Tribratanews.kepri.polri.go.id – Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, dalam sistem hukum pidana di Indonesia, Pemerintah menunjukkan itikad baik sebagai implementasi dari peratifikasian dari beberapa konvensi Internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, dengan membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dimana sebelum adanya undang-undang tersebut telah ada beberapa undang-undang sebelumnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakan hukum acara khusus yang diberlakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pidana, yang sebelumnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mengenai klasifikasi tindak pidana yang terhadap tindak .pidana yang dilakukan terhadap anak, jauh sebelumnya, para penegak hukum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka seharusnya para penagak hukum, juga melihat ke belakang kembali. Bahwa masih terdapat undang-undang peraturan yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak ini sering terabaikan dalam praktek penegakkan hukum. Padahal undang-undang tersebut belum lah dicabut atau dibekukan keberlakuannya. Mengenai perlindungan hukum terhadap anak masih terdapat di dalam beberapa undang-undang lain, misalnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Peratifikasian Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Anak Untuk Diperbolehkan Bekerja, dan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) (yang disahkan Majelis Umum PBB 20 November 1989) yang merupakan cikal bakal terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terdapat pula ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual khusus yang berada dalam lingkungan rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dimana pada tanggal 22 September 2004, disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419. Undang-undang ini merupakan pengaturan secara khusus, di luar KUHP, mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang korbannya adalah anggota keluarga tersebut.

Kekerasan yang dimaksud dalam Undang-undang ini termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 yang menyebutkan sebagai berikut:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Sedangkan ruang lingkup dari Undang-undang ini menurut Pasal 2 huruf a adalah suami, istri dan anak. Sedangkan berdasarkan penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk Anak Angkat dan Anak Tiri. Selain dari ketentuan tersebut juga termasuk anak yang berada dalam pengawasan dan perwalian.

 

Penulis     : Yolan

Editor       : Edi

Publisher : Tahang

Klik Icon Untuk Sharing