1. Masyarakat

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, terutama kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan dan derajat kepatuhannya. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang berlaku di masyarakat.

Apabila hukum telah mencapai tujuannya untuk mempengaruhi masyarakat, berarti hukum itu sudah efektif. Masyarakat taat dan patuh pada hukum. Ketaatan hukum adalah ketaatan yang berdasarkan pada nilai warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan ketaatan ini baru dapat tercapai melalui proses pelembagaan yang diikuti oleh penjiwaan dalam diri seseorang. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa masyarakat memegang kontrol sosial terhadap hukum dan menjamin legitimasi aparat penegak hukum untuk menjaga tegaknya hukum demi kepentingan masyarakat.

Dengan meningkatnya kejahatan di masyarakat, beban polisi selaku aparat penegak hukum menjadi meningkat pula. Polisi sebagai pengawas formil mempunyai fungsi utama menjaga keamanan masyarakatnya, Oleh karena keterbatasannya, maka pengawasan formil tidak dapat berdiri sendiri, tetapi membutuhkan pengawasan informil yang datangnya langsung dari masyarakat.

Berkenaan dengan hal ini, Goldstein menyatakan bahwa apapun yang polisi lakukan dalam usahanya untuk mengendalikan kejahatan, maka harus diakui bahwa usaha mereka sangat tergantung pada adanya kerjasama dan peran serta masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa polisi tidak mungkin membuahkan suatu kemampuan yang menyamai kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat dalam penjeraan kejahatan, dalam melaporkan adanya pelanggaran, dan dalam mengidentifikasi pelaku dan dalam membantu proses penuntutan.

Apabila suatu wilayah sudah terjangkau dengan tingkat pengawasan yang baik, khususnya pengawasan informil, maka wilayah tersebut dapat dikatakan sebagai daerah yang terjaga (defensible space ). Oscar Newman (Robert O. Block, 1981 : 142 – 165) menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai ruang terjaga adalah sebagai berikut :

  • Teritorialitas ( territoriality )

Menunjukkan suatu sikap yang memelihara tapal batas. Warga masyarakat di lingkungan ini merasakan keterpaduan dan keakraban yang kuat dan bersatu dalam orientasi mereka sendiri. Dengan adanya teritorialitas ini, maka jika ada pendatang baru akan mudah dikenali.

  • Pengamatan secara alamiah ( natural serveilance )

Hal ini menunjukkan pada kemampuan warga masyarakat untuk mengawasi atau mengamati secara sambil lalu dan terus menerus lingkungan umum daerah mereka.

  • Kesan dari lingkungan ( image and milieu )

Meliputi kemampuan tentang desain lingkungan yang dapat meniadakan persepsi tentang proyek perumahan yang menjadi terisolasi dan penghuni mudah diserang kejahatan.

Awalnya peran serta masyarakat begitu besar untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing. Namun, ketika polisi berperan besar dalam penegakan hukum, maka peran masyarakat menjadi lemah. Masyarakat menjamin legitimasi kewenangan polisi dan menghormati intervensi legal kepolisian atas urusan setiap anggota masyarakat. Tetapi, saat polisi dipandang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan optimal, khususnya pada fungsi represif / menindak terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat, maka solidaritas sosial masyarakat muncul secara spontan dengan membentuk forum – forum keamanan. Pada saat melemahnya kepercayaan dan bertumpuknya kekecewaan masyarakat terhadap kinerja polisi yang dianggap lamban, saat itulah pengadilan massa cenderung terjadi secara spontan.

  1. Kultur Hukum

Dalam kehidupan sehari – hari, manusia menjalankan kehidupannya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan yang disebut hukum. Kalau dicari dari mana hukum itu berasal, maka jawabannya dapat dicari dari sumber hukum, yaitu tempat ditemukannya hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo (1986 : 63 ) membagi sumber hukum menjadi dua bagian yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah tempat darimana materiil itu diambil dan merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Sedangkan sumber formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.

Kultur hukum tidak lain merupakan tuntutan warga masyarakat atau pemakai jasa hukum. Sekalipun sudah ada pengaturan hukum positif tentang suatu persoalan hukum, namun jika tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, hukum positif tidak mungkin efektif. Sebaliknya, apabila hukum telah mencapai tujuannya untuk mempengaruhi masyarakat berarti hukum itu sudah efektif.

Aparat penegak hukum hendaknya membuat proyeksi agar kaidah hukum benar – benar ditaati masyarakat artinya kaidah – kaidah hukum positif dibutuhkan benar oleh masyarakat. Jika polisi selaku aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan melalui cara menindak / represif, seperti salah satu tema pembagian kerja Emile Durkheim, maka integrasi sosial di masyarakat dapat dipertahankan. Sebaliknya jika polisi dinilai lamban dan tidak dapat menjalankan perannya dengan baik, maka tidak dapat disalahkan jika muncul forum – forum keamanan sebagai bentuk pengorganisasian sosio – kultural di masyarakat yang semata – mata bertujuan mempertahankan integrasi sosial.

  1. Fungsi Hukum

Menurut A.A.G. Peters yang mengemukakan pendapat bahwa ada tiga perspektif fungsi hukum di dalam masyarakat yaitu :

  1. Perspektif kontrol sosial ( social control ) dari hukum, yaitu tinjauan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum ( the policeman view of the law ).
  2. Perspektif rekayasa masyarakat ( social engineering ) yang merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para pejabat / penguasa hukum ( the tecnokrat’s view if the law ).
  3. Perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum, yakni tinjauan dari bawah terhadap hukum ( the bottom’s up view of the law ) atau disebut juga perspektif konsumen terhadap hukum ( the customer’s perspectif of the law ).

Dalam pembahasan ini, akan difokuskan pada perspektif pertama yakni perspektif kontrol sosial dalam membahas timbulnya forum – forum keamanan ditinjau secara hukum.

Dalam kajian hukum dengan menggunakan Teori Emile Durkheim, forum – forum keamanan merupakan salah satu bentuk pengorganisasian sosio – kultural di masyarakat, sebagai wujud ekspresi solidaritas sosial, yang bertujuan untuk mempertahankan integrasi sosial di masyarakat. Forum ini muncul dan eksis di masyarakat bermula dari timbulnya kekecewaan dan ketidakpercayaan komunitas masyarakat terhadap hasil pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan atau memulihkan situasi yang meresahkan masyarakat. Sebagai wujud solidaritas, forum – forum keamanan dengan persepsi dan pemahaman sendiri terhadap hukum, menciptakan pengadilan massa sebagai cara cepat dan tuntas menyelesaikan persoalan hukum. Dengan kata lain, hukum adalah cerminan solidaritas masyarakat.

Dalam konsep Durkheim, diferensiasi pembagian kerja dapat menjelaskan terjadinya berbagai macam perubahan dalam struktur dan restrukturisasi masyarakat, tipe solidaritasnya, dan fungsi hukumnya. Menurut Durkheim ada dua solidaritas yang menentukan wajah hukum, yakni solidaritas mekanis yang bersifat menindak / represif dan solidaritas organis yang bersifat memulihkan / restitutif. Ketika polisi selaku aparat penegak hukum mampu menjalankan perannya dalam menanggulangi kejahatan melalui upaya represif, maka masyarakat hanya menjalankan pengawasan informal sebagai bentuk kontrol sosial. Sebaliknya, saat dipandang polisi belum menjalankan perannya secara optimal, maka timbul reaksi dari masyarakat. Jika kekecewaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum terakumulasi secara terus-menerus, akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukumnya. Akibatnya masyarakat cenderung mengambil peran yang lebih besar dalam menanggulangi kejahatan di sekitarnya melalui forum – forum keamanan yang dibentuknya, bahkan mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum dengan menciptakan pengadilan massa menurut persepsi hukumnya sendiri. Dengan kata lain, fungsi hukum selaku kontrol sosial akan berjalan efektif, jika hubungan antara aparat penegak hukum dengan masyarakatnya berada dalam koridor hukum yang semestinya.

Polisi selaku aparat penegak hukum mempersepsikan hukum sebagai kaidah atau norma yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan yang memuat aturan hukum, larangan, sanksi – sanksi yang harus ditegakkan demi mewujudkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Munculnya forum – forum keamanan yang terkesan mengambil alih wewenang kepolisian dengan melakukan berbagai tindakan kepolisian secara tidak sah dan melawan hukum, sebetulnya berawal dari pemahaman yang keliru tentang pengamanan swakarsa yang mengarah pada tindakan main hakim sendiri.

Pengamanan swakarsa seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki dimensi sosiologik dalam fungsi kepolisian. Dalam dimensi sosiologik, fungsi kepolisian terdiri atas pekerjaan – pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlunya dan manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa, kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi kepolisian sosiologik yang tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, antara lain berbagai bentuk satuan pengamanan (satpam) lingkungan, baik lingkungan pemukiman, pendidikan maupun lingkungan kerja. Kewenangan yang melekat pada satpam merupakan kewenangan kepolisian terbatas dalam kuasa tempat, artinya dimana satpam bertugas misalnya di lingkungan perumahan, maka hanya di lingkungan tersebut satpam berwenang menjalankan fungsi kepolisian terbatas.

Bentuk – bentuk pengamanan swakarsa lainnya, antara lain satuan tugas (satgas) melekat kewenangan kepolisian terbatas dalam kuasa organisasi, artinya hanya melekat pada organisasi yang menjadi induknya. Misalnya satgas partai politik, maka hanya berwenang membantu polisi mengamankan kegiatan partai politik tersebut, baik saat kampanye, temu kader, atau musyawarah nasional / regional. Sementara laskar – laskar, komando atau forum – forum keamanan lainnya bukan merupakan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa seperti yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahkan lebih cenderung menjalankan fungsi kepolisian secara tidak sah dan melawan hukum.

Pemahaman yang keliru tentang bentuk – bentuk pengamanan swakarsa, yang diejawantahkan dengan membentuk forum – forum keamanan sebagai kontrol sosial terhadap hukum yang ditegakkan aparat penegak hukum, justru berdampak pada munculnya berbagai tindakan kepolisian yang tidak sah dan melawan hukum, seperti main hakim sendiri atau pengadilan massa untuk menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, fungsi hukum selaku kontrol sosial tidak efektif dijalankan manakala terjadi kekeliruan pemahaman terhadap hukum itu sendiri.

Dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

  1. Implementasi bentuk – bentuk pengamanan swakarsa yang menjalankan fungsi kepolisian di masyarakat seharusnya diwujudkan seperti yang diamanatkan undang-undang. Namun, dalam praktek di masyarakat justru menimbulkan persepsi hukum yang berbeda dengan membentuk forum – forum keamanan yang cenderung menjalankan fungís kepolisian secara tidak sah dan melawan hukum.
  2. Polisi selaku aparat penegak hukum mempersepsikan hukum sebagai kaidah atau norma yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan yang memuat aturan hukum, larangan, sanksi – sanksi yang harus ditegakkan demi mewujudkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Ketika polisi selaku aparat penegak hukum mampu menjalankan perannya dalam menanggulangi kejahatan, baik dalam upaya represif (hukum yang menindak) maupun restitutif (hukum yang memulihkan), maka masyarakat hanya menjalankan pengawasan informal sebagai bentuk kontrol sosial. Sebaliknya, saat dipandang polisi belum menjalankan perannya secara optimal, maka timbul reaksi dari masyarakat. Jika kekecewaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum terakumulasi secara terus-menerus, akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukumnya. Akibatnya masyarakat cenderung mengambil peran yang lebih besar dalam menanggulangi kejahatan di sekitarnya melalui forum – forum keamanan yang dibentuknya, bahkan mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum dengan menciptakan pengadilan massa menurut persepsi hukumnya sendiri. Dalam hal ini fungsi hukum selaku kontrol sosial akan berjalan efektif, jika hubungan antara aparat penegak hukum dengan masyarakatnya berada dalam koridor hukum yang semestinya.
  3. Pemahaman yang keliru tentang bentuk – bentuk pengamanan swakarsa, yang diejawantahkan dengan membentuk forum – forum keamanan sebagai kontrol sosial terhadap hukum yang ditegakkan aparat penegak hukum, justru berdampak pada munculnya berbagai tindakan kepolisian yang tidak sah dan melawan hukum, seperti main hakim sendiri atau pengadilan massa untuk menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat. Dalam hal ini fungsi hukum selaku kontrol sosial tidak efektif dijalankan manakala terjadi kekeliruan pemahaman terhadap hukum itu sendiri. (Irvan Indarta).

Penulis : Gilang

Editor : Edi

Publish : Tahang

Klik Icon Untuk Sharing