Tribratanews.kepri.polri.go.id – kerangka teoritis merupakan landasan atau pedoman dalam penyusunan karya ilmiah yang berisi tentang konsepsi atau hasil telaahan terhadap teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, baik berupa pendapat ahli, hasil penelitian, ataupun kebijakan untuk digunakan sebagai acuan dalam pemecahan masalah. Telahan ini bisa dalam arti membandingkan, mengkontraskan, atau meletakkan tempat kedudukan masing-masing dalam masalah yang dibahas dan pada akhirnya menyatakan posisi/pendirian penulis dengan alasan-alasannya. berikut landasan teori yang berhubungan dengan kamtibmas.

Konsepsi Paradigma Polisi Sipil

Paradigma Polisi sipil mengandung makna bahwa sistem penyelenggaraan perpolisian akan dibangun dalam bingkai “Kepolisian sipil”, yaitu sistem penyelenggaraan perpolisian modern yang berpihak kepada masyarakat, sebagaimana sistem perpolisian modern pada umumnya (Police Universal). Badan yang disubordinasikan kepada masyarakat dengan doktrin utama memerangi kejahatan (fighting crime), memelihara ketertiban masyarakat (maintaining law and order), serta melindungi warga (protecting people). Konsekuensinya, dalam Kepolisian Sipil, masyarakat harus dijadikan sebagai pusat atau titik awal sekaligus titik akhir dari totalitas pengabdiannya, dengan kedekatan Polisi dan masyarakat dalam mengeliminir akar-akar kejahatan dan ketidaktertiban sebagai kepedulian utamanya.

Sesuai dengan konsep paradigma, yang didalamnya tidak dapat melepaskan diri dari aspek sikap (aptitude) dan perilaku (behavior) maka pekerjaan selaku Polisi harus melibatkan dimensi moral yang kental dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain, paradigma berkaitan erat dengan ”etika” sebagai gambaran sikap dan moral serta “kultur” sebagai gambaran perilaku pelaksanan tugas. Seiring dengan kebijakan paradigma Polisi Sipil, maka aspek etika dan kultur tersebut harus digeser sesuai dengan niai-nilai yang terkandung dalam paradigma baru Polisi Sipil.

Etika Polisi Sipil

Etika Polisi Sipil adalah pedoman moral, sebagai penjabaran, operasionalisasi, dan kristalisasi dari keluhuran nilai-nilai moralitas yang terkandung dalam paradigma Polisi Sipil sebagai pedoman hidup dan pedoman karya Polri ke dalam bentuk pedoman moral dan landasan tingkah laku nyata, tepat, normatif, praktis, dan mudah dilaksanakan bagi kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat.

Implikasinya, nilai-nilai moral yang terkandung dalam makna paradigma Polisi sipil tersebut harus dijadikan sebagai referensi utamanya. Karena itu harus dipahami, ditaati, dipedomani, dipegang teguh, dijunjung tinggi, dijadikan landasan dan komitmen diri dalam bertingkah laku, diinternalisasikan dalam diri pribadi setiap anggota Polri, serta diaktualisasikan dalam perilaku sehari-hari baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.

Kultur Polisi Sipil

Tiap organisasi mengembangkan kultur, budaya, atau tradisi berdasarkan norma dan nilai-nilai yang memandu karyawan dalam berpikir dan bertindak. Bagi organisasi Polri, Paradigma Polisi sipil berarti harus mampu memicu terjadinya perubahan kultur yang selaras dengan nilai-nilai paradigma Polisi sipil dalam melaksanakan tugas profesinya.

Ditinjau dari aspek kultural, kepolisian sipil pada hakekatnya merupakan sistem penyelenggaraan perpolisian modern bagian dari Police universal yang berpihak kepada masyarakat. Masyarakat harus dijadikan sebagai pusat atau titik awal sekaligus titik akhir dari totalitas pengabdiannya. Kepolisian sipil juga dapat diartikan sebagai orientasi berpikir dan bertindak yang terdiri dari nilai, perspektif serta ideologi tentang sikap dan perilaku Polisi yang selaras dan loyal terhadap nilai-nilai yang berkembang di masyarakatnya, harapan-harapan warga, publik, dan bukan kepada harapan-harapan pemerintah dan kekuasaan. Mampu menjunjung tinggi kebebasan (liberty), persamaan hak (egalitarian), yang terwujud dalam hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik warga (civic and political right).

Choeruddin Ismail (2006) menjelaskan bahwa dalam wacana sehari-hari, sebutan “Polisi Sipil” sering dibarengi dengan istilah “Polri Mandiri” atau “Polisi yang Profesional” sebagai cermin kegemasan masyarakat terhadap kepolisian yang dianggap “militeristik”, tidak independen dan tidak professional. Hal ini mengisyaratkan bahwa Polisi Sipil mengharuskan diri untuk mandiri, menjunjung tinggi profesionalisme dan “berwatak sipil”. Tidak berwatak lain sebagai mana yang dimiliki oleh watak kepolisian lain yang dikenal selama ini, yaitu Polisi Militer (Militery Police), Polisi Rahasia (Secret Agent), dan Polisi Tidur (Speed Trap).

Polisi berwatak sipil juga mengharuskan bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Menghindari cara-cara gampang, seperti pemaksaan dan kekerasan, tetapi dengan cara-cara yang sesuai dengan harapan masyarakatnya (Sutipto Raharjo, 2002).

Berdasarkan hal di atas, Polisi sipil harus memiliki kultur tersendiri yang khas sebagai cermin polisi yang ”berwatak sipil”, yang jauh berbeda dengan kultur Polisi yang ”berwatak militer”. Dalam implementasinya, kultur tersebut harus teraktualisasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sehari-hari.

Kultur Polisi sipil atau Polisi berwatak sipil hanya dapat diwujudkan jika ada kemandirian dan profesionalisme. Kemandirian, disamping tidak terkooptasi oleh kekuasaan, juga harus diikuti dengan kemandirian dalam penentuan anggaran dan pembinaan personel. Sedangkan profesional, tidak hanya dituntut mahir dalam pelaksanaan tugas pokok, tetapi juga harus diikuti ”kepedulian” terhadap para pemakai jasa kepolisian.

Secara garis besar Polisi sipil memiliki tiga kriterai, yaitu : (1) ketanggapsegeraan (responsiveeness), (2) keterbukaan (openess), dan (3) akuntabel (accountability). Sedangkan menurut Sutarman (2006) parameter dan indikator Polisi Sipil adalah transparansi, akuntabel, demokratis. Menjunjung tinggi HAM, memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, bersifat protagonis. Sementara itu Choeruddin Ismail (2006) menjelaskan bahwa kultur Polisi sipil akan terbentuk apabila nilai-nilai yang ada dalam etika polisi sipil dapat dijadikan komitmen, diinternalisasikan, dan diaktualisasikan secara nyata dalam perilaku tugas sehari-hari. Dengan demikian muncul ”budaya baru” yang lebih mencerminkan ”watak sipil”, menggeser dan mengantikan ”watak militer”.

Konsepsi Polmas/Community Policing

Secara teoritis, tujuan organisasi kepolisian adalah dalam rangka mencapai kondisi tertib hukum (maintaining order) dan keadilan hukum (enforcing the law). Namun, bagaimana upaya untuk mencapai tujuan tersebut sangat tergantung kepada latar belakang dari sebagian atau sejumlah aktivitas kepolisian yang dilakukan, yang kemudian dikenal sebagai tipe atau model pemolisian atau perpolisian. Sedangkan perpolisian, pemolisian, penyelengaraan fungsi kepolisian, dan Polisi adalah bayang-bayang peradaban manusia.

Community Policing adalah gaya pemolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Community Policing diartikan juga sebagai filosofi pemolisian dan program strategi, (ROBERT BLAIR, 1992); as a Philosophy of policing, it embodies a number of principles or ideas that guide the structure of policing toward goal attaiment (KRATCOSKY and DUANE DUKES, 1991, 1995 : 86). Dapat didefinisikan sebagai cara/gaya pemolisian dimana polisi bekerja sama dengan masyarakat setempat (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk membangun/menjaga keamanan di lingkungannya (TROJANOWICZ, 1998), (RAHARDJO, 2001), (MELIALA, 1999), (BAYLEY, 1988). Pemolisian ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, tetapi mencari dan melenyapkan sumber kejahatan sukses dari Community Policing bukan dalam menekan angka kejahatan tetapi ukurannya adalah manakala kejahatan tidak terjadi (RAHARDJO, 2001).

Community Policing juga dijadikan dasar pada usaha bersama antara masyarakat dengan Kepolisian dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam masyarakat setempat yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dalam meningkatkan keamanaan dan kualitas hidupnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Community Policing, bimbingan dan pendidikan masyarakat tanpa paksaan baik melalui perorangan atau kelompok untuk menumbuhkan kembangkan kemampuannya dalam menciptakan dan menjaga keamanan di lingkungannya.

Agar dapat melaksanakan dan mewujudkan profesionalisme Kepolisian dalam kegiatan “Community Police” FRIEDMANN, 1991 : ALDERSON, 1979 menyatakan, terdapat 10 (sepuluh) prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, yaitu:

  • Memberikan kontribusi kearah kebebasan, kesejajaran dan persaudaraan dalam menghadapi masalah-masalah kemanusiaan.
  • Membantu mempertemukan kebebasan dengan keamanan dan mempertahankan tegaknya hukum.
  • Menjunjung martabat manusia dengan mempertahankan dan menjaga Hak Asasi Manusia serta mengejar kebahagiaan.
  • Menjaga kepemimpinan dan peran serta dalam menghapus kondisi sosial yang rawan kejahatan melalui tindakan sosial bersama.
  • Memberikan kontribusi kearah tercipta dan terpeliharanya kepercayaan di dalam masyarakat.
  • Memperkuat keamanan jiwa dan harta benda serta rasa aman bagi setiap orang.
  • Menyelidiki, mendeteksi dan melaksanakan penuntutan atas tindak kekerasan sesuai hukum.
  • Menciptakan kebebasan berlalu lintas di jalanan seperti di jalan raya, jalan kampung, gang dan tempat-tempat yang terbuka untuk umum.
  • Mencegah terjadinya kekacauan.
  • Menangani krisis besar maupun kecil dan membantu serta memberikan saran kepada mereka yang mengalami musibah, jika perlu dengan mengerakkan instansi lain (KOENARTO, 1998 : 123).

Tentu saja dengan adanya permasaaan antara Polisi dan masyarakat melalui Community Policing atau Polmas, maka harapan akan berkuang dan bahkan hilangnya orang-orang/masyarakat yang akan mengibarkan bendera bintang kejora, karena dalam wujud Community Policing/polmas masyarakat duduk bersama untuk mencari solusi yang dihadapi, baik permasalahan polri maupun permasalahan masyarakat. Dengan konsep Community Policing/polmas yang menekankan kebersamaan ini maka setiap permasalahan yang terjadi menjadi masalah bersama sehingga penyelesaianyapun harus diselesaikan bersama.

Penulis : Tahang

Editor : Edi

Publish : Yolan

Klik Icon Untuk Sharing