, (11) kenyaman lingkungan, dan (12) keamanan pelayanan.

Penulis : Gilang

Editor : Edi

Publish : Tahang

Klik Icon Untuk Sharing