Polmas sebagai Model Perpolisian Modern

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Chryshnanda DL (2005) menegaskan bahwa secara teoretik variasi tipe atau model pemolisian sangatlah banyak, sebanyak orang yang memikirkannya. Namun, secara garis besar, jenis-jenis pemolisian terbagi dua, yaitu pemolisian konvensional dan pemolisian modern. Dalam pemolisian konvensional (tradisional), menekankan kepada kepolisian dan aktivitas kepolisian sebagai institusi yang utama atau satu-satunya dalam rangka pencapaian kondisi tertib hukum dan keadilan hukum.

Pemolisian modern adalah antitesa pemolisian konvensional, sekurang-kurangnya secara semangat. Asumsi dasar pemolisian modern adalah kenyataan bahwa dalam mencapai tujuannya Polisi tidak mungkin berhasil apabila dilakukan dengan cara-cara konvensional yang dililit oleh birokrasi dan hirarkhi yang rumit, melalui perintah-perintah yang terpusat, tidak didukung dengan personel yang berkemampuan tinggi, serta tidak mampu menganalisa, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif (David H. Baley (1998).

Community policing adalah salah satu model atau gaya yang termasuk dalam model perpolisian modern, sebagaimana yang telah diterapkan oleh negara-negara maju, seperti Jepang, Amerika, Kanada, Singapura, dan sebagainya, yang dalam implementasinya memfokuskan kepada penuntasan masalah (problem-solving policing), berorientasi pada pelayanan atau pemberian jasa-jasa publik (public-serve policing), mengandalkan pada sumber daya setempat (resource-based policing) dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat (community policing) atau suatu model perpolisian yang berbasis kemasyarakatan.

Lahirnya community policing sebagai gaya perpolisian modern, juga tidak lepas dari adanya pergeseran peradaban umat manusia secara universal serta perubahan paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat sipil yang demokratis, dimana masyarakatnya cenderung menginginkan pelayanan publik melalui pendekatan-pendekatan yang lebih proaktif, personal, informal, dan menekankan pemecahan masalah dengan mengedepankan kemitraan, dari pada cara-cara pemerintah yang birokratis, resmi, formal, kaku, seragam, dan terpaku pada formalitas hukum yang kaku.

Mencermati gaya perpolisian modern di atas sekaligus dalam rangka menyesuaikan diri dengan paradigma baru Polisi Sipil, maka Polri memandang perlu untuk mengadopsi konsep community policing tersebut dan menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta dengan cara dan nama Indonesia, yang kemudian secara formal disebut ”Perpolisian Masyarakat” atau Polmas. Melalui penerapan ini Polri sebagai Polisi Sipil diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia serta transparansi dalam setiap tindakannya, mampu menjunjung tinggi kebenaran, demokratisasi, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas publik sesuai dengan cita-cita mewujudkan masyarakat madani.

Pengemban Fungsi Polmas / Petugas Polmas

Polmas hakekatnya merupakan suatu filosofi sekaligus strategi dalam pembinaan kamtibmas yang berbasis pada kekuatan dan potensi masyarakat, karenanya harus dilaksanakan oleh semua jajaran kepolisian. Sebagai suatu strategi, maka dalam operasionalisasinya mempersyaratkan kehadiran polisi-polisi khusus sebagai Petugas Polmas (Community Policing Officers – CPO), yaitu polisi pembina kamtibmas yang bertindak selaku agen terdepan sekaligus penghubung langsung antara kepolisian dan masyarakat.

Tugas utama Petugas Polmas adalah melakukan berbagai program pembinaan dan kerja sama dengan semua unsur yang ada di masyarakat, memperkenalkan hubungan baru yang berdasarkan atas saling percaya, serta saling menghormati sesuai posisinya masing-masing, sehinggga menumbuhkan dimensi baru yang lebih positif, konstruktif, apresiatif, proaktif, kreatif, dan produktif dalam pemeliharaan kamtibmas melalui tumbuhnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pola-pola kerja sama sinergis dan kemitraan sejajar menuju tumbuh dan berkembangnya potensi dan kekuatan unsur masyarakat untuk menjadi ”polisi” bagi dirinya sendiri dan masyarakat lingkungannya.

Kebijakan Polmas telah menetapkan petugas Pospol dan Babin Kamtibmas selaku pengemban fungsi Polmas. Karena itu eksistensinya perlu mendapat perhatian serius agar dalam menjalankan peranannya mampu mentransformasikan diri selaku petugas Polmas, sehingga mampu menjadi ujung tombak bagi terwujudnya penyelenggaraan perpolisian modern secara optimal.

Penugasan Babin Kamtibmas selaku Petugas Polmas, didasari atas adanya kedekatan atau kemiripan diantara Bimmas-Babin Kamtibmas serta Polmas-Petugas Polmas sebagai ujung tombaknya, meliputi :

  • Mementingkan perlunya kedekatan Polri dengan masyarakat dengan mempersyaratkan adanya kehadiran polisi khusus secara permanen di tengah-tengah masyarakat sebagai ujung tombak sekaligus penghubung antara kesatuan Polri dan komunitas setempat.
  • Menekankan pentingnya hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial masyarakat setempat.
  • Mengakui bahwa masyarakat merupakan sumber daya yang potensial bagi terlaksananya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang lebih baik dan efektif.
  • Bertujuan memberikan tempat yang lebih luas bagi peranan masyarakat untuk bertanggung jawab, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam upaya penciptaan lingkungan yang lebih kondusif, terutama melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif.
  • Berorientasi kepada pentingnya peningkatan kesadaran hukum dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Masalahnya, sekalipun banyak kemiripan, namun secara konseptual antara Bimmas dengan Babin Kamtibmas sebagai ujung tombak dan Polmas dengan Petugas Polmas sebagai ujung tombaknya, relatif berbeda atau dapat dibedakan, sehingga harus diwaspadai karena walaupun penugasan keduanya sama-sama diterjunkan di tengah-tengah masyarakat, namun tugas yang diemban tidaklah identik.

Secara konseptual beberapa perbedaan mendasar yang dapat diidentifikasi adalah :

  • Secara filosofis, Bimmas masih mencerminkan hubungan struktural ”kekuasaan”, sedangkan Polmas lebih menekankan hubungan kemitraan sejajar.
  • Dalam operesionalnya, penyelenggaraan fungsi Bimmas lebih mengutamakan upaya pembinaan masyarakat dan lebih banyak diwarnai gaya perpolisian konvensional, sedangkan dalam Polmas lebih menekankan pentingnya upaya pemberdayaaan masyarakat dan menuntut diterapkannya gaya perpolisian sipil modern.
  • Tugas yang diperankan Babin Kamtibmas cenderung memposisikan masyarakat seakan-akan hanya sebagai obyek dan polisi sebagai subyek. Sedangkan dalam Polmas peranan Petugas Polmas lebih memposisikan sebagai fasilitator dengan memposisikan masyarakat sebagai subyek.
  • Posisi Babin Kamtibmas sebagai pembina kamtibmas, menjadikannya sebagai seorang yang ”serba lebih” dalam menangani dan menyelesaikan segenap permasalahan kamtibmas yang dihadapi masyarakat. Sedangkan dalam Polmas penempatan Petugas Polmas sebagai fasilitator dalam hubungan kemitraan sejajar, lebih menekankan pentingnya kerja sama, saling percaya, saling menghormati, dan saling membantu dalam upaya penanganan permasalahan kamtibmas.

Hal di atas menunjukkan bahwa eksistensi Babin Kamtibmas dalam mendukung penyelenggaraan Polmas perlu mendapat perhatian serius agar dalam menjalankan peranannya mampu mentranformasikan diri selaku petugas Polmas (Babin Kamtibmas Plus), sehingga mampu menjadi ujung tombak bagi terwujudnya penyelenggaraan perpolisian modern secara optimal.

Secara konseptual dalam pelaksanaan Polmas, kehadiran petugas Pospol ataupun Babin Kamtibmas di tengah-tengah komunitas atau masyarakat adalah selaku polisi khusus agen terdepan, ujung tombak, pelaksana utama penyelenggaraan fungsi kepolisian yang berbasis kemasyarakatan sekaligus representasi dan penghubung langsung antara kesatuan kepolisian dan masyarakat atau komunitas yang dilayaninya.

Fungsi dan Peran Polri.

Dalam negara modern yang demokratis polisi mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, komuniti (masyarakat setempat) dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga dan mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan di lingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas yang dilayaninya.

Fungsi Polri adalah untuk menegakkan hukum, memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan serta memeranginya. Menurut SUPARLAN (1999) Fungsi Polisi adalah sebagai berikut:

  • Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antara individu, masyarakat dan negara (yang diwakili oleh pemerintah) dan antar individu serta antar masyarakat;
  • Memerangi kejahatan yang menganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara;
  • Mengayomi warga masyarakat, masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan. Tiga fungsi polisi tersebut harus dilihat dalam perspektif individu, masyarakat dan negara, masing-masing merupakan sebuah sistem dan secara keseluruhan adalah sebuah sistem yang memproses masukan program-program pem-bangunan untuk menghasilkan keluaran berupa kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan. Dalam proses-proses yang berlangsung tersebut, fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keluaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dan sakral dalam proses-proses tersebut terganggu atau dirugikan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas fungsi dan peran Polri dalam masyarakat dilihat sebagai pranata atau institusi yang ada dalam masyarakat Indonesia dan peranan Polri dilihat sebagai peranan dari petugas Polri dalam masyarakat Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 1 butir 1 sampai dengan pasal 4 menjelaskan :

  • Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.
  • Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  • Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
    Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa : Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Tujuan Polri dalam pasal 4 dijelaskan : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penulis : Tahang

Editor : Edi

Publish : Yolan

Klik Icon Untuk Sharing