Tribratanews.kepri.polri.go.id – Pungli atau “pungutan liar”

Siapa yang tidak kenal dengan istilah itu.

Pungli merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di indonesia. Dalam Dunia Hukum (Pidana) belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana PUNGLI atau delik PUNGLI.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini banyak terjadi di Indonesia.

Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain lain. Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi.

Pungli terjadibkarna terdapatnya faktor:

  1. faktor ekonomi: terjadinya pungli biasanya karana tidak mencukupi kebutuhan hidup sehingga membuat orang terdorong melakukan kegiatan tersebut.

 

  1. penyalahgunaan jabatan. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.

 

Tentu saja ada hukum yang mengatur adanya pungli ini, hukum yang telah ditetapkan pemerintah ini mengarah kepada para pelaku pungutan liar agar tidak melakukan pungutan liar yang merugikan masyarakat.

Adapun seperti yang telah tercantum di Pasal 368 KUHP: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 415 KUHP: “Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 418 KUHP: “Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Untuk menghindari adanya kegiatan pungli, pihak kepolisian khususnya Polda Kepri  mengadakan suatu kegiatan “STOP PUNGLI” dengan mensosialisasikan kegiatan itu keseluruh masyarakat dengan memberi pesan kepada mereka yaitu :

1.segera laporkan kepada hak yang berwewenang.

2.tidak mengasih apapun kepada orang yang memintanya.

Oleh karena itu marilah kita membangun negara ini dengan tidak melakukan pungli, “Stop pungli,demi kenyamanan dan kesejahteraan kita bersama”

Penulis : Rexi

Editor : Edi

Publish : Tahang

Klik Icon Untuk Sharing