Forum Keamanan

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Forum merupakan wadah dimana masyarakat dapat mengungkapkan opininya terhadap hal – hal penting yang perlu disampaikan pada komunitas yang sejalan dan memiliki tujuan yang sama. Sedangkan keamanan secara filosofi bermula dari kebutuhan pribadi yang berkembang menjadi kebutuhan bersama dalam ikatan kelompok masyarakat, dimana masing-masing pribadi mengesahkan sebagian haknya untuk diurus oleh kelompok.

Kejahatan

Kejahatan pada umumnya dipandang sebagai suatu perbuatan amoral yang dapat merugikan masyarakat. Perbuatan dimaksud dituangkan secara formil dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sebagai perbuatan yang terlarang dan mengadakan pembangkangan terhadap aturan dan diancam dengan reaksi yang tegas dalam bentuk pemberian penderitaan tertentu ( Soedjono Dirjosisworo, 1977 : 16).

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia, selanjutnya disebut KUH Pidana, dibedakan antara kejahatan ( misdrijven ) dan pelanggaran ( overtredingen ). Kejahatan diatur dalam Buku II KUH Pidana, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III KUH Pidana. Pembagian atas dua jenis tersebut didasarkan pada perbedaan prinsip. Kejahatan adalah rechtsdelicten yaitu perbuatan – perbuatan yang meskipun tidak ditentukan didalam Undang – Undang sebagai perbuatan kriminal namun dirasakan sebagai ourcht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah wetdelicten yakni perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang – Undang yang menentukan demikian.

Kajian Hukum

  1. Aturan Hukum

Di dalam teori – teori ilmu hukum, berlakunya hukum sebagai kaidah, dapat dibedakan menjadi tiga hal, sebagai berikut :

  1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
  2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat ( teori kekuasaan ) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
  3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Dalam kaidah hukum yang berlaku secara yuridis, polisi diberikan kewenangan oleh UU Kepolisian untuk menjalankan tugas pokoknya. Salah satu tugas pokok yang dijalankan polisi adalah menegakkan hukum, yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang – undangan dalam kaitannya dengan peradilan pidana, baik dalam KUH Pidana maupun berbagai undang – undang tertentu lainnya.

Tinjauan hukum terhadap aturan hukum tersebut melalui kajian dengan menggunakan Teori Emile Durkheim, dapat dikatakan bahwa polisi memiliki legalitas untuk menjalankan perannya menegakkan hukum dengan cara represif karena dijamin oleh UU Kepolisian. Polisi juga mendapat legitimasi dari masyarakat untuk menjalankan perannya memulihkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat akibat gangguan – gangguan yang timbul di masyarakat, dengan cara pre – emtif dan preventif, karena dijamin juga oleh UU Kepolisian.

Forum – forum keamanan dibentuk bermula dari organisasi kemasyarakatan yang bernuansa keagamaan atau pun komunitas tertentu. Namun, seiring eksistensi komunitas tersebut cenderung mengambil alih peran menjaga ketertiban dan keamanan yang menjadi domain kewenangan polisi. Pada awalnya komunitas tersebut mendapatkan tempat sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan di lingkungannya masing – masing. Namun, seiring eksistensi yang semakin kuat dan mendapat legitimasi publik, komunitas tersebut mulai memasuki ranah penegakan hukum dengan membentuk forum – forum keamanan yang cenderung menanggulangi kejahatan dengan pengadilan massa. Apalagi aparat penegak hukum dinilai lambat bertindak dan mengantisipasi kejahatan yang sudah meresahkan masyarakat.

Timbulnya forum – forum keamanan untuk menanggulangi kejahatan sebenarnya tidak diperlukan, jika mengacu pada ketentuan pasal 42 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa hubungan dan kerjasama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur –unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.

Asas partisipasi adalah asas yang memberikan peluang bagi warga masyarakat untuk berperan serta dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan. Sebagai anggota masyarakat yang ikut terlibat dalam pengawasan formil pada saat pencegahan kejahatan diterima, warga masyarakat membentuk pos kamling untuk melakukan perondaan di lingkungannya. Patroli warga masyarakat pada umumnya terdiri atas kelompok sukarelawan yang membantu polisi untuk ikut mengawasi lingkungan tempat tinggalnya. Kegiatan perondaan pada umumnya meliputi pemeriksaan para pendatang, melakukan ronda keliling, memeriksa gedung, rumah, dan barang milik warga serta melaporkan keganjilan – keganjilan yang ditemukan, seperti jendela terbuka, pintu mobil tidak terkunci, dan sebagainya kepada pemiliknya dan melaporkan peristiwa – peristiwa kejahatan kepada polisi.

Sedangkan asas subsidiaritas adalah asas yang mewajibkan Polri mengambil tindakan yang perlu, sebelum instansi teknis yang berwenang hadir di tempat kejadian. Namun bila instansi teknis yang berwenang telah ada, maka Polri segera menyerahkan hal tersebut kepadanya.

  1. Penegak Hukum

Aparat penegak hukum bertugas menerapkan hukum yang mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Sebab, menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah, artinya dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, aparat penegak hukum seharusnya memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu, yang menyangkut ruang lingkup tugas-tugasnya.

Dengan meningkatnya kejahatan yang terjadi di masyarakat, beban polisi menjadi meningkat pula. Polri sebagai pelaksana fungsi kepolisian umum mempunyai fungsi utama menjaga keamanan masyarakatnya dan menanggulangi kejahatan. Oleh karena keterbatasan tersebut, maka pengawasan formil tidak dapat dijalankan polisi sendiri, tetapi diperlukan peran serta masyarakat.

Dalam kajian hukum dengan Teori Emile Durkheim, aparat penegak hukum, khususnya Polri mendapatkan legitimasi dari undang – undang untuk melakukan penindakan / represif terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat. Timbulnya forum – forum keamanan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggelar pengadilan massa merupakan bentuk pengambilalihan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum yang tergabung dalam criminal justice system. Meskipun hal ini dipicu dari kondisi aparat penegak hukum yang dianggap tidak mampu menjalankan perannya dengan baik, yang berdampak munculnya kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat, yang dapat berujung pada munculnya forum – forum keamanan yang dijalankan masyarakat sebagai bentuk solidaritas sosial.

Wujud solidaritas sosial masyarakat terkait kejahatan yang terjadi di lingkungannya, dilakukan masyarakat dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Namun, manakala polisi selalu terlambat mengambil tindakan represif atau pun langkah pencegahan, maka masyarakat akan cenderung membentuk pengadilan massa secara spontan.

  1. Sarana Prasarana

Sarana / fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu, ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada alat tulis kantor (ATK) dan komputer yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan, bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Kalau pun peralatan yang dimaksud sudah ada, maka faktor – faktor pemeliharaannya juga sangat penting.

Emile Durkheim menyatakan ada dua tipe solidaritas yang menentukan wajah hukum yakni solidaritas mekanis yang bersemi hukum berkarakter menindak / represif dan solidaritas organis yang membuahkan hukum yang berwatak memulihkan / restitutif. Polri, sebagai aparat penegak hukum, membutuhkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam pelaksanaan tugas represif, sehingga tidak menghambat dalam mengambil langkah penanggulangan kejahatan yang dapat berdampak hilangnya kepercayaan masyarakat kepada polisi. Hal ini sangat penting dalam mengeliminasi munculnya pengadilan massa oleh forum – forum keamanan.

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi penegak hukum yang baik dan berwibawa, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya yang dapat menunjang kinerja aparat hukum. (Irvan Indarta).

Penulis : Gilang

Editor : Edi

Publish : Tahang

Klik Icon Untuk Sharing