Tribratanews.kepri.polri.go.id – Ketika era reformasi bergulir dan berpengaruh pada tuntutan reformasi di bidang hukum, timbul berbagai implikasi sosial yang bermuara pada perubahan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Interpretasi nilai – nilai sosial ( social values ) tentang kebenaran, kepastian, kebolehan, larangan, keadilan dan sebagainya yang menjadi monopoli penguasa telah bergeser menjadi interpretasi yang bebas dan boleh dilakukan oleh rakyat. Rakyat merasa memiliki kebebasan untuk memberikan tafsiran baru tentang kebenaran, kepastian, kebolehan, larangan, keadilan dan sebagainya yang berakibat hukum mengalami proses transisi.

Pada saat hukum berada pada ambang transisi yang belum sepenuhnya terbangun sempurna, maka terjadilah proses hukum oleh rakyat dalam wujud penegakan hukum massa. Dalam konteks kebenaran oleh pengadilan massa, maka harapan rakyat agar aparat penegak hukum segera mewujudkan penegakan hukum ( law enforcement ) secara tegas terhadap para pelaku kejahatan atau pihak – pihak yang dirasakan meresahkan masyarakat tidak kunjung dipenuhi, akibatnya masyarakat membuat dan menegakkan hukum dengan menggelar eksekusi pada pengadilan massa.

Republik Indonesia dalam dasa warsa terakhir berada dalam kondisi yang oleh Satjipto Rahardjo ( Kompas, 14 Desember 2000 ; 4 ) dijabarkan sebagai laboratorium hukum yang paling baik dan paling lengkap ( par exelence ). Menurut beliau di Indonesia kini banyak bermunculan ” ketertiban dalam ketidaktertiban ” atau ” tatanan dalam ketidaktertiban ”. Akibatnya hukum menjadi tidak berfungsi dan dianggap gagal yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum, sehingga masyarakat menjadi terbiasa untuk bereaksi atas gangguan apa pun dengan cara kekerasan.

Pada pasal 27 Undang – Undang Dasar 1945 dirumuskan bahwa ” Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ” . Warga negara disini berarti setiap individu, baik sipil maupun militer, termasuk penyelenggara negara. Prinsip equality before the law inilah yang dirasakan selama ini tidak berjalan. Asumsi masyarakat bahwa hukum hanyalah untuk rakyat kecil, bukan untuk penguasa atau golongan orang berpunya menjadi semakin menguat dan bermuara pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum.

Penjelasan Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat) bukan kekuasaan ( mactstaat ). Ciri – ciri negara hukum menurut Aswanto (1999 : 267) adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang tidak memihak serta legitimasi dalam segala aspek kehidupan. Hukum harus dijunjung tinggi dan menjadi pedoman dalam setiap tindakan, baik bagi pejabat, aparat penegak hukum maupun rakyat.

Kenyataan hukum yang terjadi justru berada pada situasi the disorder of law , di mana hukum telah gagal menjalankan fungsinya secara optimal. Salah satu fungsi hukum di dalam masyarakat adalah perspektif kontrol sosial dari hukum. Dalam perspektif kontrol sosial menitikberatkan pada tinjauan hukum dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum ( the policemen view of the law ). Untuk memahami fungsi hukum dalam perspektif ini, diajukan teori Emile Durkhem yaitu ” Hukum itu Moral Sosial ”.

Emile Durkheim membangun teori tentang hukum di bawah tema ”pembagian kerja” sebagaimana tercermin dalam bukunya De la division du Travaill. Menurut Durkheim, sistem pembagian kerja dalam masyarakat menentukan tipe solidaritas sosial yang terbangun dalam masyarakat tersebut. Dalam masyarakat yang belum mengenal pembagian kerja yang beragam akan terbangun solidaritas mekanis ( hukum yang berkarakter menindak), sedangkan dalam masyarakat yang sudah mengenal diferensiasi kerja cenderung melahirkan solidaritas organis (hukum yang berwatak memulihkan).

Pembagian kerja menunjuk pada dimensi kehidupan materil masyarakat. Dimensi materil inilah yang mengkondisikan bentuk – bentuk pengorganisasian sosio – kultural yang khas yang pada instansi terakhir akan mewarnai sekalian dunia kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Pembagian kerja dalam masyarakat yang masih belum beragam, semua anggotanya memiliki kebutuhan yang sama. Kesamaan kebutuhan menumbuhkan ikatan kolektivitas. Dalam emosi kolektivitas ini, terbangun kesadaran sosial yang sama dan menyatu dalam kepedulian yang sama. Ini yang menjadi landasan filosofi hidup dalam kolektivitas. Landasan filosofi tersebut pada gilirannya menentukan nilai, tujuan, cara bertindak, dan warna hukum dalam masyarakat tersebut. Sebagai masyarakat yang terikat oleh kesadaran sosial yang sama serta ikatan emosi yang sama, maka selain mengutamakan moral kolektif sebagai nilai utama, mereka juga disatukan dalam tujuan yang sama yaitu mempertahankan kohesi sosial. Tiap pelanggaran ditanggapi sebagai serangan terhadap masyarakat sebagai satu kesatuan. Pelanggaran dipahami sebagai penodaan terhadap nurani kolektif. Untuk mereaksi perbuatan yang mengancam tersebut, penindakan diperlukan. Karena hanya dengan reaksi pembalasan yang spontan, integrasi sosial akan dapat dilindungi dan dilestarikan. Situasi inilah yang menumbuhkan kondisi berseminya tipe hukum yang menindak dalam masyarakat.

Sedangkan pada masyarakat modern membangun integrasi berasas kontrak. Hubungan sosial berjalan dan tertata dalam alur kesepakatan dan kontrak yang dilakukan secara bebas oleh tiap individu. Hukum tidak akan ditopang oleh kekuatan sanksi yang bersifat menindak. Hukum berikut sanksinya akan dituntut untuk lebih bersifat restitutif yakni hukum yang transaksional dan bertugas mengembalikan kerjasama secara positif untuk mewujudkan integrasi sosial.

Konsep hukum Emile Durkheim, baik solidaritas mekanis maupun solidaritas organis, mempunyai tujuan sama yaitu mempertahankan integrasi sosial. Pada solidaritas mekanis menekankan pada hukum yang berkarakter menindak / represif yaitu hukum yang bekerja dengan cara memberikan sanksi pidana pada anggota-anggota masyarakat yang melanggar hukum agar para anggota masyarakat mempunyai keseragaman dalam tindakan – tindakannya, sedangkan solidaritas organis menekankan pada hukum yang berwatak memulihkan / restitutif yaitu hukum yang bekerja dengan cara menyediakan sarana untuk memulihkan keadaan seperti semula, bila terjadi gangguan dalam hubungan di antara anggota – anggota masyarakat.

Aparat penegak hukum yang dimotori polisi, jaksa dan hakim melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing – masing. Perbuatan melawan hukum yang terjadi di antara anggota masyarakat menjadi tugas aparat penegak hukum, khususnya Polri untuk melakukan penindakan / represif dalam tataran hukum pidana. Sedangkan fungsi memulihkan situasi di masyarakat terhadap gangguan yang terjadi yang merupakan domain hukum perdata, hukum dagang, hukum tata negara menjadi tugas dan kewenangan instansi terkait, seperti pengadilan.

Pasal 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut UU Kepolisian, sebagai salah satu pengemban fungsi kepolisian yang terdiri atas dimensi yuridik dan dimensi sosiologik. Dalam dimensi yuridik, fungsi kepolisian diemban oleh fungsi kepolisian umum ( Polri ) dan fungsi kepolisian khusus ( Polsus, ppns, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa ). Sebagai fungsi kepolisian umum, kewenangan Polri mencakup tataran represif, preventif, dan pre-emtif. Sedangkan dimensi sosiologik, fungsi kepolisian terdiri atas pekerjaan – pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlunya dan dirasakan manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Polri yang diberi kewenangan dalam tataran represif, preventif, dan pre-emtif dijamin legalitasnya oleh peraturan perundang-undangan serta masyarakat menjamin legitimasi kewenangan polisi dan menghormati intervensi legal kepolisian atas urusan setiap anggota masyarakat. Dengan tugas pokoknya sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, Polri mendapatkan legitimasi untuk melakukan penindakan / represif terhadap kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang terjadi di masyarakat. Namun, terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang menyebabkan fungsi hukum sebagai kontrol sosial tidak mampu diwujudkan secara optimal.

Menurut Soerjono Soekamto ( 1986 : 53 ), faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

  • Faktor hukum atau peraturan hukum itu sendiri;
  • Faktor petugas yang menegakkan hukum;
  • Faktor sarana prasarana atau fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum;
  • Faktor masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum dan ;
  • Faktor kebudayaan ( legal culture ).

Ketika fungsi hukum tidak lagi mampu untuk mengekang naluri kekerasan dan pada saat itu aparat penegak hukum dipandang oleh masyarakat tidak dapat menjalankan wewenang kekuasaan hukum, serta tidak dapat memberikan perlindungan masyarakat, kepastian hukum, rasa keadilan dan kebenaran, maka ketika itu masyarakat akan melakukan tindakan hukum atau tindakan main hakim sendiri ( social enginericthing ) atau diistilahkan self help.

Bentuk penjelmaan self help dengan membentuk forum – forum keamanan untuk menanggulangi kejahatan yang semakin marak terjadi di sekitar masyarakat. Apabila tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sah dan aparat penegak hukum semakin menurun, maka akan semakin tinggi perilaku kekerasan yang dilakukan masyarakat sebagai sebuah perilaku kolektif. Menurut Neil Smelser (1971 : 9 ) ada empat tipe perilaku kolektif , yakni :

  • Gerakan yang berorientasi nilai, yang dimobilisasi melalui tindakan kolektif atas nama kepercayaan umum yang mendambakan perumusan ulang nilai – nilai tertentu.
  • Gerakan yang berorientasi norma, yang dimobilisasi melalui tindakan kolektif atas nama kepercayaan umum yang mengharapkan perumusan ulang norma – norma tertentu.
  • Berwujud ledakan kebencian yang dimobilisasi melalui tindakan kolektif atas nama kepercayaan umum yang menuntut tanggung jawab suatu pranata terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang tidak diinginkan.
  • Tindakan gila – gilaan dan kepanikan merupakan bentuk – bentuk perilaku yang didasarkan pada suatu redefinisi umum terhadap fasilitas yang sifatnya situasional.

Pembentukan forum – forum keamanan seperti satuan tugas, komando, laskar – laskar dan sebagainya, dapat berdampak negatif berupa penghakiman masyarakat terhadap pihak yang dianggap meresahkan masyarakat tanpa melalui prosedur hukum atau dengan kata lain melakukan berbagai tindakan kepolisian secara tidak sah dan melawan hukum. Tindakan massa menghakimi para penjahat atau merusak aset pihak – pihak yang dianggap meresahkan masyarakat tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena bagaimanapun setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hukum memberikan perlindungan hak tersebut. Selain itu, pelaku main hakim sendiri dapat dituntut berdasarkan pasal 351, 352, dan 353 KUHP yang mengatur penganiayaan yang dilakukan perseorangan, pasal 170 KUHP jika dilakukan secara kolektif. Bahkan pasal 338 atau 340 KUHP jika korbannya meninggal dunia.

Sebagai bentuk realitas sosial, tindakan pengadilan massa tentu tidak terlepas dari latar belakang kondisi tinjauan hukum yang melingkupinya. Fungsi hukum sebagai kontrol sosial menjadi sebuah mata rantai yang tidak terputus dari kondisi masyarakat dalam hubungannya dengan aparat penegak hukum yang menjadi pelaksana hukum yang represif maupun restitutif. Manakala aparat penegak hukum tidak mampu menjalankan perannya dengan baik, maka akan muncul kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat, yang dapat berujung pada munculnya forum – forum keamanan yang dijalankan masyarakat sebagai bentuk solidaritas sosial, dengan persepsi dan perspektif hukum dengan pemahamannnya sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum adalah cerminan solidaritas. Dalam konsep Durkheim , hukum sebagai moral sosial pada hakekatnya adalah ekspresi solidaritas sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat. Sebagai tiang utama integrasi, solidaritas sosial bergerak dan berubah seirama dengan perkembangan sosial dalam masyarakat. Dan tulisan ini akan membahas bagaimana implementasi bentuk – bentuk pengamanan swakarsa yang menjalankan fungsi kepolisian di masyarakat dan bagaimana efektifitas fungsi hukum selaku kontrol sosial yang berlaku di masyarakat. (Irvan Indarta).

Penulis : Gilang

Editor : Edi

Publish : Tahang

Klik Icon Untuk Sharing