Tribratanews.kepri.polri.go.id – Peradaban manusia mengalami perubahan drastis pada dekade di penghujung Abad 19. Perubahan tersebut utamanya menyangkut pergaulan yang tidak terbatas dengan menggunakan media telekomunikasi. Dalam tata pergaulan dunia yang baru itu, sudah tidak terlihat lagi sekat-sekat atau batas suatu negara, tidak lagi dipersoalkan warna kulit, ras dan golongan. Karena tidak lagi mengindahkan jarak, waktu, hubungan dapat dilakukan kapan saja, dimana saja dan dari mana saja. Kemudian inilah yang dikenal sebagai hubungan global. Indonesia merupakan bagian dari tata pergaulan hubungan global itu. Sebagai bagian masyarakat global, mau tidak mau harus melaksanakan pemahaman dunia tentang tatanan yang baru itu.

Perkembangan teknologi khususnya dibidang telekomunikasi dan transportasi dianggap sebagai lokomotif dan turut mempercepat proses globalisasi di pelbagai aspek kehidupan. Perusahaan telekomunikasi seperti Microsoft World memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam mengakses aneka kebutuhan informasi berkat adanya dukungan dari software dah hardware. Kebutuhan atas peningkatan arus informasi antar manusia, dengan kemampuan mengirim dan menerima data dan informasi melalui jaringan komputer menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Perkembangan ini membawa kita ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (borderless way of thinking). Percepatan teknologi semakin lama semakin berkembang pesat, sehingga menjadi sebab material perubahan yang terus menerus dalam semua interaksi dan aktivitas masyarakat informasi. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas Negara. Setiap negara harus menghadapi kenyataan bahwa informasi dunia saat ini dibangun berdasarkan suatu jaringan yang ditawarkaan oleh kemajuan bidang teknologi. Salah satu cara berpikir yang produktif adalah mendirikan usaha untuk menyediakan suatu infra struktur informasi yang baik di dalam negeri, yang kemudian dihubungkan dengan jaringan informasi global.

Kemudahan dan kenyamanan dalam layanan internet ini tanpa disadari dibalik semua itu ada ancaman yang sangat merisaukan, yakni pada keamanannya. Pengamanan sistem informasi berbasis internet perlu diperhatikan, karena jaringan internet yang bersifat publik dan global sangat rentan dari berbagai bentuk kejahatan. Sebuah ancaman akan ada ketika seseorang mempunyai keinginan mengakses secara illegal ke dalam jaringan komputer dengan merusak, mengubah suatu tampilan dengan tampilan lain yang merugikan banyak pihak. Fenomena yang menyimpang inilah yang memanfaatkan teknologi canggih sebagai alat untuk mencapai tujuan, dengan melakukan kejahatan. Kejahatan-kejahatan dalam jaringan komputer inilah yang dikenal dengan kejahatan dunia maya atau cyber crime.

Pengertian Cyber Crime

Cybercrime sering diidentikkan dengan computer crime. The U.S. Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai: “…any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution”. Computer crime juga dapat diartikan sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Dari beberapa pengertian di atas, computer crime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai obyek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas computer crime didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih.

Cyber Crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana komputer dan alat telekomunikasi lainnya. Seseorang yang menguasai dan mampu mengoperasionalkan komputer seperti operator, programmer, analis, consumer, manager, kasir dapat melakukan cyber crime. Cara-cara yang bisa dilakukannya adalah dengan cara merusak data, mencuri data, dan menggunakan secara illegal. Pesatnya perkembangan seperti teknologi komunikasi seperti telephon, hand phone dan telekomunikasi lainnya yang dipadukan dengan perkembangan teknologi komputer merupakan faktor yang mendorong adanya kejahatan cyber crime. Sedangkan terhubungnya komputer dengan saluran penyedia jasa internet yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja disebut dengan ruang maya atau cyber space.

Munculya cyber crime di Indonesia

Fenomena cyber crime di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat. Dari masyarakat pada umumnya, sampai pada masyarakat yang memang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena cyber crime. Misalnya, aparat penegak hukum, akademisi khusunya akademisi dalam bidang hukum. Dalam dunia akademisi hukum, perbincangan ini tambah menarik terkait dengan diudangkannya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Munculnya cyber crime di Indonesia untuk pertama kali tidak dapat ditelusuri secara jelas, kapan terjadinya, dan dalam kasus apa, namun dapat dikemukakan pada era 1990-an adalah awal masuknya fenomena cyber crime di Indonesia. Pada saat itu pertama kali kasus yang disidangkan adalah kasus pemakaian domain name dari MustikaRatu.com di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa dalam kasus tersebut adalah Tjandra Sugiyono dengan dakwaan Pasal 382 bis KUHP dan Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 19 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pemeriksaan perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut tidak terbukti. Sehingga terdakwa Tjandra Sugijono dibebaskan dari segala dakwaan.

Di tengah kemajuan dalam bidang teknologi informasi yang dilakukan di negara-negara tetangga, Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan prosentase pengguna internet tersebar, dengan angka pencapaian 53,77%. Di bawahnya, tercatat Norwegia sebesar 52,68%, Islandia 52,13%, Swedia 50,71% dan Finlandia 43,94 %. Sedangkan Indonesia dari 200 jumlah penduduk untuk penggunaan internet hanya 2 % saja.

Kondisi penggunaan internet di Indonesia yang masih rendah juga pernah dikemukakan oleh Roy Suryo dalam seminarnya tentang “Komunikasi Mayantara” (cyber communication) di Bandung. Roy Suryo, mengatakan bahwa dalam penggunaan internet, Indonesia sebetulnya masuk dalam katagori rendah. Artinya jumlah pengguna internet dibandingkan dengan jumlah penduduk masih sangat sedikit. Dari sekitar 240 juta penduduknya, hanya sekitar 3-4 juta warga Indonesia yang menggunakan internet. Namun ironisnya dengan pengguna internet yang begitu sedikit, justru Indonesia menjadi negara terbesar kedua kejahatan siber(cyber crime ) di dunia setelah Ukraina. Modus yang paling sering digunakan adalah carding dan hacking. Carding adalah pembobolan kartu kredit sedangkan hecking adalah perusakan jaringan komputer pihak lain.

Pernyataan Roy Suryo diperkuat lagi oleh pernyataan Ade Syam Indradi. Berdasarkan hasil penelusurannya ternyata Indonesia menempati posisi pertama dalam cyber crime dan telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki peringkat pertama. Indonesia menempati peringkat pertama dalam persentase tertinggi di dunia maya. Data hasil penelitian Verisign, perusahaan yang memberikan pelayanan intelejen di dunia maya yang berpusat di California, Amerika Serikat, menempatkan Indonesia pada posisi tertinggi pelaku kejahatan dunia maya, sementara peringkat kedua ditempati oleh Nigeria dan peringkat ketiga oleh Pakistan.

Berdasarkan fakta cyber crime tersebut, menurut Abdul Wahib dan Mohammad Labib yang dikutip oleh Sutarman akan dapat dipahami ada lima hal, yaitu :

Pertama, kejahatan merupakan potret realitas konkrit dari perkembangan kehidupan masyarakat, yang secara langsung maupun tidak langsung telah telah atau sedang menggugat kondisi masyarakat. Bahwa didalam kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang potensial melahirkan individu-individu berprilaku menyimpang. Di dalam diri masyarakat ada pergulatan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.

Kedua, cyber crime dapat disebut sebagai kejahatan yang berelasi dengan kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Ada seseorang yang menanfaatkan dan dimanfaatkan untuk memperluas daya jangkau cyber crime. Kepentingan bisnis, politik, budaya, agama, dan lain sebagainya dapat saja menjadi motif, alasan dan dalil yang membuat seseorang dan sekelompok orang terjerumus pada cyber crime .

Ketiga, cyber crime merupakan salah satu jenis kejahatan yang membahayakan individu, masyarakat dan negara. Jenis kejahatan ini tidak tepat jika disebut “crime without victim”, tetapi dapat dikatagorikan sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan korban berlapis-lapis baik secara privat maupun publik. Hak privat dapat terancam, terganggu, bahkan rusak atau hilang akibat ulah segelintir orang atau beberapa orang yang memanfaatkan kelebihan ilmunya dan teknologi dengan modus operandi yang tergolong dalam cyber crime.

Keempat, cyber crime telah menjadi kejahatan serius yang bisa membahayakan individu, masyarakat, negara, dan tatanan kehidupan global, karena pelaku-pelaku cyber crime secara umum adalah orang –orang yang mempunyai keunggulan kemampuan keilmuan dan teknologi. Siapapun orangnya yang punya kemampuan menggunakan internet bisa terjebak menjadi korban kejahatan ini. Namun sebaliknya, seseorang juga dapat dengan mudah menjadi penjahat-penjahat akibat terkondisikan secara terus menerus atau dipaksa secara psikologis dan budaya untuk mengikuti serta berkiblat kepada pengaruh kriminalitas dan dinormatifitas yang dipenetrasikan masyarakat global.

Kelima, korban dari kejahatan ruang maya semakin hari semakin beragam. Kegiatan-kegiatan kenegaraan yang tentu saja sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan negara tidak selalu bisa dijamin aman dari ancaman penjahat-penjahat jagat maya ini. Hal ini menjadi bukti bahwa kemampuan intelektualitas dan teknologi pelaku kejahatan tidak bisa dianggap ringan oleh aparat penegak hukum. Dalam realitanya tindak kejahatan ini sudah demikian maju yang tentu saja sulit disejajarkan dengan kemampuan aparat untuk menanganinya, apalagi bila aparatnya tidak selalu mendapatkan pelatihan-pelatihan yang memadai untuk mengimbangi dan mengatisipasi gerak kejahatan bergaya kontemporer.

Jenis-jenis cyber crime

Dalam realitanya, penyalahgunaan internet dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Adapaun jenis-jenis cyber crime, seperti kejahatan dalam aspek e-Commerce, Cyber Sex, Hecker, dan Merusak Situs Milik Negara.

  1. E-Commerce

Kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui layanan elektronik, dalam hal ini melalui sarana internet, baik sistem promosi, sistem transaksi, sistem pembayaran, dan lain-lain. Landasan yang dipakai adalah elektronic based dan information technology, khususnya internet dan web. Motif yang terjadi dalam komunitas e-commerce ini, bisa berbentuk pemalsuan kartu kredit, persaingan usaha tidak sehat, monopoli barang perdagangan, HaKi dan lainnya.

  1. Cybersex

Cybersex adalah dunia pornografi yang dilakukan di internet, yang dapat diakses secara bebas. Ada yang membayar terlebih dahulu melalui pendaftaran dan pembayaran dengan kartu kredit, namun ada juga yang gratis. Situs ini dapat diakses dengan mudah dan bebas, meskipun yang mengakses ini belum cukup umur. Dan dikafe internet pun tidak ada larangan pembatasan umur sehingga ini termasuk dalam pengaruh negatif terhadap anak-anak berkaitan dengan kejahatan tersebut.

  1. Hacker

Hecker adalah orang yang memasuki atau mengakses jaringan komputer secara tidak sah (tanpa ijin) dengan suatu alat dan program tertentu, bertujuan untuk merusak, merubah data dengan menambah atau mengurangi. Kejahatan ini berdampak pada kerusakan jaringan komputer, dan dengan adanya UU ITE dapat dikenakan Pasal 32 ayat (1).

  1. Merusak Situs Milik Negara

Situs-situs milik pemerintah atau situs lainnya yang ditujukan untuk konsumsi publik adalah situs potensial bagi semua pihak, dengan tujuan awal adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Niat baik ini bila rusak apabila ada tanda tangan jahil yang berusaha merusaknya dapat dikenai ancaman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU ITE No 11 Tahun 2008.

Penulis : Tahang

Editor : Edi

Publish : Yolan

Klik Icon Untuk Sharing